NERACA

Jakarta – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggandeng Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk memperkuat pengamanan infrastruktur gas bumi nasional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memastikan distribusi gas bumi tetap aman dan mendukung ketahanan energi nasional.

“Kolaborasi dengan TNI AD ini adalah langkah nyata dalam menjaga keamanan infrastruktur gas bumi. Dengan dukungan 91 personel TNI AD di wilayah operasi PGN, kami optimistis penyaluran gas akan lebih aman dan terkendali,” ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Harry Budi Sidharta, usai penandatanganan Juknis Domker (Petunjuk Teknis Pedoman Kerja) antara PGN dan TNI AD.

Sebagai pengelola 92 persen infrastruktur gas bumi nasional, PGN memahami pentingnya keamanan aset untuk menjaga kelancaran distribusi gas.

TNI AD akan berperan dalam pengamanan berbasis komunitas (community-based security) dengan mengedukasi masyarakat sekitar agar memahami bahwa aset PGN merupakan objek vital nasional yang harus dijaga bersama. Selain itu, kehadiran aparat juga memberikan efek jera (deterrent effect) bagi pihak yang berpotensi mengganggu keamanan infrastruktur

Saat ini, situasi keamanan operasional PGN berada dalam kategori aman dan terkendali. Namun, langkah-langkah preventif dan preemtif tetap diperlukan untuk memitigasi potensi gangguan keamanan.

“TNI AD berkomitmen penuh mendukung operasional PGN. Gas bumi adalah energi strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, dan kami siap menjaga keamanan infrastruktur vital ini agar distribusi tetap lancar dan aman untuk kesejahteraan masyarakat sesuai Asta Cita pemerintah,” kata Brigjen TNI Heri Susanto.

PGN saat ini mengoperasikan jaringan gas di 17 provinsi yang mencakup 73 kabupaten/kota, melayani berbagai sektor industri, komersial, hingga rumah tangga. Dengan kerja sama strategis ini, PGN optimistis distribusi gas bumi akan tetap lancar, aman, dan berkelanjutan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina terus meningkatkan sinergi dengan TNI dan Polri untuk mendukung swasembada energi nasional.

"Sinergi dengan TNI dan Polri memegang peran penting dalam mengamankan objek vital nasional yang dikelola Perusahaan serta mendukung kelancaran operasional bisnis Pertamina," ujar Fadjar.

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi sektor industri akan diperpanjang penerapannya pada tahun 2025 ini. Keputusan tersebut memberikan angin segar bagi sektor industri, karena tidak hanya menjamin kepastian usaha dan daya saingnya, pemberlakuan HGBT juga menjadi daya tarik untuk berinvestasi di Indonesia.

Pada tahun 2020-2023, dampak positif HGBT terhadap sektor industri tercatat sebesar Rp247,26 Triliun, meliputi peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 Triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp23,3 Triliun, juga penurunan subsidi pupuk sebesar Rp4,94 Triliun. “Kebijakan HGBT yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Karenanya, Agus menyampaikan bahwa penerapan HGBT sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkan target tersebut, sektor manufaktur ditargetkan berkontribusi sebesar 21,9% terhadap PDB nasional pada tahun 2025 – 2029.

Berkaca pada kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, di triwulan III – 2024, sektor ini masih menjadi kontributor utama dalam PDB (produk domestik bruto) Indonesia, dengan kontribusi sebesar 17,18 persen, dan pertumbuhan sebesar 4,84 persen. Kemudian, nilai ekspornya pada tahun 2024 mencapai USD196,55 Miliar, atau 74,25 persen dari total ekspor nasional. Investasi yang diserap di sektor industri nonmigas tercatat sebesar Rp515,7 Triliun, setara dengan 40,9 persen dari total investasi nasional. Sedangkan serapan tenaga kerjanya mencapai 20,01 juta orang pada tahun 2024.

“Sektor industri pengolahan nonmigas berkontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian kita, sehingga kita perlu terus memperkuat dan memastikan pertumbuhannya. Perlu dukungan maksimal untuk mengoptimalkan kinerjanya, salah satunya melalui keberlanjutan penerapan HGBT,” papar Agus.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024 tentang Pengguna Gas Bumi tertentu dan Harga Gas Bumi tertentu di Bidang Industri, terdapat tujuh sektor industri penerima HGBT, meliputi industri pupuk (4 perusahaan), industri petrokimia (56 perusahaan), industri oleokimia (10 perusahaan), industri baja (67 perusahaan), industri keramik (69 perusahaan), industri kaca (18 perusahaan), dan industri sarung tangan karet (4 perusahaan), sehingga terdapat 228 perusahaan penerima HGBT dengan kuota 890,24 BBTUD. Adapun realisasi penyerapan gas bumi di tahun 2023 mencapai 80,10 persen.