Jakarta-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)  Maruarar Sirait (Ara) mengaku siap untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo saat kampanye. Target ini sangat ambisius karena para pemerintahan sebelumnya target yang ditetapkan hanya 1 juta rumah per tahun. Sementara itu, kalangan pengusaha Kadin Indonesia berharap postur Kabinet Merah Putih (KMP) yang “gemuk” jangan menghambat kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

NERACA

Menteri Ara akan membicarakan lebih lanjut dan mendengar masukan dari semua pihak seperti dari akademisi, pengamat perumahan, para pelaku dan juga calon konsumen untuk pelaksanaan teknis pembangunan rumah. Selain itu juga akan mempelajari secara detil terkait hal-hal apa saja terkait program perumahan yang sudah dilaksanakan selama ini.

"Kami akan mendengar masukan dari berbagai pihak sehingga secara sistematis tahu apa yang dilakukan sehingga komprehensif," ujarnya usai mengikuti pelantikan sebagai Menteri PKP di Jakarta, Senin (21/10). Kementerian PKP adalah kementerian baru yang merupakan pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain itu, Ara juga berupaya untuk mengutamakan juga rumah bagi prajurit TNI. Selain itu juga akan berusaha untuk membangun rumah layak huni di desa dan di kota. Sementara untuk masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. Perumahan akan dibangun dengan konsep vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan. "Bagaimanapun pembangunan rumah di kota juga sangat penting. Kalau bisa yang kerja dikota rumahnya kita bangun high rise atau hunian ke atas sehingga mereka tidak perlu jauh ke tempat kerja," ujarnya.

Program 3 juta rumah per tahun yang akan diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto menciptakan harapan baru bagi masyarakat. Dengan anggaran ratusan triliun rupiah, program ini tidak hanya berpotensi meningkatkan sektor riil, tetapi juga memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki hunian layak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Guna mendorong efisiensi pemanfaatan dana APBN yang terbatas, Menteri Ara berupaya mencari solusi lainnya agar program target 3 juta rumah per tahun terwujud. Seperti membuka ruang dari pihak swasta untuk berpartisipasi melalui Corprorate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan melalui program perumahan.

“Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman dan menjadi efisiensi APBN yang kuat dan yang penting dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa digunakan untuk membangun lebih banyak bangun rumah untuk rakyat Indonesia,” ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga akan mendorong pengusaha swasta, para developer dan pengusaha di bidang lainnya untuk berlomba buat kebaikan yang bermanfaat. Misalnya dengan mendorong kembali semangat gotong royong di tempat usahanya. Menurut dia, misalnya ada lahan dari BUMN atau lahan TNI nanti proses pembangunannya bisa dibantu dari pihak swasta.

Berdasarkan peta jalan dari tim Satgas Perumahan, program ini akan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 1 juta unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan, sedangkan 2 juta unit akan dibangun untuk masyarakat di pedesaan.

"Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama Presiden Prabowo, dan sektor perumahan adalah salah satu instrumennya. Proyek ini akan menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan perputaran ekonomi di berbagai daerah," ungkap Bonny Z. Minang, anggota tim Satgas Perumahan di bawah pimpinan Hashim Djojohadikusumo, Senin (21/10).

Menurut kajian Bank BTN, rumah subsidi di perkotaan diperkirakan memiliki harga jual rata-rata Rp200 juta, sementara di pedesaan berada di kisaran Rp75 juta hingga Rp100 juta. Jika program ini berjalan maksimal, nilai transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Angka ini bisa lebih tinggi, mengingat harga hunian di berbagai daerah tidak selalu seragam.

Dana besar ini akan mengalir ke pengembang kecil dan menengah, khususnya yang berfokus membangun rumah subsidi di pedesaan. Pembangunan ini diharapkan mendorong pemerataan ekonomi dan membuka aliran modal ke daerah-daerah, sehingga para pengembang lokal dapat berkontribusi lebih besar.

