NERACA

Jakarta - Pengamat Politik Indonesia Political Review Iwan Setiawan memuji ketegasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sigap menindak dugaan kecurangan terkait pengurangan takaran minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita.

Dia menilai langkah Prabowo yang sigap tersebut mencerminkan bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal hukum dalam pemerintahannya. “Menurut saya, respon Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal hukum atas perkara kasus Minyakita, yang mencuat beberapa waktu belakangan ini, menunjukkan kesigapan dan kehadiran negara dalam menjaga dan melindungi rakyatnya,” kata Iwan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (13/3).

Selain itu, dirinya berpendapat hal tersebut turut membuktikan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap berbagai praktik spekulatif dan manipulasi harga bukan sesuatu yang ditunda-tunda, melainkan diambil dengan tindakan nyata.

Ia meyakini sidak (inspeksi mendadak) dan penelusuran yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap takaran Minyakita di lapangan merupakan instruksi dan atensi dari Presiden, sebagaimana atensi Presiden terhadap berbagai kasus mega korupsi yang belakangan ini juga mencuat.

Prabowo, dinilai Iwan, makin serius dalam melakukan bersih-bersih pada era pemerintahannya, terutama pada kasus korupsi yang jelas merugikan rakyat.

“Sepertinya Presiden Prabowo benar-benar sedang melakukan bersih-bersih terhadap korupsi dan penyelewengan yang merugikan rakyat. Saya kira proses bersih-bersih seperti ini memang perlu dilakukan,” ucap dia.

Selain itu, menurut dia, langkah Prabowo juga menegaskan kehadiran negara untuk rakyatnya, yang menjadi pondasi utama agar pemerintah dengan tanpa beban berlari cepat merealisasikan berbagai programnya demi kemajuan bangsa dan negara.

Untuk itu, menurut dia, ketegasan dan kesigapan Pemerintah tersebut patut diapresiasi bahwa Pemerintah tidak main-main dalam hal pangan.

Kasus Minyakita menjadi sorotan publik sejak pekan pertama Maret 2025 setelah adanya beberapa temuan volume minyak goreng Minyakita yang dijual tak sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam label kemasan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menemukan ketidaksesuaian isi minyak goreng Minyakita saat dia melakukan inspeksi mendadak di Pasar Gede Solo, Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (11/3).

Presiden Prabowo Subianto, terkait kasus Minyakita, memperingatkan para pengusaha atau pun pejabat yang berwenang untuk tidak mengorbankan rakyat hanya demi keuntungan sesaat.

Presiden juga memperingatkan tidak ada orang yang kebal hukum manakala mereka terbukti berbuat kejahatan merugikan negara dan mengorbankan kepentingan rakyat hanya untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya.

“Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi, siapa pun itu, menari-nari di atas penderitaan rakyat," ujar Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3), saat meneruskan pesan Presiden.

Dia menekankan pesan Presiden bahwa jangan sampai karena ingin memperoleh keuntungan sesaat, kemudian banyak rakyat yang dikorbankan, seperti mengurangi timbangan, mengurangi kualitas, mengurangi volume.

Ia mengatakan saat ini ada tiga perusahaan yang telah dilaporkan ke kepolisian, kemudian pada Selasa (11/3) ada dua perusahaan di Surakarta, Jawa Tengah, yang baru ditemukan juga terlibat ikut mengurangi jumlah minyak goreng yang dijual dalam kemasan.

“Kalau kita ngomong agama, itu sudah jelas ada di Al Quran, mengurangi timbangan itu masuk neraka ancamannya. Tetapi, sebelum masuk neraka, nanti di akhirat masuk neraka, juga akan ditindak tegas,” kata Sudaryono.

Dia menyebut Presiden saat ini tegas tidak ingin masih ada yang main-main dengan kepentingan rakyat. “Dulu-dulu mungkin (masih ada yang main-main). Nah, kalau sekarang, Pak Prabowo ingin sekali rakyat mendapatkan kualitas pelayanan, baik produk maupun jasa yang baik, dengan kualitas semestinya. Yang seharusnya 1 liter dengan kualitas tertentu, ya (rakyat harus dapat) segitu,” kata Sudaryono. mohar