NERACA

Jakarta – Di era digital, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan teknologi untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, tanpa koneksi internet yang merata, mereka terancam tertinggal dalam persaingan digital dan bisa kehilangan peluang miliaran rupiah dari ekonomi digital.

Kesenjangan akses internet di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di wilayah tersier perdesaan, hambatan geografis, serta kondisi topografi yang sulit. Banyak daerah terpencil masih belum memiliki jaringan internet yang memadai karena infrastruktur dasar seperti listrik pun masih terbatas. 

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam konteks pembangunan infrastruktur digital. Dalam pengaturan ini, jaringan optik kabel bawah laut (undersea cable) dan satelit internet berbasis LEO (low Earth orbit) merupakan sarana kunci untuk meningkatkan komunikasi dan akses internet antar pulau.

Tanpa akses listrik yang stabil, kualitas jaringan internet broadband menjadi terganggu, sehingga masyarakat dan UMKM di wilayah tersebut sulit terhubung dengan ekosistem digital. Ketimpangan ini memperlebar jurang akses antara wilayah perkotaan dan daerah yang masih tertinggal, membuat digitalisasi ekonomi di Indonesia berjalan timpang dan tidak inklusif.

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet di tahun 2024 baru mencapai 79,5 persen, dengan tingkat keterampilan penggunaaan yang masih tergolong  rendah.

Salah satu tujuan dari transformasi digital adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Akses internet yang cepat dan stabil bukan hanya soal infrastruktur, tetapi merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Salah satu harapan besar dari transformasi digital adalah dampak positif pada pertumbuhan UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) negeri ini,” ucap Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Nidhal, seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam konteks pembangunan infrastruktur digital. Dalam pengaturan ini, jaringan optik kabel bawah laut (undersea cable) dan satelit internet berbasis LEO (low Earth orbit) merupakan sarana kunci untuk meningkatkan komunikasi dan akses internet antar pulau.

Pemerintah perlu membangun infrastruktur digital secara merata, termasuk di wilayah timur Indonesia yang masih tertinggal dalam akses internet cepat. Saat ini, pembangunan masih terfokus di Pulau Jawa, memperlebar kesenjangan antarwilayah. Selain infrastruktur, pemerintah juga perlu memastikan keamanan dan regulasi yang mendukung ekosistem digital yang andal dan aman bagi masyarakat.

Nidhal menekankan, regulasi investasi dan harmonisasi kebijakan pusat dengan daerah harus segera diperbaiki agar Indonesia tidak kehilangan momentum dalam ekonomi digital.  “Selain membangun infrastruktur, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Hal ini penting agar investasi di sektor digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan menciptakan sentra ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia,” tegasnya. 

Jika tidak segera diatasi, kesenjangan digital ini berpotensi semakin memperluas ketimpangan ekonomi, membuat banyak UMKM tertinggal, dan melemahkan daya saing indonesia dalam ekonomi global. bari