NERACA

Jakarta-Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho  mengingatkan, saat ini banjir baja impor dari China tengah membayangi industri baja dalam negeri. Untuk itu, Andry berharap Pemerintah melindungi industri baja dalam negeri agar tidak bernasib seperti industri tekstil, yang hancur karena serbuan produk impor.

“Tentu harapannya, jangan sampai industri baja kita pada akhirnya bernasib seperti industri tekstil pada hari ini. Di mana memang sangat sulit untuk memproduksi, karena sudah terkena gempuran impor yang cukup besar,” kata Andry kepada media hari ini.

Andry mengatakan,  menurunnya industri baja China di dalam negeri, memang membuka peluang negara tersebut untuk memperluas ekspor ke berbagai negara, termasuk Indonesia dengan harga sangat murah (dumping). “Karena over supply tentu mereka akan mengarahkan atau mengekspor produksinya ke luar negara. Salah satu market yang cukup potensial untuk dipenetrasi adalah Indonesia,”kata Andry.

Karena itulah, menurut Andry, perlindungan Pemerintah terhadap baja dalam negeri sangat dibutuhkan. Kalau tidak, industri baja di negeri ini bisa gulung tikar akibat gempuran baja impor.

Andry mengungkapkan, negara-negara lain pun sudah mengambil langkah-langkah protektif untuk melindungi industri baja dalam negeri. Dia menyebut, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada yang telah menerapkan bea masuk antidumping (BMAD) dan tarif tinggi terhadap produk baja China. ”Banyak sekali instrumen-instrumen trade remedies yang diberikan di berbagai negara. Sedangkan Indonesia masih sangat sedikit perlindungannya,” kata dia.

Andry pun berharap Pemerintah Indonesia perlu melakukan hal yang sama. “Seperti dalam bentuk safeguard atau dalam bentuk pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD). Dan juga, kita bisa dorong terkait dengan sertifikasi lainnya,” jelas Andry.

Andry mengingatkan, jika banjir baja impor dibiarkan, tidak hanya membuat industri baja dalam negeri gulung tikar sekaligus ancaman PHK massal. Lebih dari itu, sektor usaha lain juga akan terimbas. Misal saja para distributor baja yang sudah pasti akan terdampak. Begitu juga industri lain yang terkait. ”Efek dominonya besar. Akan banyak industri yang berkaitan dengan industri baja yang juga akan terdampak,” jelasnya.

Hanya itu? Tentu tidak. Andry mengatakan, perlindungan Pemerintah terhadap industri baja, juga akan berdampak positif pada iklim investasi. Jika industri bisa tumbuh, diharapkan pertumbuhan ekonomi ke depan juga bisa tumbuh. ”Dengan perlindungan pasar di dalam negeri, utilisasi produksi bisa meningkat. Ini bisa memberikan gairah kepada investor untuk masuk. Investor akan merasa bahwa selain pasar dalam negeri cukup besar, juga dari sisi kompetisi cukup baik. Jadi itu yang kita harapkan di Pemerintahan yang baru,’ jelasnya.

Industri baja Tanah Air memang berharap perlindungan dari Pemerintah. Salah satunya PT Gunung Raja Paksi (GRP). Terlebih seperti disampaikan Presiden Direktur PT GRP Fedaus, bahwa industri baja merupakan tulang punggung pembangunan. ”Karena itu, seharusnya Pemerintah benar-benar serius melindungi dengan beberapa penerapan trade remidies,” kata Fedaus.

Fedaus juga menambahkan, “Kami merasa bahwa proses sunset review/perpanjangan untuk antidumping sangat lama. Kami khawatir, industri baja akan mengalami kehancuran sama seperti industri tekstil ,” tutup Fedaus.

Mengenai ancaman banjir baja impor, sebelumnya disampaikan Bloomberg. Hampir tiga perempat produsen baja di China mengalami kerugian selama paruh pertama tahun 2024. Produsen besar seperti Xinjiang Ba Yi Iron & Steel Co, Gansu Jiu Steel Group, dan Anyang Iron & Steel Group Co mengalami kebangkrutan akibat menurunnya permintaan domestik. Untuk bertahan, mereka memilih meningkatkan ekspor, termasuk ke Indonesia, yang dapat meningkatkan risiko praktik dumping.  owo