Cucun Ahmad Syamsurijal

Wakil Ketua DPR RI

Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan pemerintah bahwa kesejahteraan guru harus menjadi prioritas nasional untuk segera diwujudkan.

"Selamat Hari Guru. Guru bukan hanya pengajar, melainkan juga pilar utama dalam pembangunan bangsa. Kesejahteraan mereka, termasuk guru honorer, harus menjadi prioritas utama," ujar Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Antara, kemarin.

Hal tersebut disampaikan Cucun sekaligus untuk memperingati Hari Guru Nasional (HGN) 2024 pada 25 November ini.

Lebih lanjut, Cucun menyampaikan bahwa kesejahteraan guru meliputi lebih dari sekadar gaji. Menurut dia, hak-hak dasar lain, seperti jaminan kesehatan, fasilitas pendidikan yang layak, dan jaminan hari tua harus dipenuhi pula oleh negara agar guru mampu mencukupi kebutuhan keluarganya.

Ia mengatakan pula bahwa perwujudan kesejahteraan guru merupakan kunci dalam memastikan pendidikan di Indonesia bermutu.

"Guru adalah elemen fundamental dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Kesejahteraan mereka adalah kunci untuk memastikan pendidikan yang bermutu," ujar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II itu.

Cucun menyoroti fakta bahwa banyak guru di Indonesia, khususnya honorer, masih menghadapi kondisi kesejahteraan yang memprihatinkan. Data dari Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), kata dia, menunjukkan bahwa 1 dari 50 guru honorer berpenghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan.

Selain itu, Cucun menyampaikan pula bahwa survei IDEAS menemukan 89 persen guru merasa pendapatannya tidak mencukupi, 79 persen memiliki utang, dan 58 persen bekerja sampingan. Bahkan, survei NoLimit Indonesia pada 2021 mencatat bahwa 42 persen dari masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal adalah guru.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan. Kami di DPR akan terus memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan melalui fungsi legislasi dan pengawasan. Tinggal bagaimana pemerintah menerjemahkan ini ke dalam program-program konkret untuk meningkatkan kesejahteraan guru," kata dia. Ant