Proyek perumahan juga akan memberikan efek berganda (multiplier effect) pada 183 subsektor usaha lainnya. Mulai dari pemasok bahan bangunan seperti semen, batu bata, dan baja, hingga UMKM yang mendukung kebutuhan proyek, seperti toko bangunan dan tenaga kerja.

Jika Menteri Perumahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bergerak cepat, sektor properti dapat memberikan kontribusi signifikan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Namun, Bonny menegaskan, proyek ini memerlukan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha, mengingat keterbatasan anggaran negara (APBN). Modal kerja dari perbankan dibutuhkan untuk mendanai pengadaan rumah subsidi dan pembiayaannya.

Dirut BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menyatakan kesiapan BTN untuk mendukung program ini. Dengan pengalaman sebagai pemimpin pasar KPR nasional, BTN berperan penting dalam menyalurkan KPR subsidi bagi sekitar 300.000 hingga 400.000 unit per tahun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

BTN juga siap mencari sumber dana tambahan, baik dari dalam maupun luar negeri, serta memanfaatkan sekuritisasi aset KPR untuk menyediakan dana murah jangka panjang. "BTN siap mendukung pengembang melalui kredit konstruksi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal. Ini sudah menjadi bagian dari bisnis BTN selama ini," jelas Nixon.

BTN telah mengusulkan tiga skema subsidi KPR untuk mendukung program pemerintahan baru, yakni: Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Subsidi Premi Asuransi. Ketiganya bersumber dari APBN, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun sumber lain.

Rantai Birokrasi

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonom Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, coba memaklumi kabinet gemuk di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai alat untuk menggapai cita-cita negara.

Dari sudut pandang pengusaha, dia mewajari kabinet super gemuk ini jadi kebutuhan daripada Prabowo-Gibran untuk mempercepat dan mewujudkan visi misinya. Dengan catatan, itu tidak sampai menghambat kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

"Catatan kami dari pengusaha tentu cuman satu, adalah pertama, jangan sampai kabinet yang gemuk ini memperpanjang mata rantai birokrasi yang menghambat pelayanan kepada dunia usaha dan masyarakat," ujar Sarman seperti dikutip Liputan6.com, kemarin.

Meskipun kabinet semakin gemuk, Sarman berharap pemerintah tetap mengedepankan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat dan pengusaha. "Jadi harus dipastikan bahwa kabinet yang gemuk ini jangan memperlambat mata rantai birokrasi yang memperlambat pelayanan kepada masyarakat. Itu jadi catatan satu," tegas dia.

Berikutnya, menurut dia, pengusaha berekspektasi kabinet yang gemuk ini wajib diiringi dengan gemuknya prestasi. Artinya, bahwa realisasi berbagai proyeksi kinerja harus melampaui target. Khususnya pada kementerian-kementerian baru atau pecahan.

"Jadi seperti misalnya, bahwa di kabinet atau di tim ekonomi saat ini kan sudah lebih spesifik lagi. Setidaknya ada penambahan Kementerian Koperasi, terpisah dari UMKM. Kementerian Ekonomi Kreatif. Ini boleh dikatakan sektor-sektor yang kita harapkan dengan kementerian baru ini lebih produktif lagi," ungkap pengusaha itu.

"Kemudian ekonomi kreatif kita yang punya potensi yang luar biasa. Ada di sana fashion, musik, film, advertising, dan lain-lain. Ini juga kalau digali kan luar biasa. Tentu target-target seperti ini yang sangat diharapkan, supaya dengan adanya kementerian baru ini mampu memberikan kontribusi terhadap produktivitas ekonomi kita dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita," bebernya.

Kembali, Sarman menekankan kabinet baru Prabowo-Gibran harus tetap lincah dalam merespons situasi. Untuk itu, ia meminta para menteri tetap berjalan mengikuti seluruh arahan dari Prabowo Subianto.

"Untuk itu di kalangan menteri-menteri ini harus dibuang yang namanya ego sektoral. Sesuai dengan isi pidato bapak Presiden Prabowo, supaya mengedepankan kolaborasi, kebersamaan dan kekompakan," ujarnya. bari/mohar/fba