NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjamin pihaknya mempunyai dana yang cukup untuk membayar simpanan para nasabah dari Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang bangkrut.

“Kita siapkan untuk anggaran tahun ini Rp1 triliun lebih, dan kalau kurang pun dana kita masih banyak, ada Rp240 triliun. Jadi ada, enggak usah takut. (Penjaminan) BPR betul-betul aman, dijamin. Terus mekanisme pencairan kan biasa, kalau bangkrut, pasti tim kita masuk ke sana. Ketika dicabut izin usahanya, kita akan umumkan ke nasabah-nasabah bahwa mereka bisa mulai ambil dana dari bank yang ditunjukkan LPS,” kata Purbaya saat ditemui usai LPS Morning Talk di Jakarta, Selasa (17/12).

Adapun hingga 17 Desember 2024, tercatat 19 BPR telah bangkrut di Indonesia. Purbaya menilai, jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya hanya mencatatkan maksimal 9 BPR yang tutup dalam setahun.

"Kalau kita lihat tahun ini kan seperti yang dibilang tadi udah 19 BPR yang jatuh. Ini jauh di atas tren yang biasanya 8-9 BPR, rata-rata dalam 17 tahun sebelumnya yang jatuh per tahun ya. Tapi ini juga mungkin berkaitan dengan program dari OJK untuk mengkonsolidasikan BPR. Jadi, saya belum bisa membedakan, apakah ini betul-betul pemburukan BPR secara keseluruhan, atau karena memang dampak dari program OJK,” ujarnya.

Dirinya juga memproyeksikan kinerja industri BPR pada 2025 cenderung stagnan apabila kondisi ekonomi tak kunjung membaik. Dalam hal ini, ia menyoroti aspek daya beli masyarakat yang sulit meningkat sehingga pihaknya masih akan melihat perkembangan ke depannya. “Kita enggak bisa mengharapkan masa gemilang dalam setahun ke depan, kecuali ada perubahan arah ekonomi,” tuturnya.

Adapun 19 BPR yang telah dicabut izin usahanya di antaranya; BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), BPR Wijaya Kusuma, BPR Pasar Bhakti Sidoarjo, BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPR Purworejo, BPR EDC Cash, BPR Aceh Utara, BPR Sembilan Mutiara, BPR Bali Artha Anugrah, BPRS Saka Dana Mulia, BPR Dananta, BPR Bank Jepara Artha, BPR Lubuk Raya Mandiri, BPR Sumber Artha Waru Agung, BPR Nature Primadana Capital, BPRS Kota Juang (Perseroda), BPR Duta Niaga, BPR Pakan Rabaa, BPR Kencana.

“Tahun ini, kita feasibility study-nya. 2025 harusnya kita sudah menjalankan semacam pilot project dengan 100 BPR. Tapi kemarin DPR kan saya ditanya, apakah itu wewenang LPS? Kalau kita tarik sih ke hukumnya, ini kan termasuk menjaga stabilisasi sistem keuangan. Boleh juga harusnya sih. Tapi saya sedang menanyakan ke Komisi XI, apakah LPS boleh masuk ke sana. Kalau boleh masuk, awal tahun sudah mulai jalan, 2025. Kalau enggak boleh ya kita mundur,” ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan, LPS telah menyiapkan anggaran sebesar Rp160 miliar untuk tahun 2025 guna pembelian perangkat keras (hardware), perangkat lunas (software), serta pengembangan sistem pelatihan manajemen bagi BPR.

Ia menilai, dengan adanya sistem IT yang lebih mumpuni, BPR dapat bersaing dengan bank-bank online serta pinjaman daring (online) yang semakin berkembang. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan operasional di BPR dalam jangka panjang, karena manajemen yang lebih baik akan memungkinkan identifikasi masalah lebih dini.

“Sehingga manajemen mereka akan lebih bagus lagi ke depan. Mungkin kalau itu dijalankan dua sampai tiga tahun ke depan lagi, kita enggak akan dengar BPR jatuh karena mismanagment atau fraud,” terang Purbaya.