NERACA

Depok - Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (Pansus LKPJ) Realisasi Progres Report Kinerja Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berakhir Tahun Anggarannya (TA) 2024 pada 31 Desember 2024 saat pasangan Walikota Depok DR.KH. Mohammad Idris MA/Ir.H. Imam Budi Hartono M.Si, disampaikan LKPJ nya oleh pasangan Walikota Depok periode 2025-2030 DR.Drs.H. Supian Suri MM/H. Chandra Rahmansyah S.Kom, pada rapat paripurna DPRD Kota Depok pada 27 Maret 2025 dan dibentuk pansusnya pada rapat paripurna Rabu Pagi, 9 April 2025 di Gedung DPRD Kawasan Grand Depok City, Kota Depok.

Pansus untuk membahas realisasi kinerja program Walikota tersebut, LKPJ nya yang disampaikan oleh Walikota Supian Suri, harus dikebut proses pembahasan realisasi kinerjanya oleh pansus DPRD Kota paling lama batas waktu pembahasannya selama 30 hari sejak disampaikan 27 Maret 2025.

Dan, hasil pembahasan LKPJ oleh Pansus harus diparipurnakan lagi untuk mendapat persetujuan seluruh anggota DPRD sebagai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan dan disahkan LKPJ nya sebagai Peraturan Daerah (Perda) oleh Walikota Supian Suri.

Biasanya, pembahasan LKPJ Walikota yang pada akhir masa jabatan periodenya, indikatornya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah ada perdanya.

Rapat Paripurna tersebut juga dirangkai oleh DPRD Kota Depok dalam rapat masa sidang pertama Tahun Sidang 2025, yaitu  dalam rangka agenda paripurna tentang: Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 2 (Dua) Raperda Kota Depok, Jawaban Wali Kota Depok atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi  terhadap (Dua) Raperda Kota Depok, Pembentukan Panitia Khusus L.K.PJ dan Raperda Kota Depok.

Demikian liputan, bahan dan keterangan dari Setwan DPRD Kota Depok di ruang sidang paripurna DPRD Kota Depok Jl. Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City yang diperoleh NERACA. Dasmir