Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)mengidentifikasi 771 hoax pada periode Agustus 2018 hingga Februari 2019 di jagat maya, paling banyak berkaitan dengan isu politik.

“Dari 771 total konten hoaks yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim AIS Kemkominfo, sebanyak 181 konten hoaks terkait isu politik, baik hoaks yang menyerang pasangan capres dan cawapres Nomor 01 dan No 02, maupun yang terkait partai politik peserta pemilu 2019,” kata Plt, Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu.

Hoax terbanyak kedua berkaitan dengan masalah kesehatan, sebanyak 126 hoax, seementara hoax isu pemerintahan berada di angka 119.

Kominfo juga menemukan hoax berisi fitnah terhadap individu sebanyak 110, hoax kejahatan 59, hoax isu agama 50 dan hoax penipuan dan perdagangan 19. Terdapat juga hoax isu internasional yaitu 21 dan hoax yang berkaitan dengan pendidikan 3 konten.

Kementerian mencatat temuan hoax selalu meningkat dari bulan ke bulan sejak Agustus 2018, yang hanya 25 konten. Angkanya meningkat menjadi 27 pada September dan 53 di bulan Oktober.

Jumlah hoax yang terjaring Kominfo melonjak signifikan pada Januari menjadi 175 konten dan naik lagi 353 konten pada Februari 2019. Kominfo sejak Januari 2018 memiliki tim AIS untuk menjaring hoax dari seluruh konten yang beredar di dunia maya. Tim ini berjumlah 100 orang, didukung dengan mesin AIS yang dapat bekerja 24 jam.

Sebelumnya, peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Ahmad Khoirul Umam, mengatakan, Kampanye hitam terkait suku, agama, ras (SARA) dan politik identitas dianggap ampuh untuk mengeksploitasi dan mempengaruhi sensitifitas perilaku pemilih, kata peneliti. "Keduanya (kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto) akan memanfaatkan isu itu, dengan kadar proporsional masing-masing. Karena, bagaimanapun juga, itu sangat sensitif untuk mempengaruhi perilaku pemilih di Pilpres 2019," katanya.

Lebih lanjut Khoirul Umam mengatakan, walaupun kedua kubu calon presiden sudah 'membentengi' dari serangan isu SARA dan politik identitas dengan menghadirkan figur ulama di barisannya, isu SARA dan politik identitas tidak otomatis hilang. "Saya kira, (kedua kubu) tetap akan memainkan kartu itu (SARA dan politik identitas), tetapi melihat celah mana yang efektif dan mana yang tidak,"  tuturnya.

Dia memperkirakan, isu seperti itu sengaja digulirkan kedua kubu di wilayah tertentu yang tipe pemilihnya memiliki kadar sensitif cukup tinggi soal isu agama. "Bagi mereka yang berada di wilayah dengan level edukasi yang relatif rendah, atau mereka dengan tingkat keagamaan yang taat, isu itu akan sangat efektif," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris menyampaikan, internet merupakan fasilitas positif yang memang ditujukan untuk mendatangkan kebaikan. Namun, jika disalahgunakan, dapat memberikan ancaman, khususnya terhadap ideologi bangsa. "Beberapa tahun terakhir ini, ujaran kebencian, hoax dan fitnah marak terjadi di Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia. Hal ini membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Charles.

Menurut dia, isi media sosial kini, terutama jelang Pemilu 2019, cukup membuat miris. Bangsa Indonesia rasanya semakin terpolarisasi terhadap pandangan dan pendapat yang tidak rasional.

Khususnya menghadapi Pemilu 2019, lanjut dia, masyarakat tidak terlalu peduli menggunakan sosial media untuk mencari visi misi, rekam jejak, serta program dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi lebih tertarik dengan hal yang berbau ujaran kebencian, hoax, dan fitnah. "Mari kita cegah penyebaran konten negatif dan menggunakan internet secara positif dan sehat. Dan ingat internet negatif ada konsekuensi hukumnya," tandasnya.