NERACA

Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan, penciptaan lapangan pekerjaan menjadi pekerjaan rumah (PR) yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Menurut Rosan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya sekadar angka yang terus meningkat, tetapi juga harus dibarengi dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

"Yang paling penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan, tentunya lapangan pekerjaan yang berkualitas. Itu yang paling penting, karena PR kita yang paling besar adalah penciptaan lapangan pekerjaan," ujar Rosan saat menghadiri Fortune Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Kamis (6/2).

Rosan menyampaikan, dalam dua tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah hampir 5 juta orang dan angka tersebut terus meningkat.

Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, kata Rosan, maka dibutuhkan juga lapangan pekerjaan yang bertumbuh. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi yang dapat menyerap lapangan pekerjaan untuk 2,6-2,8 juta orang per tahunnya.

Sektor investasi di Indonesia, saat ini menyumbang sekitar 25-26 persen bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Kontribusi investasi ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, dari total 141 juta orang usia kerja, 40 persennya berlatar belakang hanya sekolah dasar (SD), pernah SD namun tidak tamat 24 persen, 18 persen SMP dan hanya 12-13 persen dengan lulusan diploma atau sarjana.

Menurut Rosan, pemerintah menyadari bahwa tidak semua masyarakat bisa masuk ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah juga mendorong pendidikan vokasi training dengan memberikan insentif kepada perusahaan untuk berpartisipasi dalam program ini.

Dengan SDM yang berkualitas, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan semakin terbuka lebar."Kalau Indonesia ingin mempunyai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, manusianya juga harus tumbuh. Sumber daya manusianya harus berkembang, human capital-nya juga harus berkembang, dengan begitu Indonesia bisa mempunyai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan serta berkualitas," kata Rosan.

Kemudian Rosan Roeslani memastikan bahwa efisiensi anggaran 2025 tidak akan mengurangi semangat kerja dan pencapaian target investasi.

"Kami tetap menjunjung etos kerja tinggi dan berkomitmen mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan efisiensi ini, kita harus lebih inovatif dalam menjalankan tugas, seperti memanfaatkan pendekatan virtual dan lebih banyak mengundang investor datang langsung ke Indonesia," ujar Rosan.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan, anggaran BKPM 2025 mengalami efisiensi Rp292,59 miliar dari pagu total Rp681,88 miliar.

Terkait langkah efisiensi itu, Rosan menyebutkan bahwa penyesuaian dilakukan di berbagai aspek, termasuk perjalanan dinas. Namun, ia memastikan layanan publik tetap menjadi prioritas utama. "Yang terpenting, layanan publik tetap berjalan normal. Sementara yang lain, dari hal besar hingga kecil, kami lakukan penyesuaian," katanya seperti dikutip Antara.

Saat ditanya, apakah kebijakan efisiensi itu dikeluhkan oleh para pegawai, Rosan menegaskan bahwa timnya akan bekerja secara maksimal dengan sumber daya yang tersedia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran kementerian dan lembaga diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun

Adapun lewat surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa (4/2), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Guna mengakomodasi arahan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen. Mohar