NERACA

Batam - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengingatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemkot Batam dan aparat penegak hukum untuk mewaspadai tindak pidana pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal seiring pesatnya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

"Jadi, saya tolong awasi betul-betul, baik seluruh petugas yang ada dari Bea Cukai, Imigrasi, kepolisian maupun stakeholder yang ada untuk betul-betul memantau dan mengawasi," kata Sigit saat memberikan sambutan pada peresmian Pelabuhan Gold Coast International Ferry Terminal Bengkong, Kota Batam, Kepri, Senin (14/4).

Ia mendukung penuh pembangunan infrastruktur di daerah dalam meningkatkan perekonomian, seperti Pelabuhan Gold Coast International Ferry Terminal Bengkong, Kota Batam.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Gubernur Kepri, bahwa wilayah tersebut memiliki terminal feri sebanyak 33 unit, terdiri atas 25 terminal domestik dan delapan terminal internasional.

Dari delapan terminal internasional feri itu, lima di antaranya terdapat di Kota Batam, termasuk terminal yang baru diresmikan hari ini, sisanya ada di Tanjungpinang, Karimun, dan Bintan.

Menurut Kapolri, kehadiran infrastruktur pelabuhan ini di satu sisi membawa dampak positif dapat menghadirkan wisatawan internasional lebih banyak lagi di Kepri.

"Di sisi lain, saya berpesan di satu sisi kita menghadapi banyak permasalahan, khususnya permasalahan penyelundupan tenaga kerja ilegal. Tentunya harus menjadi perhatian kita bersama," kata Sigit.

Menurut Sigit, hal yang perlu diwaspadai adalah pengiriman pekerja migran ilegal tidak hanya melalui pelabuhan tikus (tidak resmi), tetapi juga melalui pelabuhan resmi.

"Saya dapat laporan, saat ini mereka tidak hanya melalui pelabuhan-pelabuhan tikus, tetapi juga (pelabuhan) resmi, domestik ataupun internasional," katanya.

Oleh karena itu, mantan Kabareskrim Polri itu meminta semua pihak untuk mengantisipasi dan mewaspadai persoalan krusial tersebut, jangan sampai pekerja Indonesia diberangkatkan keluar negeri tanpa dibekali keahlian yang mumpuni dengan bidang kerjanya.

Kondisi tersebut akan merugikan para pekerja Indonesia yang banyak dipulangkan karena masuk dan bekerja di negara lain secara ilegal.

"Karena banyak sekali tenaga kerja dikirim dan kemudian dideportasi, dan jumlahnya sangat besar," ujar Sigit.

Menurut Kapolri, perlu ada terobosan agar tidak ada lagi pekerja Indonesia yang dideportasi.

Kepri, khususnya Batam, lanjut Kapolri, menjadi wilayah krusial karena titik berkumpulnya pekerja migran Indonesia untuk berangkat kerja keluar negeri, seperti ke Singapura dan Malaysia, lalu ke negara-negara lainnya.

"Artinya kita harus persiapkan tenaga kerja Indonesia dengan baik, ada terobosan, semuanya berkumpul di Batam, sehingga perlu dipikirkan bagaimana mempersiapkan balai-balai pelatihan," katanya.

Menurut Sigit, dengan hadirnya balai-balai pelatihan tersebut di Batam, saat pekerja Indonesia diberangkatkan ke luar negeri sudah memiliki keahlian dan bisa bekerja secara profesional.

"Saat mereka punya keahlian dan tidak dikembalikan (deportasi). Ini yang saya pesankan ke pemerintah daerah untuk antisipasi karena apa pun ini salah satu titik akhir di antara titik-titik yang ada untuk berangkat ke Singapura dan Malaysia dan negara-negara lain," katanya.

Ia menambahkan perlu kerja sama semua pihak untuk mengantisipasi dan mencarikan solusi terkait permasalahan pekerja migran ilegal tersebut.

"Jadi, saya titip untuk hal-hal itu diantisipasi dan dicarikan solusinya pada saat pekerja Indonesia berangkat sudah dibekali pendidikan sesuai kebutuhan dan tidak dikembalikan, bahkan jadi korban karena berangkatnya ilegal," kata Sigit.

Peresmian pelabuhan baru ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyona (AHY).

Turut hadir mendampingi Kapolri, sejumlah pejabat utama Mabes Polri, di antaranya Kabareskrim Komjen Pol. Wahyu Widada, Kabaharkam Polri Komjen Pol. Fadil Imran, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho, dan Kapusdokkes Irjen Pol. Asep Hendra Diana.

Hadir juga pimpinan KPK Johanis Tanak dan Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Safar M. Godam, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Wali Kota Batam Amsakar Ahmad. Ant