NERACA

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan tata kelola hulu sektor kelautan dan perikanan akan terus ditingkatkan untuk mendukung kemandirian ketahanan pangan nasional. 

Langkah itu juga sekaligus untuk mendukung peningkatan asupan protein masyarakat, dan program makan bergizi gratis, melalui ketersediaan produk kelautan dan perikanan maupun turunannya yang berkualitas.

“Yang paling penting sebetulnya hulu. Jadi hulu sedang kita tata dengan baik, supaya produksinya itu tidak ada reject dan jumlahnya harus memadai,” ungkap Trenggono usai rapat koordinasi membahas ketahanan pangan di Jakarta.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi perikanan nasional sampai triwulan III 2024 sebanyak 18,2 juta ton yang terdiri dari hasil tangkapan dan budi daya. Nilai produksi tersebut disokong oleh program ekonomi biru, seperti modeling budidaya udang, rumput laut, serta ikan nila salin yang telah berjalan. Program-program ekonomi biru pun masih akan terus dilanjutkan bahkan dikebut pelaksanaannya.

Trenggono menambahkan, selain menopang ketahanan pangan, produk kelautan dan perikanan dapat berkontribusi pada program makan bergizi gratis. Sumber daya ikan Indonesia diakuinya melimpah dari sisi jumlah maupun jenisnya, terlebih produk perikanan memiliki kandungan protein yang cukup tinggi.

Sebagai bentuk dukungan pada program makan bergizi gratis, pihaknya sudah memulai dengan membagikan paket nasi ikan gratis kepada puluhan ribu masyarakat Indonesia. Kegiatan bagi-bagi paket nasi ikan itu menjadi rangkaian puncak acara HUT KKP ke-25 yang dipusatkan di Pulau Untung Jawa.

“Kita udah mulai hari ini dalam rangkaian HUT KKP. Tapi secara nasional untuk ketersediaan protein, kita akan sampaikan kepada pihak terkait, Badan Gizi. Nanti kita petakan, kita mapping di daerah-daerah mana yang sudah, yang produksinya cukup dan seterusnya,” beber Trenggono.

Lebih lanjut, untuk mendorong masyarakat untuk mengonsumsi produk perikanan diakui Trenggono juga sebagai upaya KKP dalam meningkatkan angka asupan protein nasional. Data menyebutkan bahwa 53 persen kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia dipenuhi oleh sumber protein yang berasal dari ikan. Persentase tersebut masih akan terus ditingkatkan oleh KKP. 

Trenggono juga mengungkapkan, tingginya konsumsi produk perikanan  di tengah masyarakat turut membawa dampak positif bagi kesejahteraan nelayan dan pembudidaya sebagai pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Hasil produksi mereka akan terserap dengan baik dengan harga yang bersaing. 

Tidak hanya itu, KKP juga memastikan kesiapan sistem jaminan mutu hulu-hilir produk kelautan dan perikanan. 

Sistem tersebut ditujukan sebagai dukungan 5 arah kebijakan pembangunan kelautan perikanan, seperti keberhasilan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota (PIT), pembangunan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan melalui sertifikasi penjaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. 

penyelenggaraan penjaminan mutu harus dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan tertelusur di semua sekuen rantai pasok dan rantai produksi mulai dari bahan baku (pembenihan, pembesaran dan penagkapan ikan) sampai pada penanganan, pendistribusian dan pengolahan. 

Karenanya, produk yang dihasilkan harus melalui sertifikasi yaitu Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). 

Kemudian Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)., Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Anaysis Critical Control Point (HACCP), dan Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI).

Hal ini dilakukan agar output atau produk dari program tersebut memiliki nilai keberterimaan dan nilai tambah serta berdaya saing di pasar global. "Sertifikasi jaminan mutu berlangsung dari hulu sampai hilir, agar produk yang dihasilkan memang betul-betul bermutu," jelas Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini. 

Ishartini mengatakan ruang lingkup penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang diamanatkan ke BPPMHKP meliputi tahapan produksi primer atau penangkapan dan budidaya, sampai tahapan pascapanen meliputi penanganan, pendistribusian, dan pengolahan.