Ketua Komisi A Sepakat Tak Perlu Ada Pejabat 'Impor' di Pemprov DKI

NERACA

Jakarta - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menilai memang sudah seharusnya pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, khususnya untuk Eselon II dan I cukup berasal dari internal.

Inggard mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga sudah menegaskan agar mereka yang menempati jabatan Eselon II dan I cukup berasal dari lingkungan dalam Pemprov DKI.

"Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta itu bukan impor. Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi," kata Inggard, saat acara diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, di Gedung Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/4) malam.

Dalam diskusi yang mengusung tema "Mengawal 100 Hari Kerja Mas Pram dan Bang Doel: Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global yang Partisipatif dan Kolaboratif" tersebut, Inggar juga mengingatkan pentingnya pengisian pejabat definitif.

"Kita harus dukung Pak Gubernur karena punya komitmen untuk menyelesaikan pejabat-pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dengan penjabat definitif. Ada 400 jabatan saat ini diisi Plt, minimal 200 itu saya harapkan bisa dituntaskan bulan ini," terangnya.

Ia berharap, dengan pengisian jabatan secerah definitif, Pram-Doel dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kuat. Sehingga, program-program yang direncakan dapat dieksekusi dengan optimal.

"Saat ini kita sedang menyusun RPJMD, baru kemudian RKPD. Setelah itu, baru kita menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, di sinilah program-program gubernur-wakil gubernur masuk," bebernya.

Staf Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim mengungkapkan, diskusi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan program-program prioritas Pram-Doel, khususnya dalam 100 hari kerja.

"Hari ini saya mendapat undangan dari jagoan-jagoan Jakarta, aktivis Jakarta untuk membicarakan mengenai terkait bagaimana semua stakeholder dari mulai pemerintah, DPRD, masyarakat, civil society, dan aktivis untuk bersama-sama membangun Jakarta," ucapnya.

Ia menegaskan, sejumlah program pemimpin baru Jakarta sudah mulai dieksekusi dan memang ada yang perlu diselesaikan secara bertahap.

"Ada terkait perbaikan dan penambahan jumlah penerima KJP Plus, KJMU, hingga Kartu Lansia. Semua memang lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Ia memastikan, masukan-masukan yang disampaikan, termasuk dari aktivis di Jakarta tentu sangat berharga untuk Jakarta yang lebih baik.

"Saya saat menghadiri berbagai forum diskusi akan lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi yang disampaikan. Sehingga, dapat menjadi bahan pengayaan untuk lebih baik lagi ke depan," imbuhnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyampaikan, forum diskusi dengan aktivis ini sangat bagus karena mereka sangat peduli dengan Jakarta untuk lebih baik lagi.

"Ini menjadi momentum yang baik buat kita pemerintah untuk menyampaikan program-program yang sedang dijalankan. Tentunya, kita berharap teman-teman aktivis ini juga bisa ikut menyosialisasikan, menyampaikan informasi yang sudah didapat kepada masyarakat luas," ujarnya.

Budi menuturkan, program-program unggulan yang sedang dijalankan ini sangat penting untuk diketahui publik, khususnya warga Jakarta.

"Saya berharap forum diskusi antara aktivis Jakarta dengan Pemprov DKI maupun stakeholder lainnya bisa berkelanjutan secara rutin. Terlebih, pergerakan informasi komunikasi publik di Jakarta sangat dinamis," paparnya.

Sementara itu, mewakili Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Rio A Putra menyebut, program 100 hari kerja akan bisa menjadi penyemangat dan sarana evaluasi, termasuk untuk menilai kinerja OPD dan BUMD.

Ia mengaku optimistis kepemimpinan Pram-Doel akan membawa Jakarta lebih baik ke depan, khususnya dalam menyongsong Jakarta sebagai kota global. Program 100 hari kerja akan bisa menjadi penyemangat dan evaluasi, termasuk untuk kinerja OPD dan BUMD.

"Jakarta tidak lama lagi akan genap berusia lima abad. Saya yakin Mas Pram dan Bang Doel akan memberikan legacy terbaik baik warga Jakarta. Tidak hanya pembangunan fisik, tapi lebih utama juga non-fisik yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Jakarta," ujar Rio.

Rio juga mengingatkan agar Pram-Doel bisa menjaga dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan seluruh stakeholder di Jakarta. Sebab, masukan-masukan ini tentu penting untuk diserap, dikaji, dan diterapkan untuk Jakarta yang lebih baik.

"Kami tentu siap menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel untuk membangun Jakarta yang warganya juga semakin sejahtera," pungkas Rio. (Mohar)

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

Seskemenkop Sebut Desa Rengel Tuban Bisa Jadi Contoh Dalam Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

NERACA Tuban - Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) Ahmad Zabadi menyebutkan bahwa Desa Rengel di Tuban, Jawa Timur, bisa dijadikan contoh…

Di Musrenbang RPJMD dan RKPD, Wali Kota Sukabumi Paparkan Program Prioritas dan Peningkatan PAD

NERACA Sukabumi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota dalam rangka penyusunan…

Tingkatkan Kepatuhan Pajak: Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan IKPI Perkuat Kolaborasi

NERACA Jakarta – Kunjungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta Pengurus Daerah Depok dan Bekasi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Seskemenkop Sebut Desa Rengel Tuban Bisa Jadi Contoh Dalam Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

NERACA Tuban - Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) Ahmad Zabadi menyebutkan bahwa Desa Rengel di Tuban, Jawa Timur, bisa dijadikan contoh…

Ketua Komisi A Sepakat Tak Perlu Ada Pejabat 'Impor' di Pemprov DKI

NERACA Jakarta - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menilai memang sudah seharusnya pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

Di Musrenbang RPJMD dan RKPD, Wali Kota Sukabumi Paparkan Program Prioritas dan Peningkatan PAD

NERACA Sukabumi - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota dalam rangka penyusunan…