NERACA

Jakarta – Kementeraian Pertanian (kementan) mewakili petani seluruh Indonesia menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terhadap perhatian luar biasa Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian nasional. Hal ini tercermin dari kebijakan strategis yang mendukung kesejahteraan petani, salah satunya melalui penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan jagung.

 Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengucapkan, “Kami sungguh bahagia dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya mewakili petani Indonesia. Harga gabah kini dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, sedangkan HPP jagung meningkat dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram. Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia.”

Selain penyesuaian HPP, Presiden juga memastikan peningkatan dukungan anggaran untuk sektor pertanian. Kuota pupuk subsidi dinaikkan hingga dua kali lipat, dengan total anggaran pupuk mencapai Rp46,8 triliun. Di samping itu, anggaran untuk sistem irigasi juga mendapatkan perhatian khusus dengan alokasi sebesar Rp12 triliun.

Amaran menambahkan bahwa total anggaran untuk program Optimalisasi Lahan (Oplah) Kementerian Pertanian mencapai Rp13 triliun. Program Oplah bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan dengan mengoptimalkan potensi lahan rawa dan lahan kering. Program ini tidak hanya melibatkan Kementerian Pertanian, tetapi juga bekerja sama dengan TNI, Kementerian Desa, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Lebih lanjut, alokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun ini meningkat signifikan, dari semula Rp14,5 triliun menjadi Rp29 triliun. Peningkatan ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis, termasuk pompanisasi, cetak sawah baru, dan penyediaan alat mesin pertanian (Alsintan) di seluruh Indonesia.

“Dengan langkah dan upaya berpihak pada petani ini, kita optimis dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia secepat-cepatnya,” ungkap Amran.

Saat di Banjarmasin, Amran menjelaskan bahwa Presiden Prabowo juga menunjukkan kepedulian kepada petani terkait persoalan pupuk. Mulai 1 Januri 2025, petani sudah dapat menebus pupuk subsidi dengan alur penyaluran yang disederhanakan dan alokasi yang ditambah menjadi 100 persen atau 9,55 juta ton. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres), alokasi pupuk ditetapkan Kementan kemudian disalurkan dari Pupuk Indonesia langsung ke kelompok tani.

“Mekanismenya lebih sederhana, ditetapkan Kementan langsung ke PIHC (Pupuk Indonesia) selanjutnya ke kelompok tani. Jadi dulu pupuk harus melalui paraf 12 menteri baru kemudian disampaikan ke Gubernur dan Bupati, ini lebih mudah,” jelas Amran.

Dukungan besar Presiden Prabowo juga terlihat nyata dari anggaran sektor pertanian yang diperkuat. Anggaran Kementan tahun 2025 dinaikkan dari Rp7,9 triliun menjadi Rp29,37 triliun. Dari anggaran tersebut, sebesar Rp7 triliun akan digunakan untuk optimalisasi lahan dan cetak sawah di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Barat (Kalbar), Sumatera Selatan (Kalsel), dan Papua Selatan.

“Khusus Kalsel, Papua Selatan, Kalteng, Kalbar, Sumsel ada cetak sawah, oplah anggarannya 7 triliun. Kalsel, Kalteng, Kalbar itu paling besar untuk oplah,” ucap Amran.

Amran menyampaikan bahwa dukungan besar Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian dapat menjadi pemacu untuk mewujudkan swasembada pangan.

“Inilah bentuk perhatian khusus Bapak Presiden. Kita harus bekerja lebih keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan gagasan besar Indonesia berdaulat pangan,” jelas Amran.

 Lebih lanjut terkait jagung, Kementan menargetkan untuk membuka 1 juta hektare lahan baru guna meningkatkan produksi jagung di Indonesia. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan, target 1 juta hektar (ha) ini merupakan hasil kesepahaman antara Kementan dengan Satgas Pangan Polri yang telah dibagi ke 36 Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia. 

Sudaryono, atau yang akrab disapa Mas Dar mengatakan, target ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, khususnya jagung. 

“Target 1 juta ha yang dibagi habis ke 36 Polda. Nanti mekanismenya secara internal akan diputuskan. Bagimana membagi dengan Polresnya, approachment kepada pihak swasta atau pemilik lahan dan seterusnya untuk mencapai target 1 juta ha,” kata Mas Dar.

Mas Dar menegaskan bahwa lahan yang ditargetkan untuk penanaman jagung ini adalah lahan baru yang belum terpakai untuk tanaman lain, seperti padi. 

"Ini tidak memakan target padinya. Padi yang sudah ditargetkan, entah itu padi gogo dan lain-lain terkait perberasan ini tidak tergerus karena target baru yang namanya jagung,” jelas Mas Dar. 

Selain itu, Mas Dar juga menekankan pentingnya adanya offtaker yang siap menyerap hasil produksi jagung, untuk menghindari masalah pembelian hasil panen.

Mas Dar juga berharap, agar Perum Bulog dan seluruh asosiasi perusahaan pengolah jagung ikut terlibat dalam program swasembada jagung ini.