Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pembentukan family office sudah mengantungi restu dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, rencana tersebut terhenti di salah satu Kementerian. Menurut dia, dalam mewujudkan suatu rencana selalu saja ada kendala, salah satunya koordinasi antar Kementerian Lembaga (K/L).

NERACA

"Saya misalnya mengusulkan membuat family office. Family office saya lapor presiden terpilih 'Bang, setuju'. Kita kerjakan. Tapi berhenti di satu kementerian hanya karena nggak ngerti kenapa, tahu-tahu Malaysia mengumumkan," kata Luhut dalam diskusi CEO Forum 'Melaju Menuju Indonesia Emas,' Jumat (11/10).

Akibat kendala tersebut, Indonesia kehilangan kesempatan menggali potensi dari pembentukan family office. Pasalnya di Indonesia terdapat 28 ribu orang kaya, bahkan Luhut pun mengaku telah bertemu beberapa tokoh orang kaya, dan mereka pun memberikan lampu hijau terkait rencana pembuatan family office.

"Kita kehilangan momentum, ada 28 ribu orang punya uang. Saya ketemu beberapa tokoh-tokoh itu di Bali orang-orang kaya-kaya dunia itu seperti Force Family mereka bilang kita senang sekali di sini. Kalian bikin lah ini-ini-ini," ujar Luhut.

Sebelumnya, kata Luhut, dirinya juga sudah melakukan studi, bahkan mengirimkan tim ke Singapura, Hong Kong sampai ke Abu Dhabi untuk mengkaji terkait family office. Namun, sayangnya rencana tersebut terhenti.

Luhut pun tak tinggal diam, dia kemudian melapor ke Presiden terpilih Prabowo, bahwa Indonesia tersalip oleh negara tetangga yakni Malaysia yang lebih dulu membentuk family office. "Saya bilang presiden terpilh 2 minggu lalu, saya bilang begini 'Mr. Presiden look at Malaysia duluan kita. Udah bang kita cepat aja'. Saya optimis dengan presiden terpilih (Prabowo) ini," ujar Luhut.

Sebelumnya, Menko Luhut mengungkapkan keyakinannya bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024, dapat membawa kemajuan ekonomi bagi Indonesia.

Luhut melihat Prabowo memiliki semangat yang kuat dalam mempercepat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat dan memaksimalkan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. "Saya melihat semangat dari presiden terpilih sangat tinggi, gasnya kencang, bahkan mungkin perlu direm-rem sedikit," kata Luhut dalam acara Kompas CEO 100 di Istana Garuda IKN seperti dikutip Antara, Jumat (11/10).

Menurut Luhut, percepatan kebijakan dan pemanfaatan potensi yang ada sangat penting karena Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi yang berlangsung hingga 2035.

Jika momentum ini terlewatkan, Indonesia berisiko terjebak dalam status negara berpenghasilan menengah (middle income trap). "Jika kita gagal memanfaatkan ini, kita tidak akan mencapai status negara berpenghasilan tinggi. Saat ini pendapatan per kapita kita berada di angka 5.800 dolar AS, dan kita menargetkan 23.000-30.000 dolar AS per kapita pada tahun 2045. Itu akan menentukan masa depan ekonomi kita," jelas Luhut.

Jangka Panjang

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai family office bisa menguntungkan Indonesia. Namun hal itu tergantung bagaimana pemerintah menjamin investasinya nanti. “Kalau pemerintah bisa menjamin semua investasi masuk ke Indonesia atau duit investor yang masuk itu tidak (mengalami) rugi atau bahkan hilang,” ujarnya Esther di Jakarta, beberapa waktu lalu.  

Menurut Esther, di Singapura sudah ditemukan terdapat 19 family office yang bermasalah. Oleh sebab itu, dia menyarankan family office lebih baik dijadikan sumber pendanaan dalam bentuk jangka panjang seperti infrastruktur. Hal ini menurutnya menarik karena pendanaan infrastruktur saat ini masih berasal dari perbankan. Sedangkan sumber pendanaan perbankan hanya jangka pendek karena deposito tidak bisa sampai 10 tahun.  “Makanya jika pemerintah tidak bisa menjamin investasi di family office aman ya tidak bisa menguntungkan,” ujarnya.   

