Jakarta-Lembaga penelitian independen Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi kabinet gemuk Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal memboroskan anggaran hingga Rp1,95 triliun per tahun. Sementara itu, ratusan figur yang akan menjadi menteri dan wakil menteri baru sudah dipanggil Prabowo di Hambalang untuk mendukung pemerintahannya. Mereka yang hadir ada wajah baru dan lama.

NERACA

Prabowo diketahui telah memanggil total 108 sosok yang disebut-sebut akan menjabat sebagai menteri, wakil menteri (wamen) hingga kepala lembaga untuk mengisi posisi strategis dalam kabinet kerja pemerintahannya mendatang. Beberapa kementerian juga dikabarkan bakal memiliki lebih dari dua wamen seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Peneliti Celios Galau D Muhammad mengatakan pembagian jabatan ini berpotensi menciptakan pemborosan anggaran yang signifikan. “Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ucap Galau dalam keterangan resmi, Kamis (17/10).

Menurut dia, seluruh tanggungan di atas akan semakin memperparah kerentanan fiskal akibat jatuh tempo utang dan turunnya penerimaan pajak. Sementara analisa Celios menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama lima tahun ke depan akibat koalisi gemuk Prabowo-Gibran. Angka itu belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor atau gedung lembaga baru.

Estimasi pembengkakan anggaran tersebut berdasarkan asumsi perhitungan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp150 juta per bulan, gaji dan tunjangan wamen sebesar Rp100 juta per bulan, dan anggaran operasional yang diasumsikan Rp500 juta per bulan per menteri dan wakil menteri.

Jika dibandingkan, dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang memiliki 34 menteri dan 17 wamen, perhitungan gaji dan tunjangan menteri mencapai Rp61,2 miliar per tahun, gaji dan tunjangan wamen Rp20,4 miliar per tahun, dan anggaran operasional menteri dan wamen mencapai Rp306 miliar per tahun. Jika ditotal, estimasi biaya untuk kabinet Jokowi sebesar Rp387,6 miliar per tahun.

Sedangkan dalam kabinet Prabowo-Gibran yang diasumsikan memiliki 49 menteri dan 59 wamen, perhitungan gaji dan tunjangan menteri diasumsi sebesar Rp88,2 miliar per tahun, gaji dan tunjangan wamen sebesar Rp70,8 miliar per tahun, anggaran operasional menteri dan wamen sebesar Rp648 miliar per tahun. Jika ditotal, estimasi biaya untuk kabinet Prabowo-Gibran sebesar Rp777 miliar per tahun.

Maka itu, estimasi peningkatan anggaran dari era Jokowi ke era Prabowo mencapai Rp389,4 miliar per tahun. Maka peningkatan anggaran dalam lima tahun 2024-2029 mencapai Rp1,947 triliun.

Lebih lanjut, analisis Celios menunjukkan mayoritas nama yang dipanggil mengisi kabinet berasal dari politisi dengan proporsi 55,6 persen atau 60 dari 108 kandidat. Proporsi profesional teknokrat hanya sebesar 15,7 persen atau 17 dari 108 calon, kemudian disusul kalangan TNI/Polri 8,3 persen, pengusaha 7,4 persen, tokoh agama 4,6 persen, dan selebiriti 2,8 persen. Hanya 5,6 persen yang berasal dari kalangan akademisi.

Kemudian Celios melihat pengisian jajaran kabinet juga sarat dengan kepentingan balas budi politik yang memprioritaskan aktor sentral dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Setidaknya, 30 kandidat yang tercatat aktif dalam TKN. Secara akumulatif, 72 persen dari jumlah kandidat merupakan pendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Celios menganalisa hal itu mengindikasikan bagi-bagi kursi kabinet memang diperuntukkan sebagai ajak balas budi politik. Celios juga mencatat bahwa kabinet yang mengisi posisi strategis tersebut juga tidak inklusif. Hanya ada 10 kandidat perempuan atau 9,3 persen di antara 98 kandidat laki-laki yang mendominasi sekitar 90,7 persen.

Wajah Lama

Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil ratusan figur yang akan menjadi menteri dan wakil menteri di masa pemerintahannya. Mereka yang hadir ada wajah baru dan lama. Untuk posisi menteri ekonomi sendiri, mayoritas yang diundang Prabowo ke kediamannya adalah wajah lama yang saat ini membantu Presiden Jokowi mengelola perekonomian negara.

Wajah lama itu adalah Sri Mulyani, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Andi Amran Sulaiman, Agus Gumiwang, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Rosan Roeslani, Sakti Wahyu Trenggono, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Usai berbincang dengan Prabowo, Sri Mulyani mengakui terang-terangan diminta kembali mengelola keuangan negara di pemerintahan yang baru. “Beliau minta saya untuk jadi menkeu kembali," kata Sri Mulyani, Senin (14/10).

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengakui diminta Prabowo agar membantu tugas di pemerintahannya nanti. Namun, dia tak menyebutkan spesifik kementerian yang akan dipimpin.

Zulhas hanya menyebutkan akan ditugaskan untuk menjaga pangan agar cita-cita swasembada bisa terwujud. "Paling tidak Pak Prabowo kan sudah lama ini ingin kita tidak punya waktu yang panjang, waktunya pendek kan agar kita bisa swasembada pangan, agar kita bisa menjadi negara maju sekurang-kurangnya 2045," ujarnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengaku pesimistis perekonomian Indonesia bisa lebih baik dari saat ini jika melihat mayoritas yang akan menduduki posisi menteri adalah wajah-wajah lama.

Apalagi, selama menjabat di pemerintahan saat ini tidak ada terobosan baru yang menonjol dari para pejabat itu. Padahal, Prabowo mengharapkan perekonomian yang hanya mentok di level 5 persen selama satu dekade kepemimpinan Jokowi, bisa terbang ke 8 persen di masa pemerintahannya.

"Dilihat dari personilnya, saya agak ragu akan mendapatkan pertumbuhan tinggi, karena sebagaimana kita ketahui, track record mereka dalam lima tahun ke belakang tak ada yang menonjol," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, dari nama-nama yang dipanggil sebagai calon menteri, yang paling menonjol hanya Sri Mulyani. Namun, bendahara negara itu mengelola keuangan negara atau bagian dari fiskal dan tidak terlalu besar kontribusi ke pertumbuhan ekonomi.

"Mungkin Sri Mulyani (menonjol), tapi tak terlalu terkait dengan ambisi pertumbuhan tinggi, karena tupoksinya mentok pada fiskal saja, menjaga agar fiskal Indonesia sehat dan dijaga secara makroprudensial," ujarnya.

Ronny menyebutkan kendala pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat banyak, mulai dari faktor struktural, regulasi, korupsi, oligarki, SDM, dan sumber-sumber pertumbuhan yang tidak berkembang, karena dikuasai oleh segelintir pihak.

Oleh sebab itu, maka kementerian lainnya yang harusnya mengatasi dan mendorong perekonomian agar bisa lebih tinggi, tapi menterinya tidak memiliki track record yang menonjol. Sehingga cita-cita bisa mencapai pertumbuhan 8 persen akan sulit untuk dicapai.

"Yang menentukan justru yang lain, seperti Airlangga, Bahlil, Zulhas, menteri perindustrian, menteri ketenagakerjaan, menteri pendidikan, menteri kesehatan, dan sejenisnya. Mereka lah yang akan menjadi tulang punggung penyiapan Indonesia maju. Namun sayangnya, track record-nya kurang bagus dan latar visi ekonomi mereka tidak terlalu menonjol," ujarnya. bari/mohar/fba