Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespon daya beli masyarakat Indonesia yang dinilai mengalami pelemahan. Menurut dia. saat ini terjadi pergeseran kelas sosial di Indonesia. Ada banyak studi yang menunjukkan indikator yang paling sering digunakan untuk melihat daya beli masyarakat melemah atau tidak yaitu indeks kepercayaan konsumer, tapi itu mungkin basisnya di perkotaan.

NERACA

"Apakah indeks kepercayaan konsumen, consumer confidence, atau indeks retail, atau indeks purchasing mereka, pembelian mereka, kita melihat masih pada level yang stabil dan tinggi. Artinya tidak ada koreksi yang tajam tiba-tiba menurun tajam," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, akhir pekan lalu.  

 Artinya, pada kelompok masyarakat yang didata atau direkam melalui indeks kepercayaan konsumer (IKK), termasuk dari sisi retailnya, masih menunjukkan adanya aktivitas yang cukup konstan atau stabil.

Lebih lanjut Menkeu mengakui, bahwa saat ini terjadi pergeseran kelas sosial di Indonesia. Dimana kelas menengah turun ke kelempok rentan. Di sisi lain, kenaikan kelompok miskin ke kelas menengah aspiratif dan penurunan kelas menengah menjadi rentan seringkali dipicu oleh inflasi yang tinggi, yang menyebabkan garis kemiskinan meningkat.

"Dengan inflasi tinggi, maka garis kemiskinan naik. Mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah. Jadi, kita melihat sekali lagi konsisten. Jadi, dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik, tapi yang kelas menengah turun," ujarnya.

Meski sebagian kelas menengah turun, Sri Mulyani menyatakan ada juga kelompok miskin yang naik menjadi kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class). "Jadi dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik, tapi yang kelas menengah turun," katanya.

"Jangan dianggap bahwa ada kebijakan-kebijakan tertentu yang kurang terus kita tiba-tiba kelas menengah turun terus. Ada konteksnya," katanya.

Menkeu mengakui masalah kelas menengah menjadi fokus Kemenkeu. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) katanya tengah mencari solusi agar kelas menengah bisa tumbuh usai pandemi Covid-19. "Kalau di BKF istilahnya scarring effect dari pandemi. Sekarang bagaimana scaring effect itu kita setop. Itu perlu pendalaman yang lebih mendalam karena kita tahu kelas menengah butuh perhatian khusus," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan persoalan kelas menengah bakal menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. "Ini memang menjadi hal yang harus dicermati betul. Saya rasa ini menjadi PR kepada pemerintahan Pak Prabowo, bagaimana kita mencari solusi-solusi jangka panjang untuk kembali ke level pra pandemi," katanya di Anyer, Banten, pekan lalu.

Menurut Thomas, persoalan jumlah kelas menengah turun lantaran saat pandemi covid-19 banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ia menilai penurunan kelas menengah bukan karena kebijakan pemerintah yang salah.

Manipulasi Data

Pada bagian lain, Sri Mulyani buka suara soal manipulasi data inflasi yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah (pemda) untuk mendapatkan hadiah berupa insentif dari pemerintah pusat.

Dia menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. "Jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu," katanya. Dia mengakuui telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemda yang mendapat reward katanya arus benar-benar menjaga angka inflasinya.

"Jadi kami sepakat, Mendagri, saya, dan kita semuanya, BPS jelas untuk menjaga agar angka inflasi harus akurat dan kredibel. Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik," ujarnya.

Sebelumnya, Tito mengungkapkan modus kepala daerah agar data inflasinya baik. Para kepala daerah itu katanya mendatangi kantor BPS. "Sekarang saya mendapatkan modus baru. Modus barunya rekan-rekan dan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing 'tolong dong, bikin angkanya bagus kami', begitu," ungkap Tito.

Sri Mulyani pada 2023 laku memberikan hadiah berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua pada 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar.

Sehingga, keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 triliun. "Insentif fiskal untuk pemerintah daerah hanya ada di Indonesia, ini tidak ada di negara lain. Rp330 miliar itu satu kali penghargaan. Kita kasih tiga kali penghargaan jadi Rp1 triliun," ujar Sri Mulyani.

Jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua. Sedangkan untuk periode ketiga, diberikan kepada 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten.

Indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.

Menkeu menegaskan bahwa insentif fiskal harus digunakan langsung untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Insentif fiskal tidak boleh digunakan untuk menambah gaji, penghasilan, honorarium, dan berbagai perjalanan dinas.

Presiden Jokowi juga blak-blakan soal deflasi lima bulan beruntun yang menghantam di Indonesia. Jokowi menekankan pentingnya memahami penyebab deflasi untuk memastikan kondisi perekonomian tetap terkendali dan stabil.

Jokowi menyebut perlu pemahaman dan fakta di lapangan untuk mengetahui apakah deflasi disebabkan karena penurunan harga-harga barang, pasokan dan distribusi baik, logistik lancar tanpa hambatan, atau karena memang ada daya beli yang berkurang.

"Tetapi, apapun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya memang harus dikendalikan," kata Jokowi usai menghadiri Nusantara TNI Fun Run 2024 di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Sehingga harga stabil tidak merugikan produsen, bisa petani bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tapi juga dari sisi konsumen. Supaya harga juga tidak naik," imbuhnya. Dalam situasi saat ini, Jokowi membeberkan bahwa inflasi tahunan (year on year) masih berada di tingkat yang cukup baik, sekitar 1,8 persen.

Namun, dia juga memperingatkan agar angka tersebut tidak terlalu rendah sehingga tidak merugikan produsen, khususnya petani dan sektor-sektor lain yang berkaitan dengan produksi.

"Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan. Kita saat ini kalau terakhir inflasi year on year itu kira-kira 1,8 persen, baik, tapi jangan sampai itu terlalu rendah juga supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan," jelas Jokowi.

Presiden juga memahami bahwa menjaga keseimbangan ini tidaklah mudah. Kendati demikian, pemerintah menurutnya akan terus berupaya untuk memastikan stabilitas harga yang berkelanjutan guna melindungi baik produsen maupun konsumen di seluruh sektor perekonomian. "Menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah dan kita akan berusaha terus," imbuhnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,12 persen secara bulanan pada September 2024. Menurut Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, ini adalah deflasi kelima berturut-turut selama 2024. Kondisi ini terjadi karena ada penurunan harga-harga. Ia menyebut deflasi September 2024 menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi. bari/mohar/fba