NERACA

Jakarta- Nasib bisnis PT Indofarma Tbk (INAF) yang terancam bangkrut membawa performance saham emiten farmasi plat merah ini terus melorot di pasar. Sengkarut masalah mulai dugaan praktek fraud, sulit bayar utang hingga gaji pegawai yang belum dibayarkan menjadi sorotan Kementerian BUMN.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebut akan melakukan penjualan aset-aset yang tersisa dari PT Indofarma Tbk untuk menyelesaikan isu kepegawaian."Untuk pegawai, kita menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian agar semakin efisien ke depan," ujar Tiko di Jakarta, Senin (2/9).

Total gaji pegawai yang harus diselesaikan oleh Indofarma adalah sebesar Rp95 miliar. Penjualan sisa aset Indofarma tersebut, lanjut Tiko, diharapkan dapat melunasi seluruh tunggakan pembayaran gaji."Mereka sudah mengalokasikan aset, yang jumlahnya sangat memadai, dibantu oleh Holding Biofarma. Bertahap aset ini akan diselesaikan oleh Holding, dibeli, untuk kemudian digunakan untuk penyelesaian karyawan, bertahap," kata Tiko.

Lebih lanjut, Kementerian BUMN berencana mengubah model bisnis Indofarma. Ke depan, Indofarma tidak lagi menyediakan produk, tetapi mengerjakan pesanan dari perusahaan induk PT Biofarma (Persero)."Kami merencanakan Indofarma ini akan menjadi perusahaan yang istilahnya made to order, maklon, jadi ada pesanan dari Biofarma dan melakukan efisiensi," ucapnya.

Saat ini, kasus fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan Indofarma tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, Indofarma juga baru saja menyelesaikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen melakukan program bersih-bersih. Salah satu terobosannya adalah pemberian skema bonus secara bertahap sebanyak tiga kali kepada direksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah manipulasi laporan keuangan perusahaan untuk mendapatkan bonus."Supaya jangan sampai direksi ini ada godaan untuk mengkamuflase buku keuangan sehingga dia bisa menarik hal-hal yang tidak diinginkan padahal tanggung jawabannya tidak selesai, ya dia selesai," katanya.

Kementerian BUMN sendiri memiliki audit tahunan dan audit investigasi. Erick bersama tim Kementerian BUMN tak jarang mendalami adanya dugaan fraud pada tubuh BUMN. Sebelumnya, Serikat Pekerja PT Indofarma (Persero) Tbk ternyata telah memberi peringatan atas kemungkinan fraud di perseroan sejak 2021 lalu.

Namun, pihak holding yaitu PT Bio Farma (Persero) dinilai lamban dalam menindaklanjuti sehingga permasalahan terlanjur meluas. Ketua Biro Konseling & Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqon menyampaikan, pihaknya telah menyampaikan keresahan atas kelangsungan perusahaan farmasi pelat merah ini ke seluruh pihak, termasuk kementerian BUMN.

Bahkan, dia telah melaporkannya kepada salah satu Anggota DPR RI, dan kemudian dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di tahun 2021."Sejak 2021 saya bilang, mohon hal ini diperhatikan, karena jika tidak diperhatikan, dalam 2-3 tahun ke depan perusahaan bisa ambruk. Lalu, manajemen meminta kepada holding untuk melakukan audit investigasi. Namun, kami tidak tahu apakah karena terlambat ditindaklanjuti, maka terjadi fraud di tahun 2023," jelas Furqon dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI beberapa waktu lalu.

Sementara Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM), Reza Fahmi Riawan seperti dikutip Tempo pernah bilang, pihak manajemen Indofarma disarankan untuk berkomunikasi secara transparan dengan pemegang saham terkait penundaan RUPT beberapa waktu lalu.

Reza mengatakan, investor memerlukan kepastian dan kestabilan dalam setiap pengambilan keputusan investasi, sementara penundaan RUPST seperti yang dilakukan Indofarma dapat memicu keraguan. “Klarifikasi dari manajemen perusahaan dan otoritas pengatur akan membantu mengurangi ketidakpastian,” ungkap Reza.

Penundaan RUPST pemegang saham ini, menurutnya, dapat mencerminkan masalah dalam manajemen perseroan. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh agar dapat mengidentifikasi penyebabnya. Di semester pertama 2024, INAF mecatat rugi bersih pada sebesar Rp 101,93 miliar. Angka tersebut berhasil turun 15,29% jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 yaitu Rp 120,34 miliar.