NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan Laporan Keuangan sebanyak 16 kali berturut-turut sejak tahun 2008 hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan kinerja dan integritas yang tinggi dari Kemenperin, serta upaya menjalankan tata kelola pemerintahan sebagai budaya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa jajarannya perlu memperkuat upaya peningkatan integritas. “Hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka pembenahan, bersih-bersih, agar kita bisa menciptakan good governance, semua langkah harus kita ambil sepahit apapun,” kata Agus.

Sebagai upaya menjaga integritas, Kemenperin terus berupaya menyelesaikan tindaklanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK selaku auditor eksternal dengan melibatkan peran APIP. Hingga Semester II tahun 2024, Kemenperin telah menyelesaikan tindak lanjut 82,15 persen rekomendasi BPK.

Percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK juga berkontribusi terhadap keberhasilan dalam perolehan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Sampai dengan tahun 2024, terdapat 10 satuan kerja di lingkungan Kemenperin yang telah memperoleh predikat WBK WBBM dan 37 satker telah memperoleh predikat WBK.

Laporan Keuangan Kemenperin merupakan konsolidasi dari 106 satuan kerja di lingkungan Kemenperin, yang terdiri dari satker pusat dan satker daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2024, telah ditetapkan 8 (delapan) satuan kerja sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang terdiri dari 5 (lima) satuan kerja balai di lingkungan BSKJI dan 3 (tiga) satuan kerja pendidikan di lingkungan BPSDMI.

Dari total 18 satker di lingkungan Kemenperin yang berubah status menjadi BLU, Agus berharap, satker memiliki fleksibilitas keuangan dan dapat bergerak cepat dalam memberikan pelayanan jasa industri maupun pelayanan pendidikan.

Di tahun 2024 lalu, Kemenperin berhasil mencapai realisasi pendapatan yang melebihi target, dengan capaian 128,76 persen dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp342,79 miliar dan realisasi pendapatan mencapai Rp441,37 miliar.

“Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan jasa layanan yang dilakukan oleh UPT teknis di lingkungan Kemenperin, seperti Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Politeknik, Sekolah Menengah Kejuruan bidang Industri, serta pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Agus.

Dalam pengelolaan anggaran secara efisien, Kemenperin berhasil mengelola pagu anggaran sebesar Rp3,85 triliun, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 (unaudited) mencapai Rp3,73 triliun atau 96,82 persen. Jika dikurangi dengan blokir anggaran sebesar Rp71,5 miliar maka realisasi Kemenperin tahun 2024 mencapai 98,65 persen.

Pada tahun 2024, nilai aset Kemenperin meningkat seiring dengan pembangunan fasilitas baru, yang akan mendukung peningkatan kualitas layanan, seperti pembangunan IMC, pembangunan kantor pengelola Kawasan Industri Palu, serta pembangunan gedung pendidikan di SMK-SMAK Bogor dan Politeknik Industri Petrokimia Banten.

“Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan kami, tetapi juga mendukung pengembangan sumber daya manusia yang akan menjadi pilar masa depan industri Indonesia,” kata Agus.

Dalam pemeriksaan keuangan ini, Kemenperin berkomitmen untuk mendukung proses pemeriksaan agar berjalan dengan lancar. ”Oleh karena itu, saya memberikan arahan kepada para Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama untuk dapat menyediakan data yang lengkap, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan baik dengan tim pemeriksa BPK sehingga pemeriksaan BPK berjalan dengan baik dan predikat opini WTP dapat kita pertahankan,” ujar Agus.

Pada kesempatan yang sama, Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing mengatakan, dengan adanya keterbatasan waktu pemeriksaan karena bulan Ramadan, BPK mengharapkan percepatan penyediaan data dan informasi oleh Kemenperin, baik secara online maupun offline, untuk mendukung efektivitas ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan. Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenperin oleh BPK akan dijalankan mulai bulan Januari dan selesai pada bulan Mei 2025.

“Untuk itu, kami mohon hal-hal tersebut dapat menjadi perhatian bersama dan menjadi komitmen kita semua dalam pemeriksaan ini, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dalam upaya meningkatkan kualitas keuangan negara,” pungkas Daniel.