Oleh: Marwanto Harjowiryono

Dosen STAN,  Pemerhati Kebijakan Fiskal

Publik menunggu dengan antusias pembentukan kabinet Presiden Prabowo-Gibran. Bukan hanya personil yang akan ditunjuk oleh Presiden terpilih, namun juga  kabar tentang kemungkinan  membengkaknya jumlah kementerian dan  lembaga ( K/L) dalam kabinet baru nanti.

Bahkan, Presiden terpilih Prabowo pada Senin (12/10) telah memanggil sekitar 49 calon menteri untuk meminta komitmen para kandidat, dan disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi. Dari jumlah calon Menteri yang dipanggil, nampaknya jumlah K/L pada kabinet mendatang memang akan akan lebih gemuk. Membesarnya jumlah K/L ini akan membutuhkan dana operasional yang lebih besar.

Meningkatnya belanja negara,  telah dibahas dan disepakati DPR dalam pembahasan APBN 2025. Persetujuannya juga sudah diberikan  pada akhir September 2024 lalu. Tentu, dengan keterbatasan anggaran belanja, tidak semua janji kampanye dapat tertampung. Namun,  meningkatnya kebutuhan belanja yang lebih besar, merupakan tantangan yang perlu dikelola dengan hati-hati di tahun depan.

Dengan defisit APBN 2025 sebesar 2,53 % terhadap PDB, kesehatan fiskal masih terjaga  pruden dan kredibel. Namun bila  dalam perjalanan tahun berjalan muncul tekanan politik untuk menambah belanja negara, hal ini akan berakibat pada  naiknya risiko fiskal. Meningkatnya risiko fiskal, bila tidak dikelola dengan benar, akan mempengaruhi fiscal sustainibility.

Selain itu, program dan kegiatan yang telah direncanakan  oleh pemerintahan baru, perlu dipastikan agar terbagi habis dalam tugas pokok dan fungsi K/L. Dengan demikian, tanggung jawab dan akuntabilitasnya  akan terjaga dengan baik. Bila terjadi overlaping, harus dipastikan pemisahan tanggungjawabnya cukup jelas sehingga  akuntabilitasnya terjaga dengan baik. Overlaping memang tidak bisa dihilangkan, namun perlu dipastikan agar bisa saling memperkuat kinerja antar K/L.

Bertambahnya jumlah K/L dalam kabinet baru nanti, akan berdampak langsung kepada belanja untuk pelaksanaan operasional pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu,  bertambahnya anggota kabinet, dapat berisiko  mempersulit  koordinasi penanganan masalah tertentu. Untuk itu, peran Menteri Koordinator di setiap bidang  akan menjadi vital dan strategis untuk  meningkatkan kualitas  pelaksanaan program. Dengan demikian anggaran belanja dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien.

Bertambah, berkurang, dan penggabungan  K/L  akan menambah tantangan  dalam proses pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset negara. Khusus mengenai pengelolaan aset dalam pelaporan keuangan pemerintah (LKPP),  perubahan kelembagaan sering kali menimbulkan permasalahan dalam kepatuhan pengelolaan aset negara. Bila tidak berhati-hati, dapat berisiko pada menurunnya kualitas pengelolaan keuangan negara.

Rencana pemisahan pengelolaan penerimaan pajak dan bea cukai dalam badan khusus pendapatan negara, perlu mendapatkan perhatian khusus. Muncul kekawatiran pemisahan fungsi pengelolaan pendapatan negara yang selama ini berada dibawah koordinasi langsung Kementerian Keuangan akan berdampak pada  melemahnya efektivitas kebijakan fiskal. Fungsi fiskal dalam melakukan alokasi, distribusi dan stabilisasi, efektifitasnya tidak akan sekuat masa sebelumnya.

Menteri Keuangan akan menghadapi risiko menurunnya efektifitas  sinergi penerapan intrumen fiskal secara utuh dan maksimal. Akibatnya, kebijakan fiskal tidak dapat lagi secara efektif mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui kebijakan perpajakan.