NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaksimalkan potensi perikanan Sulawesi Utara (Sulut) untuk mendongkrak ekspor komoditas perikanan nasional. Sejak empat tahun terakhir volume ekspor perikanan dari provinsi tersebut terus meningkat merambah 42 negara. 

“Dilihat dari indikator kuantitatif maupun kualitatif kinerja ekspor Sulut semakin membaik, bahkan termasuk dalam 10 besar provinsi dengan nilai ekspor terbesar bersama Jatim, DKI Jakarta, Banten, Sulsel, Sumut, Jateng, Bali dan Jabar,” ungkap Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini di Jakarta.

Secara berturut nilai ekspor perikanan Sulut sejak 2021 sampai 2024 yakni 20.838 ton, 23.386 ton, 25.530 ton, dan 28.056 ton. Sedangkan nilai ekspor mencapai puncaknya tahun lalu di kisaran USD 162.690.296 atau sekitar Rp 2,6 triliun (kurs Desember 2024). 

Dari total 42 negara yang menjadi pasar ekspor perikanan Sulut, 10 besar diantaranya yakni Amerika Serikat, Arab Saudi, Jepang, Australia, Thailand, Vietnam, Hongkong, Korea, Belanda dan Kanada.

"Sedangkan kalau terkait komoditas ekspornya mencakup 34 item, dan yang menjadi unggulan adalah tuna, cakalang, tongkol, kerapu, layang, ikan asap, goby, rumput laut dan marlin," tambah Ishartini

Sertifikasi Perikanan

Dalam upaya peningkatan ekspor perikanan dari Sulawesi Utara, Badan Mutu KKP melaksanakan sembilan sertifikasi untuk memenuhi prasyarat mutu dan keamanan pangan di negara tujuan.

Sertifikasi tersebut meliputi standar global pada perbenihan, pembesaran, produksi obat ikan, distribusi obat ikan, kelayakan pengolahan ikan (SKP), HACCP, pakan ikan,penanganan ikan diatas kapal, serta sistem distribusi komoditas perikanan atau SPDI. 

“Peningkatan volume ekspor ikan Sulut yang semakin meningkat membuktikan sertifikasi mutu berdampak kepada kepercayaan konsumen, keberterimaan dan daya saing global,” jelas Ishartini. 

Ishartini juga memastikan pihaknya selalu bersinergi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait kebijakan quality assurance untuk kegiatan eksportasi maupun penjaminan mutu perikanan di pasar domestik. 

Sebelumnya Ishartini juga menjelaskan bahwa Indonesia dan Korea terikat perjanjian bilateral kesetaraan SJMKHP yaitu Arrangement on the Cooperation in Quality Control and Hygiene Safety of Import and Export Fish and Fishery Products yang memberikan keuntungan bagi perdagangan komoditas perikanan kedua negara. 

Di samping itu, KKP sebagai pemangku kebijakan sektor kelautan dan perikanan sekaligus otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP), mampu memastikan bahwa sistem yang berlaku hulu-hilir telah setara dan harmonis dengan standar

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pembentukan Badan Mutu KKP merupakan lembaga quality assurance komoditas perikanan di sepanjang rantai produksi (hulu - hilir), dalam rangka keberterimaan, diversifikasi komoditas dan negara tujuan ekspor serta mendukung program Pemerintah dalam penyediaan pangan sehat asal ikan untuk mengangkat martabat masyarakat perikanan di daerah dan mencapai kesejahteraan. 

Ttidak hanya itu, Trenggono juga menegaskan kualitas atau penjaminan mutu produk perikanan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi sumber daya hayati ikan agar tetap sehat, bermutu, dan bebas mikroplastik.

Bahkan Trenggono juga menekankan bahwa saat ini KKP fokus menggarap beberapa komoditas perikanan unggulan yang akan menjadi champion di pasar global dalam rangka diversifikasi produk serta negara tujuan ekspor. Selain produksi, KKP juga menaruh perhatian pada quality assurance dan keamanan pangan di sepanjang rantai pasok untuk memperkuat daya saing produk perikanan sehingga mampu berkompetisi di pasar internasional.

Adapun tingginya ekpor perikanan meski disaat libur  lebaran karena KKP memastikan layanan sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMHKP) tetap optimal menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Seluruh unit pelaksana teknis (UPT) KKP yang menangani sertifikasi tetap beroperasi di masa libur panjang. 

Seperti diketahui, nilai ekspor perikanan dari berbagai daerah Indonesia mencapai Rp1 triliun sejak 24 Maret sampai 2 April 2025. Ini merupakan bukti komitmen KKP bahwa ekspor perikanan tetap berjalan selama libur panjang Hari Raya Idul Fitri.