NERACA

Jakarta – Indonesia dan Vietnam semakin mempererat kerja sama di berbagai bidang, terutama ekonomi hijau, guna memperkuat ketahanan pangan global. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) Tô Lâm di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menegaskan pentingnya kolaborasi di sektor pertanian berkelanjutan dan industri pangan guna menjawab tantangan global, termasuk perubahan iklim dan krisis pangan. Presiden Prabowo menekankan bahwa kemitraan strategis ini tidak hanya menguntungkan kedua negara, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan regional.

"Indonesia dan Vietnam sepakat meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi hijau dan ketahanan pangan. Dengan potensi besar dalam sektor pertanian dan teknologi pangan berkelanjutan, kita dapat berkontribusi lebih besar bagi ketahanan pangan dunia," ujar Presiden Prabowo.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti pentingnya kolaborasi investasi dan teknologi dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Ia mengungkapkan bahwa perdagangan bilateral Indonesia-Vietnam telah mencapai USD 15 miliar pada 2024, dengan tren peningkatan yang terus membaik.

"Kerja sama ekonomi hijau dapat diwujudkan melalui optimalisasi perjanjian perdagangan ASEAN (ATIGA), percepatan digitalisasi transaksi lintas batas, serta penguatan kolaborasi dalam teknologi pertanian dan manufaktur berkelanjutan," kata Airlangga. 

Airlangga mencontohkan pembangunan pabrik kendaraan listrik VinFast di Subang, Jawa Barat, sebagai wujud nyata sinergi kedua negara di industri transportasi hijau.

Selain itu, sektor perikanan dan pertanian juga menjadi perhatian utama dalam kerja sama ini. Dengan komoditas unggulan serupa, seperti kopi, beras, dan produk kelautan, kedua negara berkomitmen membangun rantai pasokan yang lebih efisien guna meningkatkan daya saing di pasar global.

Lebih lanjut, kerja sama ekonomi digital menjadi salah satu pilar penting hubungan bilateral. Indonesia dan Vietnam telah menandatangani Letter of Intent untuk meningkatkan kapasitas teknik dan ekonomi digital, terutama di bidang semikonduktor, teknologi informasi dan komunikasi (ICT), serta industri kendaraan listrik.

"Indonesia dan Vietnam memiliki potensi besar menjadi pusat ekonomi digital di ASEAN. Dengan populasi muda yang melek teknologi, kerja sama ini akan menciptakan peluang baru bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," tambah Airlangga.

Kemitraan strategis ini menunjukkan keseriusan Indonesia dan Vietnam dalam membangun kerja sama saling menguntungkan, baik secara bilateral maupun internasional. Dengan memperkuat ekonomi hijau dan ketahanan pangan, kedua negara berpeluang menjadi pemain utama dalam mewujudkan stabilitas pangan dunia yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia dan Vietnam juga menyepakati penguatan kerjasama bilateral menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif, bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik dua negara. Kerja sama perikanan termasuk yang diperkuat, khususnya pada bidang pengembangan budidaya lobster, tuna, dan rumput laut. 

Peningkatan kerjasama budidaya ditandai dengan penandatangan dokumen Implementing Arrangement (IA) antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Perikanan dan Pengawasan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya dokumen tersebut diperlihatkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Vietnam Phung Duc Tien kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam (PKV) Tô Lâm pada acara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin 10 Maret petang.

“Dengan penguatan kerjasama ini, akan mendekatkan pada cita-cita bersama menjadikan Indonesia dan Vietnam sebagai juara penghasil produk perikanan di kawasan,” ungkap Trenggono.

Kedua belah pihak pun sepakat melakukan pertukaran informasi terkait regulasi dan data akuakultur, meningkatkan kerja sama dalam teknologi budidaya, perdagangan, dan pemasaran produk perikanan, serta mendorong investasi dan kemitraan antara pelaku usaha di sektor ini. Kerjasama juga mencakup aspek pendidikan dan pelatihan, termasuk pertukaran pejabat pemerintah serta ilmuwan dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuakultur.