NERACA

Jakarta – PT PGN Tbk dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kerja sama dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

Kerjasama ini juga menjadi tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung penuh kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erick.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menerangkan, kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program Makan Bergizi Gratis. BGN memperkirakan akan ada 30.000 Satuan Pelayanan Gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur Satuan Pelayanan Gizi.

“Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan Program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan Satuan Pelayanan Gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG,” ujar Dadan.

PGN berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG. Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia. Dalam kerjasama dengan BGN ini, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun Compressed Natural Gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN. 

“Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh Satuan Pelayanan Gizi. Dukungan PGN ini diharapkan dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Asta Cita Pemerintah khususnya swasembada energi,” ujar Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko. 

Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 Provinsi meliputi 73 kabupaten/ kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline. Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi Satuan Pelayanan Gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya. Maka akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia. Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

“PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia,” jelas Arief.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan bahwa Pertamina mendorong seluruh anak usahanya untuk mendukung program pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi.

"Gas merupakan energi transisi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis pemerintah sebagai sumber energi bagi satuan pelayanan gizi," tandas Fadjar.

Tidak hanya itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga terus berupaya menciptakan kondisi yang ideal bagi para pelaku industri manufaktur untuk mengembangkan bisnisnya di tanah air. Salah satu hal yang menjadi fokus Kemenperin adalah pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing sebesar USD6/MMBTU.

“Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang merupakan upaya transformasi dari keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif nasional, terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan industri maupun ekonomi secara keseluruhan,” ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.