Tawaran hasil investasi yang tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko, masih menjadi praktik penipuan investasi bodong yang terus memakan korban, salah satunya dilakukan melalui kedok koperasi simpan pinjam (KSP). Kasus ramai di awal 2012 adalah Koperasi Langit Biru (KLB) yang awalnya arisan daging hanya melibatkan keluarga, kemudian berkembang pesat hingga menjaring ratusan nasabah dengan mencapai nilai kerugian triliunan rupiah lantaran tawaran keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat.

Para nasabah, tidak hanya warga Tangerang dan sekitarnya. Beberapa di antara nasabah merupakan warga luar daerah di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Para nasabah mengaku tertarik dengan investasi KLB ini lantaran iming-iming bonus yang dijanjikan. Setiap nasabah akan mendapat keuntungan 10%dari nilai investasi mereka yang akan dicairkan seminggu sekali.

Tidak hanya itu, KLB juga menjanjikan nasabah mendapatkan produk berupa bahan sembako dan sabun. Belum lagi, bagi sponsor (istilah untuk investor yang memiliki downline) akan mendapat bonus 10% dari total investasi para downline. Namun, sejak akhir 2011 silam, KLB mengalami kemacetan pencairan bonus terhadap para nasabah. Februari 2012, ribuan nasabah mulai resah karena manajemen KLB terus menunda-nunda pencairan bonus. Puncaknya, April 2012, para nasabah mendatangi kantor KLB di Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Hingga akhirnya, pada awal Juni lalu, para nasabah menjarah produk sembako di gudang KLB. 

Selain itu, kasus investasi bodong berkedok KSP yang spektakuler yakni Indosurya Cipta karenamenelan korban hingga 23 ribu orang dengan kerugian terbesar sepanjang sejarah Indonesia Rp 106 triliun. Tingginya angka korban kejahatan investasi bodong, tidak hanya dialami masyarakat kelas bawah saja tetapi juga kelas atas. 

Hal ini, menurut Head of Deposit & Wealth Management UOB Indonesia, Vera Margaret karena minimnya literasi keuangan,”Masyarakat saat ini lebih banyak yang berinvestasi daripada yang mengerti dan ditambah tawaran imbal hasil yang tidak masuk akal. Nah, itu sebabnya investasi-investasi bodong terjadi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, seiring dengan kenaikan jumlah masyarakat berinvestasi seharusnya berjalan dengan peningkatan jumlah literasi keuangan. Masyarakat, menurutnya, perlu mempelajari terlebih dahulu sebelum berinvestasi dalam bentuk apapun,”Misalnya hendak berinvestasi emas, maka harus dipelajari pergerakan emas seperti apa, belinya di mana, jualnya seperti apa, institusi apa yang terpercaya, historical-nya seperti apa. Sama halnya mau investasi reksadana, harus diketahui track record-nya sudah berapa lama, siapa yang mengelola, laporan tahunannya selama ini seperti apa, pergerakannya dari bulan ke bulan, apakah hasil investasi stabil atau tidak, dan sebagainya,”ungkapnya.

Asal tahu saja, total kerugian dari investasi bodong di Indonesia sepanjang 2022 mencapai lebih dari Rp200 triliun. Angka ini tentunya memprihatinkan dan ini masih bisa terjadi kembali karena tingkat literasi keuangan pada masyarakat Indonesia masih sangat minim. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2022 menyebutkan, tingkat inklusi keuangan di Indonesia meningkat 5,19%, sedangkan tingkat literasi keuangannya baru 4,11%. 

Menurut Vera, tingkat literasi keuangan seharusnya mendahului tingkat inklusi keuangan. “Di saat tingkat inklusi keuangan terus naik berkali-kali lipat, tingkat literasi keuangannya malah terus berkurang. Berarti ada yang salah ya. Jadi, tingkat inklusi keuangan itu harus berjalan seiringan dengan tingkat literasi keuangan, bukan kebalikannya. Itulah sebabnya investasi bodong masih terus memakan korban,” katanya.

Pacu Literasi

Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Sadewa, adanya gap antara literasi dan inklusi keuangan masih menjadi tantangan bagi Indonesia untuk segera diperbaiki.

