NERACA

Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, keberlanjutan menjadi kunci Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen seperti yang ditargetkan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

"Nah, delapan persen ini harus ada investasi yang masuk. Nah yang kita ingin memastikan bahwa investasi ke depan juga adalah bagaimana kita sebagai Indonesia bisa memposisikan diri sebagai strategic country yang bisa membangun sustainable businesses. Dan ini menjadi kunci ke depannya," kata Arsjad di Jakarta, Kamis (5/9).

Dalam Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Jakarta, ia mengatakan bahwa target mengenai keberlanjutan tersebut menjadikan forum itu wadah yang penting untuk mendorong perkembangan di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Selain itu, forum tersebut mempromosikan upaya-upaya Indonesia dalam membangun keberlanjutan pada dunia, karena banyak kepala negara, perwakilan negara lain, yang hadir.

Ia mencontohkan, terkait keberlanjutan, Indonesia memiliki biodiversitas yang menjadi nomor kedua terbesar di dunia setelah Brazil. Pengelolaan biodiversitas itu menjadi hal penting dalam membangun aliansi pasar karbon di Asia Tenggara, mengingat aset Indonesia berupa biodiversitas yang signifikan. Dia mengatakan, di forum tersebut Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara secara bersama-sama memikirkan standardisasi dan sertifikasi pasar karbon, agar dapat menjadi salah satu bagian yang mempengaruhi pasar karbon secara global.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa forum tersebut menjadi wadah untuk menjalankan kebijakan tetangga baik (good neighbour policy) di mana Indonesia mempererat kolaborasi antara anggota ASEAN, sebagai upaya memperkuat rantai pasok regional. Indonesia juga memiliki bonus demografinya. Menurutnya, IISF 2024 dapat memperkenalkan berbagai modal Indonesia tersebut kepada dunia, sehingga investor mau masuk dan lapangan pekerjaan tercipta.

"Tapi yang lain selain daripada itu, ingin saya utarakan di sini. Sustainability forum seperti ini bukan hanya kita inginkan untuk perusahaan besar. Tapi kita juga ingin menggaet bahwa teman-teman industri kecil menengah, UMKM bisa berpartisipasi," katanya. Pihaknya terus mendorong partisipasi semua pihak, baik perusahaan besar maupun kecil, dalam membangun ekosostem bersama-sama.

Transisi Energi

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia terus mempercepat upaya transisi energi untuk mencapai "net zero emission" atau emisi nol bersih, termasuk 400 proyek yang sedang berjalan. Ia mengatakan Indonesia memiliki potensi untuk mempercepat pencapaian "net zero emission", yaitu kondisi di mana terjadi keseimbangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dan penyerapannya, sebelum target 2060.

Beberapa proyek tersebut adalah menghentikan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya serta PLTU Cirebon sebagai bagian dalam upaya transisi energi dari penggunaan bahan bakar fosil menjadi energi baru terbarukan. "Ada 400 proyek yang sudah di-identified oleh task force dan sudah mulai jalan, misalnya tadi saya bilang Suralaya itu 2 gigawatt kemudian di Cirebon ada 660 megawatt, ada lagi beberapa tempat lain," katanya.

Namun, katanya, di sisi lain Indonesia tidak boleh kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang sudah berjalan. Luhut menyampaikan bahwa pada 2023 terjadi kondisi kelebihan listrik 5 gigawatt dan tahun depan perlu memastikan dihasilkan 2 gigawatt tambahan. "Artinya apa, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kita jalan sekarang ini. Indikasi yang paling mudah dilihat bahwa electricity demand itu naik dengan baik, berarti ada pembangunan industri di kota," kata dia.

Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan aspek penting yang dimiliki oleh Indonesia untuk mencapai kondisi "net zero emisson", termasuk keberadaan 3,3 juta hektare kawasan mangrove yang memiliki kemampuan luar biasa dalam penyimpanan dan penyerapan emisi GRK. Ia juga mengatakan emisi per kapita Indonesia juga lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara-negara maju, dengan Indonesia memiliki catatan 2 ton per kapita karbon emisi dibandingkan 14-15 ton per kapita untuk Amerika Serikat.