NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Gubernur Daerah Otonomi Etnis Zhuang Guangxi, H.E. Mr. Lan Tianli, di Jakarta. Dalam pertemuan membahas berbagai peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Provinsi Guangxi, termasuk dalam pengembangan kawasan industri, pendidikan vokasi, dan infrastruktur.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Lan Tianli menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Wuling dalam memproduksi dan memasarkan kendaraan listrik. Saat ini, Wuling akan menambah investasi senilai USD1 miliar untuk memproduksi hingga 150 ribu unit kendaraan listrik per tahun guna memenuhi pasar ASEAN, RCEP, dan Afrika, serta menjadi kawasan pusat produksi mobil kemudi kanan. Investasi ini telah menyerap sekitar 20.000 tenaga kerja lokal di Indonesia.

Salah satu topik utama yang dibahas yakni terkait pengembangan Kawasan Industri Terpadu Indonesia-China (KITIC) di Bekasi, yang merupakan Kawasan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri Nasional pertama yang didirikan oleh Tiongkok di Indonesia. Investasi di Kawasan Industri Terpadu ini mencapai USD1,4 miliar dan akan menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja. KITIC mencakup berbagai sektor industri, seperti suku cadang mekanis, bahan bangunan, pergudangan, logistik, serta pengolahan makanan dan pengemasan yang saat ini sedang dalam pengembangan tahap II.

Pemerintah Provinsi Guangxi juga menunjukkan minat untuk memperluas kerja sama dalam pendidikan vokasi di Jawa Barat, sejalan dengan hubungan sister province antara Guangxi dan Jawa Barat. Berfokus pada pengembangan teknologi digital, kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

Dalam pertemuan, disebutkan juga salah satu proyek kolaborasi utama dari hubungan ini, yakni pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang menjadi simbol kemitraan strategis kedua negara. Proyek ini tidak hanya mampu meningkatkan konektivitas, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Lebih lanjut, Komitmen Presiden RI Prabowo Subianto terhadap penguatan hubungan dengan Tiongkok turut tercermin dalam kunjungan kepresidenannya ke Beijing. Salah satu hasil penting dari kunjungan tersebut yakni penandatanganan MoU tentang kerja sama ekonomi biru oleh Menko Airlangga dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao.

“Implementasi MoU on Blue Economy yang saya tanda tangani dengan Menteri Perdagangan Tiongkok dalam pertemuan bilateral kepala negara Indonesia-Tiongkok di Beijing di awal bulan ini mencakup kerja sama multi-sektoral, yaitu kerja sama industri, pemanfaatan energi laut terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan dan akuakultur, pariwisata maritim, dan inovasi,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain itu, Airlangga dan Gubernur Lan Tianli juga membahas potensi kerja sama dalam pembangunan Giant Sea Wall di utara Pulau Jawa. Proyek ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan antara Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping dalam pertemuan bilateral kedua kepala negara sebelumnya. Selanjutnya, Gubernur Lan Tianli juga mengundang Menko Airlangga untuk menghadiri China-ASEAN Expo 2025 di Nanning.

Melalui pertemuan ini, Indonesia dan Provinsi Guangxi menegaskan komitmen bersama untuk terus mendorong kolaborasi strategis di berbagai sektor. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi momentum baru untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Provinsi Guangxi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berkomitmen dalam mendorong peningkatan investasi di sektor industri. Dalam mendukung upaya tersebut, Kemenperin melakukan upaya-upaya mempererat hubungan kerja sama ekonomi, salah satunya dalam koridor Regional Comprehensive Economic Partnership (Regional Comprehensive Economic Partnership).

RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam dan lima negara mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru). Perjanjian tersebut bertujuan untuk memperkuat rantai pasok kawasan, mendorong kemajuan UMKM dan kerja sama ekonomi, serta melibatkan perdagangan antar negara anggota RCEP.

Konsep RCEP merupakan inisiasi dari Indonesia pada saat keketuaan Indonesia pada tahun 2011 di ASEAN, yang bertujuan untuk mengintegrasikan kemitraan ASEAN dengan kelima negara mitra yang sudah terbentuk sebelumnya, yaitu ASEAN – China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN – Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), dan ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).