Kontribusi Ekonomi Syariah di SDI


Oleh: Agus Yuliawan 

Pemerhati Ekonomi Syariah

Kabinet Merah Putih (KMP) telah disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto semalam (20/10/2024) di Istana Negara – Jakarta. Banyak kalangan publik yang  merespon positif terhadap para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik sebagai representasi keterwakilan berbagai pihak kepentingan. Belum lagi seumlah poin pidato Presiden dalam pelantikannya yang menekankan pembangunan sumber daya manusia (SDM), swasembada energi, pangan dan kesejahteraan rakyat. Jelas sekali orientasi dari pemerintahan KMP adalah ingin meningkatkan taraf hidup dan pembangunan manusia yang berkualitas serta berkesinambungan.

Dipilihnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) selain sektor pembangunan lainya, membuktikan agar pemerintah ingin benar– benar memanfaatkan bonus demografi yang berdampak pada angkatan kerja yang nantinya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  Apalagi dengan kebijakan hilirisasi—yang telah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya—perlu  adanya penopang sumber daya insani (SDI) yang berkualitas yang mampu sebagai mesin penggerak.      

Lalu bagaimana ekonomi syariah untuk mampu mendukung program ini? Mampu dalam kontribusi pembangunan di pemerintahan KMP yang akan datang. Sebagai sebuah bagian dari kebijakan nasional—ekonomi syariah tak bisa dipisahkan oleh pemerintahan Prabowo, tinggal bagaimana instrument – instrument ekonomi syariah yang ada selama ini mampu berintegrasi dengan program – program pemerintah yang akan dijalankan oleh para menteri.  Apalagi selama ini pembangunan ekonomi syariah di Indonesia mulai sektor keuangan hingga sektor riil sudah lengkap sekali keberadaanya. Serta sudah banyak kemitraan program pemerintah diberbagai sektor tersebut, seperti lembaga keuangan syariah yang memiliki porsi dalam mengelola dana haji, proyek – proyek infrastruktur pembangunan dan sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).  Begitu juga dengan sektor riil syariah, gairah ekosistem halal telah di perluas dengan berbagai rantai – rantai pasoknya.

Tinggal bagaimana keberadaan ekonomi syariah yang sudah tumbuh dan berkembang itu mampu menyesuaikan dan menjawab segala nomenklatur orientasi pembangunan KMP. Seperti program  makan bergizi geratis—program tersebut bisa dimanfaatkan oleh lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di daerah dan akar rumput dalam berbagai pembiayaan baik pertanian, perikanan, catering dan jasa distribusi pengiriman (ojol). Begitu juga tentang energy alternatif, perlu peran perbankan syariah untuk memilikii portofolio pembiayaan energy. Hal yang sama  dengan industri halal sebagai kekuatan sektor riil, diperlukan kesetabilan dalam rantai pasoknya dari hulu dan hilir.

Hal ini perlu dukungan yang kuat baik manajemen dan tata kelola diantaranya adalah pembangunan sumber daya insani (SDI). Diakui menjamurnya bisnis didunia ekonomi  syariah membuat banyak pihak semakin sadar tentang bagaimana mengelola Sumber Daya Insani (SDI) yang dimiliki perusahaannya dengan berlandaskan aturan syariah. Pengelolaan SDI berbasis syariah saat ini mulai banyak dikembangkan oleh banyak perusahaan yang bergerak dibidang syariah seperti pada bidang perbankan.

Harapan masyarakat tentu saja tidak hanya operasional perusahaan saja yang berbasis syariah, tapi juga sumber saya manusianya. SDI syariah merupakan sebuah konsep pengelolaan SDI yang berlandaskan syariah dan tidak hanya fokus pada jumlah dan kualitas dari SDI itu sendiri, tetapi juga fokus pada bagaimana pembentukan karakter SDI yang harus sesuai dengan prinsip syariah. 

Pengembangan dari SDI syariah ini menuntut para manajer  HRD  perusahaan untuk fokus pada pengembangan ke arah syariah. Dimana landasan utama kinerja para karyawan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Sesuai dengan landasan kinerja yang bertujuan sebagai ibadah, maka diharapkan  karyawan perusahaan dapat mengedepankan nilai etika dan perilaku yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka dengan peran dan kontribusi ekonomi syariah dalam pengembangan SDI di pembangunan pemerintahan KMP.  Kita berharap orientasi SDI nantinya  akan lebih baik dalam membangun kualitas dan kinerja yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

BERITA TERKAIT

Tantangan Kebijakan Fiskal Masa Kabinet Baru

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Dosen STAN,  Pemerhati Kebijakan Fiskal       Publik menunggu dengan antusias pembentukan kabinet Presiden Prabowo-Gibran.…

Menjaga Aliran Investasi

Oleh: Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dalam satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia terus berkinerja baik, ditunjukkan dengan keberhasilan menjaga…

Negara Oligarki: Pemerintahan Tanpa Oposisi

  Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta   Pemerintahan tanpa oposisi sering kali dianggap mampu menciptakan stabilitas politik…

BERITA LAINNYA DI

Kontribusi Ekonomi Syariah di SDI

Oleh: Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi SyariahKabinet Merah Putih (KMP) telah disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto semalam (20/10/2024) di Istana Negara…

Tantangan Kebijakan Fiskal Masa Kabinet Baru

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Dosen STAN,  Pemerhati Kebijakan Fiskal       Publik menunggu dengan antusias pembentukan kabinet Presiden Prabowo-Gibran.…

Menjaga Aliran Investasi

Oleh: Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dalam satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia terus berkinerja baik, ditunjukkan dengan keberhasilan menjaga…