NERACA

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berharap Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri menjadi pemimpin dalam kesetaraan gender.

Hal itu disampaikan dalam Gender Mainstreaming Insight: Equality in Action, Insight in Policy serta peluncuran Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri di Gedung Tribrata, Jakarta, Selasa (17/12).

“(Direktorat PPA-PPO, red.) diharapkan dapat memberikan afirmasi terhadap kepemimpinan perempuan Indonesia sekaligus menjadi motivasi bahwa perempuan Indonesia memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk berkarya membangun bangsa,” ucap Jenderal Pol. Listyo Sigit.

Dirinya menekankan bahwa direktorat yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Desy Andriani itu harus menjadi garda terdepan dalam mempromosikan kesetaraan gender.

Selain itu, direktorat tersebut juga harus memberikan pelindungan terhadap harkat dan martabat perempuan, anak, maupun kelompok rentan.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, menurutnya, jajaran PPA dan PPO hingga tingkat polres harus memiliki kesamaan visi dan keselarasan cara bertindak.

“Tingkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengintegrasikan layanan agar semakin optimal dan komprehensif dalam penerimaan laporan dan pengaduan, penegakan hukum, perlindungan serta pemulihan hak perempuan, anak maupun kelompok rentan lainnya yang berhadapan dengan hukum,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Pol. Listyo Sigit juga mendorong polisi wanita (polwan), termasuk yang yang bertugas di Dittipid PPA-PPO, untuk berkarier setinggi-tingginya.

Dirinya berpesan agar polwan terus mengasah kemampuan. Bagi polwan yang bertugas di Dittipid PPA-PPO, diharapkan memiliki standar internasional dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Tunjukkan bahwa polwan tidak kalah dengan polki (polisi laki-laki) dan saya yakin tidak kalah, tinggal diberikan kesempatan yang sama disiapkan kader-kadernya. Tentunya ke depan, apa yang diharapkan oleh polwan, tentunya bisa terjadi karena faktanya di Indonesia juga banyak wanita yang sudah berada di puncak kariernya,” ucapnya.

Kemudian Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo berharap kehadiran Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri dapat menekan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jenderal Pol. Listyo Sigit mengatakan bahwa tidak dipungkiri saat ini masih ada kesenjangan penanganan perkara dengan data yang dimiliki komisi nasional yang mengurusi perempuan dan anak.

Berdasarkan data komnas, jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan sebanyak 401.975 kasus, sedangkan kekerasan terhadap anak tercatat 15.120 kasus.

Sementara itu, jumlah kasus yang ditangani oleh unit Subdit PPA-PPO Polri sebanyak 105.475 kasus. Kasus dengan jumlah tertinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan diikuti kasus pencabulan, kekerasan fisik dan psikis, serta pemerkosaan.

"Artinya, di sini ada gap (jarak) yang cukup besar terkait dengan perbandingan data di komnas dengan yang ditangani oleh Subdit PPO dan PPA," ucapnya.

Terlebih, lanjut dia, masih ada beberapa kasus yang diselesaikan dengan cara menikahkan korban dengan pelaku.

Kapolri memandang perlu cara-cara yang tegas dan berkeadilan untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Pada saat elaksanakan tugas yang kaitannya dengan kekerasan perempuan dan anak, solusinya pun betul-betul bisa sesuai dengan solusi yang diharapkan para korban," ucapnya.

Dengan demikian, tindakan tegas dari Dittipid PPA-PPO yang resmi diluncurkan pada hari ini diharapkan bisa menekan angka kekerasan bagi perempuan dan anak.

"Tentu tetap harus melakukan tindakan tegas yang kemudian di satu sisi ini tidak menimbulkan masalah baru bagi para korban," pungkasnya. Ant