NERACA

Jakarta – Perhimpunan Dokter Pembiayaan Jaminan Sosial dan Perasuransian Indonesia (PERDOKJASI) menggelar Rapat Kerja perdananya pada Minggu, 19 Januari 2025, di Gedung R. Soeharto PB IDI, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini, PERDOKJASI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pengembangan ilmu kedokteran asuransi (insurance medicine) demi mendukung keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan nasional. 

Ketua Pengurus Pusat PERDOKJASI, Dr. dr. Wawan Mulyawan, Sp.B.S., Subspes. N-TB., Sp.K.P., AAK., dalam sambutannya menyatakan bahwa PERDOKJASI memiliki empat misi strategis untuk mewujudkan sinergi antara dunia medis dan sistem pembiayaan kesehatan. “Kami berupaya menjembatani kebutuhan medis dengan keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan yang berorientasi pada kepentingan pasien. Hal ini mencakup pengembangan keilmuan kedokteran asuransi, advokasi kebijakan berbasis bukti, penyusunan standar praktik terbaik, dan perlindungan profesionalisme dokter,” jelasnya.

Salah satu fokus penting yang dibahas adalah pengembangan program pendidikan formal di bidang kedokteran asuransi. Ketua Dewan Pakar PERDOKJASI, Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F.M.(K)., S.H., LLM., FACLM., dalam kuliah pakarnya menggarisbawahi bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak tenaga profesional di bidang ini. “Ilmu kedokteran asuransi telah berkembang selama 25 tahun terakhir di berbagai negara, namun di Indonesia masih belum ada pendidikan formal. Potensi ini perlu segera dioptimalkan,” ungkapnya.

Selain itu, diskusi panel yang dipimpin Ketua Dewan Pengawas PERDOKJASI, Dr. dr. Misbahul Munir, M.K.K., membahas isu terkini pembiayaan jaminan sosial dan perasuransian. Dr. dr. Andi Afdal Abdullah, M.B.A., AAK., Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, memaparkan pentingnya jaminan sosial sebagai amanat konstitusi yang menjadi salah satu pilar kesejahteraan dan perekonomian bangsa. “Hingga 2024, sebanyak 98,42 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN, dengan rata-rata 1,92 juta peserta memanfaatkan layanan setiap harinya. Ini merupakan capaian besar, namun perlu diiringi dengan peningkatan kualitas layanan,” katanya.

Pada diskusi yang sama, dr. Agustina Puspitasari, Sp.Ok., Subspes. Bio-KO.(K), praktisi Kedokteran Okupasi, menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (JKK-PAK). “Bonus demografi harus dimanfaatkan dengan memastikan tenaga kerja produktif tetap sehat dan terlindungi, menjadi modal mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045. PERDOKJASI diharapkan aktif melakukan advokasi kebijakan, sosialisasi, dan pengembangan penelitian terkait JKKPAK,” ujarnya.

Dari sisi industri, dr. Dian Budiani, M.B.A., FLMI., FLHC., AAIJ., FALU., Kepala Departemen Klaim dan Manfaat Asuransi AAJI, juga memberikan pandangan terkait tren asuransi kesehatan di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa klaim asuransi kesehatan pada tahun 2024 di industri perasuransian tumbuh signifikan 37,2% menjadi sekitar Rp 20,91 triliun. “Diperlukan respons strategis melalui pendekatan klinis dengan penguatan ekosistem asuransi kesehatan dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan industri,” jelasnya.

Melalui rangkaian kegiatan ini, PERDOKJASI menegaskan perannya sebagai motor penggerak sinergi antara profesi medis dan sistem pembiayaan kesehatan yang tepat guna berorientasi pada keilmuan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan misi strategis yang telah dirumuskan, PERDOKJASI optimis dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kesehatan nasional. (Mohar/fba)