Menurutnya, tantangan atas literasi keuangan bukan hanya terkait gap dengan inklusi namun juga kelancaran arus informasi dan edukasi keuangan di berbagai wilayah di Indonesia. Apalagi pemahaman masyarakat yang terbatas atas produk keuangan akan menyebabkan timbulnya berbagai risiko seperti penipuan yang pada akhirnya berdampak buruk pada perekonomian.

Disamping itu, Purbaya juga mengimbau para investor muda agar jangan asal ikut-ikutan atau fomo (fear of missing out) untuk berinvestasi di pasar saham atau pasar keuangan lainnya agar tidak tertipu.Menurutnya, investor harus memiliki literasi dari produk investasi yang akan mereka invetasikan. Terlebih, saat ini peningkatan jumlah investor ritel didominasi oleh investor muda.“Tetap literasi itu perlu kalau tidak atau asal investasi nanti rugi, jadi saya selalu bilang investasi smart artinya anda kalau investasi harus mengerti betul apa yang anda investasikan, jangan ikut-ikutan orang, orang bilang untung ya untung, nanti anda fomo akhirnya ketipu,” kata Purbaya.

Purbaya menambahkan, saat ini ada banyak produk investasi misalnya melalui robot trading yang membuat investor rugi. Lalu, yang sekarang sedang ramai adalah influencer yang mengajak masyarakat untuk ikut berinvestasi di produknya hingga mengalami rugi besar.

Berdasarkan data statistik Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) awal Agustus 2023, menunjukkan bahwa basis investor saat ini di pasar modal didominasi oleh generasi muda yang berusia di bawah 30 tahun yaitu sebesar 57,26% dari total investor ritel.“Tren tersebut berpotensi tumbuh lebih besar jika kita mengacu pada proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang memprediksi Indonesia akan menikmati puncak bonus demografi, yakni penduduk usia produktif (muda) lebih besar ketimbang non produktif pada tahun 2020-2030, dimana jumlah usia produktif pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 68,01% dari total jumlah penduduk,” ungkapnya.

Data-data tersebut menegaskan bahwa potensi investasi pasar keuangan di Indonesia kedepan akan datang dari kalangan generasi muda yang sadar investasi. Kesadaran investasi tersebut perlu diikuti dengan penguatan literasi keuangan dalam rangka mendukung pendalaman pasar keuangan.“Sehingga, peningkatan jumlah investor ritel perlu diimbangi dengan penyelarasan pada aspek literasi dan inklusi keuangan. Literasi dan inklusi keuangan perlu diseimbangkan sehingga mampu mendukung pemulihan ekonomi sekaligus menciptakan stabilitas pada sistem keuangan,”ungkapnya.

Maka upaya menekan angka korban investasi bodong dengan berbagai modus investasi, literasi keuangan menjadi kuncinya. Berangkat dari hal tersebut, LPS terus memacu meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Pasalnya, meleknya literasi keuangan masyarakat akan mencegah praktik keuangan ilegal seperti kasus investasi bodong, rentenir, penyedia pinjaman online (pinjol) bermasalah, skema ponzi, dan lainnya,”Kita terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Ini sangat membantu untuk mewujudkan stabilitas keuangan nasional," kata Kepala Kesekretariatan LPS, Nur Budiantoro.

Menurutnya, meleknya literasi keuanganmasyarakat juga dapat menjadi penyeimbang dalam situasi krisis keuangan atau kasus kolaps suatu bank. Apalagi, di era digital seperti sekarang isu krisis keuangan atau kolaps bank bisa mudah tersebar di kalangan masyarakat. 

Dirinya berharap meningkatnya literasi keuanganmasyarakat dapat memberi pemahaman terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berdampak pada meningkatnya taraf hidup masyarakat."Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat maka berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan Nasional," tandasnya.

Sesuai amanat undang-undang dalam mewujudkan stabilitas keuangan nasional. LPS terus menjalankan fungsi sebagai penjamin nasabah perbankan, resolusi bank, menjalankan program PRT, dan menjalankan penjamin polis asuransi.  Sampai dengan per 31 Juli 2023, LPS mencatat telah membayar klaim penjaminan sebanyak Rp 1,7 triliun. Angka tersebut terdiri dari 271.240 rekening nasabah dari bank yang gulung tikar. Sedangkan sejak LPS beroperasi pada 2005, terhitung jumlah bank pembiayaan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yang dilikuidasi adalah satu bank umum, 105 BPR, dan 13 BPRS.