Jakarta-Presidenn Jokowi menegaskan belum ada rencana pembatasan beli BBM Subsidi dalam waktu dekat. Menyusul, rencana pembatasan yang bergulir beberapa waktu belakangan ini. “Ndak, ndak, ndak, belum ada," tegas Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta, dikutip siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/7).

NERACA

Presiden menegaskan lagi belum terpikirkan untuk melakukan pembatasan dalam waktu dekat. Di sisi lain, dia juga belum menggelar rapat dengan para kabinetnya. "Belum ada pemikiran ke sana, belum, belum rapat juga," ujarnya.

Di sisi lain, sejumlah menteri ekonomi berkumpul di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kabarnya, ada bahasan mengenai penyaluran BBM Bersubsidi. Lantas, apa jadi dibatasi?

Beberapa menteri yang hadir diantaranya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku tuan rumah. Lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Kabar pembahasan BBM subsidi ini dibenarkan Menteri Trenggono. Dia mengatakan ada bahasan tersebut dalam pertemuan 4 menteri tadi. "Oh masalah BBM," ujar Trenggono di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, ketentuan pembelian BBM Subsidi tidak berubah untuk nelayan. Namun, dia mengamini adanya pembatasan konsumen Pertalite berdasarkan pada jenis kendaraan tertentu.

Meski begitu, dia belum berbicata lebih banyak dan mengarahkan keterangan itu kepada Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. "Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang pasti nanti ke Pak Menko ya," ujarnya.

Trenggono mengatakan pembatasan bukan berlaku pada 17 Agustus 2024 mendatang. Namun, dibuka peluang pada 1 September 2024 nanti. Meski dia tak berbicara banyak soal keputusan pastinya. "Enggak, September. 1 September lah. Tapi belum (diputuskan)," ujarnya seperti dikutip liputan6.com.

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Dia memyebut pembatasan itu akan dimulai pada 17 Agustu 2024 mendatang.

Ada rencana untuk membatasi penggunaan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Namun, kebijakan ini masih menunggu rampungnya regulasi, yang merujuk pada revisi Perpres 191/2014. Dia mengatakan, pembatasan menjadi salah satu cara untuk mengurangi konsumsi dan polusi yang dihasilkan. Menurut dia, hal itu sejalan dengan peralihan dari BBM ke bioetanol.

Kemudian masalah penggunaan bensin, kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin," ujar Menko Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7).

Tujuannya, untuk mengurangi jumlah polusi yang mencemari udara. Dia mengatakan, pada konteks ini akan tercipta sebuah efisiensi anggaran. "Supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat, karena sulfur yang ini kan lebih dari 500 ppm ya, kita mau sulfurnya itu 50 ppm lah. Nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi," ujar Luhut.

Menurut dia, PT Pertamina (Persero) sudah mulai menyiapkan penerapan pembatasan itu. Dia berharap pada 17 Agustus 2024 ini, orang yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi menggunakannya.

"Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, sekarang Pertamina sedang menyiapkan dan saya berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi, kita hitung di situ," ujarnya.

Dengan pembatasan tadi, dia mengaku akan menurunkan tingkat sulfur yang jadi polusi udara. Alhasil, ikut juga mengurangi banyaknya orang yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). "Dan itu juga akan menghemat (biaya) kesehatan sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Jadi sebenarnya banyak sekali efisiensi di negeri ini yang bertahap sekarang sedang dibereskan," tegas Luhut.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membantah terkait pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut Pemerintah akan ada pembatasan pembelian BBM pada 17 Agustus 2024. "Enggak ada pembatasan-pembatasan, masih belum ini kok," kata Arifin Tasrif saat ditemui di kantornya Kementerian ESDM, Jumat (12/7).

Arifin menegaskan, rencana tersebut masih dalam pembahasan lebih lanjut, baik itu skema maupun aturannya. Hal ini karena Pemerintah ingin BBM bersubsidi tepat sasaran penyalurannya. "Yang subsidi, kita lagi mempertajam dulu, arahnya kan kita mau tepat sasaran jadi diperdalam lagi," ujarnya.

Arifin juga menyoroti terkat wacana penggantian BBM subsidi dengan BBM jenis baru. Dia menuturkan, sejauh ini Pemerintah belum berencana membuat BBM jenis baru. Melainkan, Pemerintah tengah mencari cara untuk menurunkan polusi udara akibat kendaraan yang menggunakan BBM. "Enggak, kita sekarang ini banyak bagaimana caranya biar hidup sehat alternatifnya menggunakan BBM yang rendah sulfur," ujarnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyambangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (16/7) sore.  Dia menyebut, akan ada pembatasan penyaluran BBM subsidi untuk jenis kendaraan tertentu. Namun, dia enggan merincikan jenis kendaraan yang akan dilarang untuk memakai BBM jenis Pertalite maupun Solar. "Ada pembatasan di kendaraan tertentu," tegas dia.

Terkait rencana pembatasan penyaluran BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang. Pihaknya justru menyebut tidak ada yg ABG berubah dalam alokasi penyaluran BBM subsidi. "Iya itu, tapi nggak ada yang berubah," ucapnya.

Kajian Skema Pembatasan

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan telah melakukan kajian beberapa skema pembatasan. Beberapa acuannya adalah jenis plat, hingga besaran CC pada kendaraan. Skema ini disusun untuk membantasi pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite.

"Kita sudah menyusun seperti ini, kita menyusun negative list. Misalnya kalau semua mobil plat hitam itu, Pertalite itu tidak bisa mengkonsumsi BBM JBKP, itu kira-kira jumlah konsumennya 21 juta ya diluar mobil penumpang," ujar Saleh dalam sebuah talkshow, Sabtu (13/7).

Saleh mengatakan sudah ada hitung-hitungan mengenai penghematan jumlah volume yang digunakan. Pada saat yang sama, turut dihitung nilai kompensasi yang bisa dihemat dari anggaran negara. "Sekitar 21 juta kendaraan, ini saving-nya sudah kita hitung kompensasinya berapa kita bisa saving kalau itu setahun, kalau itu misalkan 6 bulan berdasarkan hitung-hitungan," katanya.

Demikian pula dengan pembatasan penggunaan Solar sebagai BBM Subsidi. Dalam kajiannya mencuat kalau pembatasan dilakukan pada mobil plat hitam kecuali pick up. "Solar itu misalnya semua plat hitam tidak boleh, kecuali pick up, ini contoh kajiannya, kemudian plat kuning, plat kuning ini solar apakah semua kendaraan boleh? Padahal (ada) mereka mengangkut barang-barang mewah misalnya," ujarnya.

"Ini yang kita lakukan simulasi, perhitungan, kalau misalkan ini disetop hanya mereka, tentu yang mengangkut sembako ini bagaimaan? Mitigasinya bagaimana di lapangan seperti apa risikonya apa," tutur Saleh. bari/mohar/fba