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso memastikan pembentukan family office juga harus sesuai dengan ketentuan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Sebab, saat ini Indonesia sudah masuk ke tahapan aksesi menuju OECD. “Yang pasti harus comply dengan standar OECD, kalaupun ada keputusan family office harus sesuai standar kebijakan fiskal di OECD,” ujar Susiwijono.

Menurut Investopedia, family office adalah firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta yang melayani nasabah super kaya atau ultra-high-net-worth individuals. Firma ini berbeda dari wealth fund management, sebab menawarkan solusi total untuk mengelola kebutuhan keuangan dan investasi individu atau keluarga kaya.

Secara harfiah, “Family Office” berarti kantor keluarga, tetapi konsep ini jauh lebih kompleks daripada sekadar kantor yang dikelola oleh satu keluarga. Family Office adalah perusahaan swasta yang bertugas mengelola kekayaan dan investasi keluarga super kaya. Keluarga yang menggunakan jasa Family Office biasanya memiliki aset sebesar US$50 juta hingga US$100 juta atau lebih. Fungsi utamanya adalah mengelola dan menumbuhkan kekayaan keluarga serta memastikan transfer kekayaan antar-generasi berjalan dengan lancar dan efektif.

Family Office terbagi menjadi dua jenis utama: Single Family Office (SFO) dan Multi-Family Office (MFO). SFO hanya melayani satu keluarga, memberikan layanan yang sangat personal dan mendalam sesuai kebutuhan keluarga tersebut. Sementara itu, MFO melayani beberapa keluarga sekaligus, membuatnya lebih ekonomis dan populer. Ada juga model Outsourced Family Office, di mana layanan Family Office dikumpulkan dan dikoordinasikan oleh seorang profesional yang ditunjuk.

Selain mengelola investasi, Family Office menawarkan berbagai layanan lain seperti perencanaan perjalanan, manajemen penggajian, pengurusan asuransi, transfer kekayaan keluarga, pengelolaan pajak, dan rencana filantropi. Layanan ini membutuhkan kolaborasi dari tim yang terdiri dari ahli hukum, asuransi, bisnis, dan pajak untuk memberikan perencanaan keuangan yang integratif dan holistik.

Pembentukan Family Office di Indonesia memiliki potensi besar. Pertama, dengan menarik keluarga super kaya dari seluruh dunia untuk berinvestasi di Indonesia, devisa negara akan meningkat. Kedua, ini dapat meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi yang aman dan menguntungkan. Luhut menegaskan bahwa investasi ini akan difokuskan pada sektor riil seperti hilirisasi, budidaya rumput laut, dan proyek lainnya yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Menurut data dari The Wealth Report, populasi individu super kaya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023-2028, sementara di Indonesia sendiri diprediksi akan tumbuh 34%. Ini menunjukkan peluang besar bagi Indonesia untuk menarik kekayaan global dan menggunakannya untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, ide ini tidak lepas dari tantangan dan risiko. Beberapa pihak khawatir bahwa skema Family Office ini bisa menjadikan Indonesia sebagai “surga pajak” dan tempat pencucian uang. Karena menurut Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), berbagai studi menunjukkan negara yang menjadi tempat Family Office biasanya menawarkan tarif pajak yang sangat rendah, seperti Gibraltar, Panama, atau Virgin Island. Dia pun  menyoroti bahwa investasi ini mungkin tidak masuk ke sektor riil, melainkan hanya diputar di instrumen keuangan seperti saham dan surat utang, yang dampaknya terhadap perputaran ekonomi relatif terbatas.

Selain itu, infrastruktur keuangan dan kedalaman pasar di Indonesia masih belum sekuat negara-negara seperti Singapura, London, dan Hong Kong. Bhima juga menekankan bahwa adanya regulasi ketat mengenai pencucian uang dan transparansi informasi keuangan harus menjadi prioritas untuk mencegah penyalahgunaan skema ini.

Salah satu kekhawatiran utama adalah dampaknya terhadap sistem perpajakan Indonesia. Jika keluarga kaya yang membawa kekayaannya ke Indonesia dibebaskan dari pajak, bagaimana ini akan mempengaruhi penerimaan pajak negara? Menurut Bhima, langkah ini bisa bertolak belakang dengan upaya untuk mendorong pajak kekayaan demi menurunkan ketimpangan ekonomi. Jika tidak diatur dengan baik, pemerintah bisa kesulitan dalam mengungkap, menyidik, dan mengenakan pajak kepada orang kaya yang memanfaatkan skema ini. bari/mohar/fba