NERACA

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memberikan dampak terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

Pernyataan itu disampaikan dalam diseminasi kajian “Foresight and Metrics to Accelerate Food, Land, and Water Systems Transformation (Foresight)” yang diadakan Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), dan Bappenas di Jakarta, Kamis (19/12).

“Kita mesti melihatnya (program MBG) dari hulu hilirnya. Jadi, tidak bisa hanya sekedar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali ke arah upstream-nya, proses pengadaan. Jadi, kita bicara mengenai food value chain yang mencakup petaninya, peternak, nelayan, industri pengolahan, (industri) packaging, dan juga vendor-vendor (seperti) warung-warung, koperasi, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), dan sebagainya,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Berdasarkan Global Hunger Index tahun 2023, tingkat kelaparan di Indonesia berada di atas negara-negara ASEAN dan peringkat 77 dari 127 negara. Melalui program MBG, pemerintah hendak memenuhi gizi ibu hamil, balita, anak sekolah hingga mereka yang teridentifikasi memiliki masalah gizi seperti stunting. Selain itu juga diharapkan meningkatkan prestasi, partisipasi, dan kehadiran siswa dalam rangka mengurangi anak putus sekolah.

Kemudian, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta koperasi. Terakhir, menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin. Pemerintah menyepakati total anggaran MBG 2025 sebesar Rp71 triliun dengan total penerima 17 juta jiwa.

Bappenas memperkirakan program MGB akan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen basis point per tahun. “Jadi, tentunya kita berbicara mengenai suatu rantai pasok yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian lokal, mendatangkan dampak bagi ekonomi lokal, dan juga tentunya kepada (meningkatkan) kualitas sumber daya manusia,” ungkap dia seperti dikutip Antara.

Sepanjang periode 2024-2029, pemerintah menargetkan 44 juta anak usia sekolah, 4 juta ibu hamil, dan lain-lainnya dengan total 82 juta jiwa memperoleh dampak program MBG.

Sebagai tambahan informasi, kebutuhan dapur untuk melayani program MBG untuk anak di sekolah sebanyak 48 ribu dapur/unit layanan serta kebutuhan karbohidrat dan protein sebesar 12,7 juta ton per tahun.

“Jadi, di sini banyak hal yang sedang disiapkan, termasuk misalnya di kami sudah menghitung potensi food loss and waste (susut dan sisa pangan) dari program ini, ini juga sudah ada (hasil penghitungannya) dan kita sudah dapat dukungan untuk mengadakan pilot project mulai awal tahun depan untuk mengantisipasi, memitigasi, dan juga tentunya mencari solusi supaya food loss and waste ini tidak terlalu besar dari program Makan Bergizi Gratis,” katanya.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menyampaikan usulan agar ikan yang kaya protein menjadi menu pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis (19/12), sisi kandungan gizi ikan lebih baik dari sumber protein lainnya.

Yugi juga menyampaikan kesiapan Kadin dalam mendukung Program MBG dan swasembada pangan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan, serta mendorong hilirisasi dan perluasan investasi di sektor pangan.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi.

"Tentu tidak semua daerah yang kelebihan (hasil) ikannya. Kalau memang lebih banyak ikannya dan tidak diserap, nah itu kita sosialisasikan, supaya diberikan kepada masyarakat. Tapi kalau beberapa daerah pegunungan ya itu tetap mungkin ayam dan daging sapi," tambah Yugi usai acara Dialog Kelautan dan Perikanan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (18/12).

Yugi menilai, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha. Hasil dialog itu akan diteruskan kepada asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) Kadin terkait dan juga Kadin Provinsi. Mohar