NERACA

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memaparkan program prioritas KKP di tahun 2025 pada Rapat Kerja (Raker) perdana dengan Komisi IV di Gedung DPR RI. Pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi prioritas pembangunan KKP tahun depan.

Trenggono mengatakan, pagu anggaran KKP Tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun. Menurutnya hampir separuh anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Sementara sisanya sekitar Rp3,31 triliun digunakan untuk melaksanakan program prioritas.

“Pertumbuhan ekonomi, rasio gini, penurunan tingkat kemiskinan dan nilai tukar nelayan menjadi prioritas pembangunan KKP tahun 2025,” kata Trenggono di lokasi. 

Trenggono menyebutkan, target Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP pada RKP Tahun 2025, yaitu produksi perikanan sebesar 24,58 juta ton; nilai tukar nelayan pada kisaran 105 – 108; pertumbuhan PDB perikanan pada kisaran 4 – 6 persen; nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD 6,25 miliar; produksi garam sebesar 2,25 juta ton.

Kemudian luas kawasan konservasi perairan seluas 30 juta hektare; indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sebesar 82; persentase lulusan pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan yang terserap dunia usaha dan industri sebesar 75 persen; persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan sebesar 70 persen.

Target indikator kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut, lanjut Trenggono sejalan dengan Visi dan Misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. 

“KKP akan melaksanakan program-program prioritas untuk mewujudkan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat melalui implementasi Kebijakan Ekonomi Biru,” ungkap Trenggono.

Program ekonomi biru tersebut dijabarkan melalui lima kebijakan, yaitu memperluas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

“Kami terus berusaha meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program ekonomi biru. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR-RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan,” jelas Trenggono.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto menerima penjelasan Menteri Trenggono mengenai alokasi pagu anggaran sebesar Rp6,2 triliun. Bahkan dia mendorong kenaikan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang optimal.

Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta KKP dalam menyusun rencana kerja tahun 2025 dapat sejalan dengan kebijakan pemerintah agar kegiatan yang direncanakan dapat mendukung visi-misi Presiden untuk mencapai swasembada pangan dan ekonomi biru.

 “Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas harus berdampak langsung kepada kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar produk kelautan perikanan, serta pelaku usaha kelautan perikanan di seluruh Indonesia sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan masing-masing daerah,” ungkap Siti.

Sebelumnya, KKP mencatat produksi perikanan tangkap pada semester I tahun 2024 melampaui target, yakni mencapai 111,33% atau 3,34 juta ton (angka sangat sementara), yang terdiri dari perairan laut dan perairan darat.

Capaian produksi tahun 2024 semakin berorientasi pada kualitas. Peningkatan ini terjadi pada 12 pelabuhan perikanan unit pelaksana teknis (UPT) pusat dan 66 unit (UPT) daerah.

Sementara target produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 sebesar 6 juta ton, terdiri dari perairan laut sebesar 5,64 juta ton dan perairan darat sebesar 0,38 juta ton. 

Lalu, pada semester I 2024, nilai tukar nelayan (NTN) menyentuh angka 101,62 dari target 108,00 pada tahun 2024. NTN merupakan indikator yang mengukur kemampuan daya beli nelayan sebagai salah satu pelaku utama di subsektor perikanan tangkap.

Sedangkan torehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan tangkap per 26 Juli 2024 telah mencapai Rp 533,36 miliar yang terdiri dari PNBP sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 479,52 miliar dan non SDA sebesar Rp 53,84 miliar.