PREDIKSI INDEF 2024: - Tantangan Global Jadi Momok Ekonomi RI Sulit Tembus 5 Persen

NERACA

Jakarta - Pemerintah mentargetkan pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,2 persen. Kendati demikian, meski tahun pemilu Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan masih akan di bawah 5 persen. Karena masih ada tantangan global yang menjadi momok sulit pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh.

Wakil Direktur Indef,  Eko Listiyanto memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mendatang tidak akan mencapai target pemerintah, dan berada di bawah kisaran 5 persen. Hitung-hitungan Indef, pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak setinggi dari asumsi makro, yakni 4,8 persen. Itu lantaran banyak tantangan yang cukup pelik, dan windfall harga dari sejumlah komoditas tidak akan dirasakan lagi kemewahannya.

Meskipun begitu, Eko menilai ekonomi Indonesia masih tumbuh jauh lebih baik dibanding level global, yang secara prediksi diperkirakan berada pada kisaran 2,8 persen.  "Pertumbuhan ekonomi 2024 lebih turun lebih dalam iya, karena situasi globalnya saja tergambarkan hanya 2,8 persen. Tapi apakah 4,8 persen itu buruk? Bagi kita enggak terlalu buruk, karena globalnya aja 2,8 persen. Kita hampir dua kali global, tidak resesi juga. Tapi memang tidak terakselerasi," ujarnya, saat diskusi Indef yang mengangjat tema “Tantangan Pelik Ekonomi di Tahun Pemilu”,  Rabu (6/12).

Menurut Eko, angka pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 4,8 persen masih lebih realistis ketimbang asumsi makro 5,2 persen. Menimbang banyaknya tantangan ekonomi tahun depan, baik di dalam maupun luar negeri.   "Jadi kalau pemerintah punya target 5,2 persen, kita harapkan itu yang tercapai. Tapi memang agak susah dari hitung-hitungan kita untuk mencapai itu. Yang lebih realistis menurut kami adalah 4,8 persen," tegasnya.

Beda halnya dengan angka inflasi, dimana Eko kali ini cenderung sepakat dengan hitung-hitungan pemerintah dan Bank Indonesia. Namun, ia mewaspadai beberapa kondisi yang bisa membuat inflasi melambung, semisal komponen harga bergejolak hingga Lebaran 2024.  "Mungkin sedikit lebih tinggi, karena dalam asumsi makro 2,8 persen, kita proyeksinya 3,2 persen. Terutama penyumbangnya masih volatile food. Cuman gambarannya memang tidak akan sangat melonjak tinggi jadi 5 persen, tapi akan turun 2,8 persen seperti proyeksi pemerintah, enggak," paparnya.

"Saya kira 3,2 persen angka cukup realistis. Itu sudah mempertimbangkan April kita akan mengalami lonjakan inflasi karena ada Lebaran. Biasanya Lebaran itu satu bulan itu kenaikannya 1 persen,"  tambahnya.

Senada, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, meminta agar pemerintah mewaspadai gejolak ekonomi global pada tahun depan. Hal ini berkaitan dengan era suku bunga tingga, apakah The Fed masih mempertahankan suku bunga atau justru menurunkan suku bunga acuannya. “The Fed masih menurunkan suku bunga atau bertahan, tentu berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia ke depan,” ucapnya.

Kendati demikkian masuk tahun pemilu, ada stimulus dari belanja konsumsi yang diprediksi pemerintah selama pemilihan umum 2024 sebesar Rp 50 triliun-Rp 60 triliun, tentu putaran ini menjadi signal positif bagi ekonomi Indonesia. “Indef prediksi bisa mencapai Rp 100 triliun putaran utang selama tahun politik (tahun pemilu) 2024. Akan dilakukan belanja logistik, hotel, transportasi, sektor konsumsi meningkat,” ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Menkeu Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan pihaknya telah menggelontorkan anggaran pemilihan umum dari 2022-2024 sebesar Rp 70,6 triliun. Anggaran tersebut diberikan secara bertahap, pada 2022 tercatat anggaran pemilu sebesar Rp 3,1 triliun, pada 2023 sebesar Rp 30 triliun, serta pada 2024 sebesar Rp 37,4 triliun.

Bendahara Negara tersebut merincikan, realisasi anggaran pemilu tahun ini sampai dengan 19 September 2023 sebesar Rp 14 triliun atau 30 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 46,7 triliun. Adapun realisasi melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp 12,6 triliun dari pagu awal sebesar Rp 23,8 triliun. agus

BERITA TERKAIT

KETUA BANGGAR DPR-RI SAID ABDULLAH: - Pemerintah Diminta Memitigasi Risiko Dampak PPN 12%

Jakarta-Ketua Badan Anggaran DPR-RI, Said Abdullah memastikan, pihaknya sudah menyampaikan agar pemerintah memitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11…

BERPOTENSI SUMBER BADAI PHK - Wamenaker Minta Permendang 8/2024 Kembali Direvisi

NERACA Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 80.000 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari—awal…

ADA HOTEL DAN RESTORAN BISA BANGKRUT IMBAS PPN - Sistem Transaksi QRIS dan E-Tol Bebas PPN 12%

Jakarta-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sistem pembayaran menggunakan QRIS dan e-Tol tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, Ketua…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

KETUA BANGGAR DPR-RI SAID ABDULLAH: - Pemerintah Diminta Memitigasi Risiko Dampak PPN 12%

Jakarta-Ketua Badan Anggaran DPR-RI, Said Abdullah memastikan, pihaknya sudah menyampaikan agar pemerintah memitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11…

BERPOTENSI SUMBER BADAI PHK - Wamenaker Minta Permendang 8/2024 Kembali Direvisi

NERACA Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 80.000 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari—awal…

ADA HOTEL DAN RESTORAN BISA BANGKRUT IMBAS PPN - Sistem Transaksi QRIS dan E-Tol Bebas PPN 12%

Jakarta-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sistem pembayaran menggunakan QRIS dan e-Tol tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, Ketua…