Jakarta-Meski Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, saat ini penetrasi perbankan syariah di dalam negeri masih rendah, hanya sebesar 6,87 persen yang merupakan angka terendah di antara negara-negara Muslim lainnya. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, literasi keuangan syariah mencapai 39,11 persen, sedangkan inklusi keuangan syariah hanya 12,88 persen.

NERACA

Ini berarti dari 100 orang, 39 orang mengetahui tentang keuangan syariah, tetapi hanya 12 orang yang aktif menggunakan produk keuangan syariah. "Inilah kendala yang harus kita atasi bersama," ujar Rabin Indrajad Hattari, Sekretaris Kementerian BUMN, dalam acara The Sharia Economy and Finance di Jakarta, Selasa (3/9).

Masalah lainnya termasuk kurangnya produk dan layanan syariah yang inovatif. Daya saing dan inovasi dalam industri keuangan syariah masih kalah dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. Produk keuangan syariah menunjukkan inovasi yang lebih sedikit, harga yang lebih tinggi, dan jaringan kantor yang kurang luas.

Selain itu, keterbatasan SDM di sektor keuangan syariah juga menjadi kendala. Survei menunjukkan bahwa 90 persen SDM di lembaga syariah tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi atau perbankan syariah, yang menghambat perkembangan lembaga keuangan syariah.

Rabin mencontohkan pengalaman BUMN dalam mendirikan Bank Syariah Indonesia (BSI), yang menghadapi kesulitan dalam menemukan pakar sektor keuangan syariah yang berbakat.

Menurut Rabin, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sebanyak 87,2 persen penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini tentu saja sangat potensial untuk mengembangkan ekonomi syariah. "Semuanya memberikan landasan yang kuat bagi orang Indonesia untuk menjadikan negara kita sebagai pusat ekonomi Syariah global," kata Rabin.

Potensi ini terlihat dari pertumbuhan kelas menengah yang pesat, berkembangnya pasar kesehatan global, serta potensi besar dari Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf.

Rabin menjelaskan semua faktor tersebut memberikan landasan kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Namun, dia juga mengakui adanya sejumlah tantangan yang harus diatasi, termasuk rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, kurangnya inovasi produk dan layanan syariah, serta terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di sektor ini.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan strategi ekonomi dan keuangan syariah dengan beberapa pilar utama. Langkah-langkah strategis meliputi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui edukasi masyarakat, pengembangan produk dan layanan syariah yang inovatif, serta pemanfaatan teknologi digital.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyoroti sejumlah tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Di antaranya adalah rendahnya literasi keuangan syariah dan realisasi potensi dana sosial syariah.

Wapres menyoroti hal ini karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep ekonomi syariah. "Secara umum, rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah menjadi pekerjaan rumah bersama," kata Wapres Ma'ruf Amin. Selain masalah pemahaman masyarakat, dia menilai bahwa kerangka regulasi di sektor ini masih belum memadai, termasuk insentif bagi pelaku industri halal dan kewirausahaan syariah yang masih minim.

"Sinergi dan integrasi antara industri halal, keuangan syariah, dan dana sosial syariah masih belum optimal. Potensinya besar, seperti zakat yang mencapai sekitar Rp 270 triliun per tahun, dan wakaf yang mencapai Rp 180 triliun per tahun. Namun, ini baru potensinya, realisasinya masih belum tercapai," tutur Wapres.

Tantangan lain adalah terkait dengan pengelolaan data dan penyaluran dana sosial syariah, yang dinilai perlu terus ditingkatkan demi mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Mengingat pentingnya peran berbagai pihak, Wapres Ma'ruf Amin meminta Institute for Development of Economics and Finance (Indef) untuk turut mengambil peran, terutama dalam mencari peluang dan memberikan masukan guna mengatasi tantangan yang ada.

"Di sinilah peran dan kontribusi Indef sangat diperlukan untuk memberikan pandangan mendalam, mengidentifikasi peluang, serta memberikan masukan dan rekomendasi dalam mengatasi tantangan dan kekurangan yang masih ada," jelasnya.

"Indef juga dapat membantu meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang produk-produk syariah melalui seminar, publikasi, dan kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah lainnya, dalam rangka menyebarkan ide dan inovasi baru di bidang ekonomi syariah," ujar Ma'ruf Amin.

Indeks Literasi Keuangan

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala menyelenggarakan survei nasional literasi dan inklusi keuangan. Survei ini menghasilkan dua indeks, yang pertama indeks literasi keuangan dan yang kedua indeks inklusi keuangan.

Secara sederhana, indeks literasi keuangan itu menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan yang digunakannya. Sedangkan indeks literasi dan indeks inklusi keuangan menggambarkan jumlah penggunaan produk dan pelayanan industri jasa keuangan.

Plt. Deputi Direktur Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat, Irawati menerangkan, berdasarkan survei 2024, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia 2023 berada di angka 65,43%. Sedangkan indeks literasi keuangan adalah sebesar 75,02%.

Berdasarkan jenis layanannya, indeks literasi keuangan konvensional itu adalah 65,08% dan indeks literasi keuangan syariah itu adalah 39,11%. Kemudian untuk indeks inklusi keuangan konvensional itu 73,55% dan inklusi keuangan syariah di angka 12,88%. "Jadi literasi dan inklusi keuangan syariah itu masih jauh di bawah indeks konvensional," ujarnya dalam Seminar Merdeka Finansial 2024, Sabtu (31/8).

Khusus di pasar modal, untuk indeks literasi keuangan pasar modal konvensional berada di angka 15,32%. Sedangkan indeks literasi pasar modal syariah di angka 5,48%. Untuk inklusi keuangan pasar modal konvensional di angka 1,60%. Sedangkan indeks inklusi keuangan pasar modal syariah itu jauh lebih kecil hanya di angka 0,37%.

"Kalau melihat indeks di pasar modal ini merupakan anomali dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya. Kalau di sektor jasa keuangan lain itu penggunanya banyak tetapi yang paham itu angkanya lebih kecil. Tapi kalau di pasar modal yang paham banyak tetapi yang menggunakan jauh lebih kecil. Jadi ini menjadi tantangan kita bersama bagaimana meningkatkan penggunaan pasar modal di masyarakat kita," ujar Irawati.

Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang pesat dan semakin menarik di mata investor. Kemajuan teknologi saat ini membawa banyak dampak positif dalam berbagai lini kehidupan, termasuk kemudahan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan dan investasi.

Namun, di sisi lain kemajuan teknologi juga memberi celah untuk melakukan kejahatan, termasuk kejahatan di bidang keuangan penawaran investasi ilegal, pinjaman online ilegal dan judi online. "Kami percaya, peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia khususnya di kalangan anak muda akan membekali generasi muda kita dengan kemampuan untuk mengelola keuangan, memanfaatkan beragam produk keuangan dengan baik," ujarnya. bari/mohar/fba