Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginvestigasi dugaan manipulasi saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) milik Prajogo Pangestu. Sementara itu, kalangan pengusaha tergabung Apindo mulai khawatir dengan fenomena deflasi yang melanda Indonesia selama lima bulan beruntun belakangan ini. Mereka khawatir deflasi menjadi tanda daya beli masyarakat melemah.
NERACA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan setiap temuan akan dievaluasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. "Apabila terbukti ada pelanggaran, OJK akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/10).
Dugaan manipulasi saham BREN dan CUAN mengemuka beberapa waktu lalu. Saat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Oktober 2023 lalu, harga saham BREN ditawarkan sebesar Rp780 per saham. Hanya berselang beberapa bulan, BREN kemudian mencapai harga tertinggi sepanjang masanya pada Mei lalu dengan harga Rp12.200.
Harga saham BREN kemudian anjlok usai dikeluarkan dari indeks FTSE Russell lantaran dinilai tak memenuhi syarat jumlah saham beredar (free float). Adapun salah satu syarat perusahaan publik masuk FTSE Global Equity Index adalah memiliki jumlah free float di atas 5 persen. Sedangkan empat pemegang saham BREN disebut menguasai 97 persen saham.
Akibatnya, saham BREN menyentuh auto reject bawah (ARB) pada perdagangan 23 September lalu di posisi Rp7.075. Pada perdagangan Kamis (3/10), harga saham BREN terus anjlok ke level Rp6.850, turun 125 poin atau 1,79 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Sementara itu, saham CUAN melakukan initial public offering (IPO) dengan harga Rp200 per saham pada Maret 2023 lalu. CUAN sempat meroket 6.775 persen ke level harga tertinggi Rp13.750 per saham. Pada perdagangan Kamis (3/10), harga saham CUAN telah anjlok ke level Rp7.275, turun 175 poin atau 2,35 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.543 pada Kamis (3/10) sore. Indeks saham melemah 19,43 poin atau minus 0,26 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,98 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,66 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 284 saham menguat, 296 terkoreksi, dan 216 lainnya stagnan. Terpantau, enam dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor teknologi minus 1,09 persen.
Pengusaha Mulai Resah
Selain itu, kalangan pengusaha Apindo mulai khawatir dengan fenomena deflasi yang melanda Indonesia selama lima bulan beruntun belakangan ini. Mereka khawatir deflasi menjadi tanda daya beli masyarakat melemah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menjelaskan fenomena deflasi tak bisa hanya dilihat dari satu sisi, tapi perlu juga dilihat pengaruhnya terhadap daya beli. "Saya rasa kita enggak bisa lihat deflasi sebagai as is deflasi saja. Jadi jelas ini tadi disampaikan ada intervensi dari pemerintah karena kita dari volatilitas harga pangan ini yang jadi masalah utama," ujar dia saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).
"Yang kita khawatirkan adalah, kan ini semua pengaruh juga ke daya beli, ini yang sebenarnya jadi kunci utama," ujar Shinta seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Menurut dia, hal tersebut juga tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang masih berada pada level kontraksi pada Agustus 2024. Adapun mengutip rilis S&P Global, PMI manufaktur Indonesia pada September 49,2, naik dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 48,9.
Melihat hal tersebut, Shinta beranggapan kinerja manufaktur Tanah Air memang sangat tergantung pada kinerja pasar domestik, di mana permintaan dalam negeri lebih besar dibandingkan internasional.
"Oleh karenanya, kami apresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini untuk bisa mendorong dan mengembangkan industri dalam negeri. Tapi jelas demand ini berpengaruh bagaimana kinerja dari manufaktur kita saat ini," jelas dia.
Lebih lanjut, Shinta melihat pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan seluruh pihak adalah pengembangan industrialisasi dan penghiliran atau hilirisasi.
Kemudian, kata dia, Indonesia juga harus memiliki daya saing dari sisi biaya operasional. Sebab, biaya untuk pekerja, energi, dan logistik di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di ASEAN. "Bagaimana produk-produk kita bisa masuk ke global supply chain. Jadi ini sesuatu PR kita, bahwa kita bisa mengembangkan produktivitas dari produk-produk yang ada supaya bisa masuk jaringan pasar global," tutur Shinta.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,12 persen secara bulanan pada September 2024. Menurut Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, ini adalah deflasi kelima berturut-turut selama 2024. Kondisi ini terjadi karena ada penurunan harga-harga.
"Deflasi yang terjadi dalam lima bulan terakhir terlihat secara umum disumbang oleh penurunan harga komoditas bergejolak," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).
Dia menyebut deflasi September 2024 menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi. "Secara historis, deflasi September 2024 merupakan deflasi terdalam dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat deflasi sebesar 0,12 persen (month to month/mtm)," ujarnya.
Amalia menuturkan deflasi pada September 2024 merupakan capaian selama lima bulan berturut-turut. Bahkan, deflasi pada September 2024 lebih dalam dibandingkan Agustus 2024.
Secara bulanan kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,59 persen dan memberikan andil deflasi sebesar 0,17 persen.
Di sisi lain, terdapat komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain ikan segar dan kopi bubuk dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02 persen. Kemudian, biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi, tarif angkutan udara dan sigaret kretek mesin (SKM) dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen.
Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap penyebab Indonesia mengalami deflasi pada September 2024. Kondisi deflasi ini bahkan sudah berlanjut selama 5 bulan berturut-turut sejak Mei 2024.
Airlangga mengklaim bahwa turunnya tingkat inflasi di Indonesia terjadi imbas upaya ekstra pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) untuk mengendalikan harga komoditas pangan.
"Kalau kita bilang inflasinya turun, deflasi, ya ini karena ada extra effort oleh pemerintah menurunkan volatile food," ujar Airlangga dalam acara Sarasehan Kadin Indonesia bersama Menko Bidang Perekonomian di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).
Dia mencontohkan salah satu upaya pemerintah adalah dengan melakukan impor beras untuk menjaga stok dalam negeri. Airlangga pun menekankan bahwa ketahanan pangan adalah faktor yang penting dalam menentukan inflasi.
Menurut dia, inflasi volatile food bisa dijaga dengan mengontrol tingkatnya antar daerah. Ia bercerita kala pemerintah pusat mengganti gubernur Gorontalo karena karena tidak bisa mengendalikan inflasi daerahnya.
Daerah yang jelek inflasinya diumumkan supaya gubernurnya malu. Bahkan di Gorontalo yang tertinggi itu gubernurnya diganti tiga kali. Nah, ini mumpung masih plt, bisa dilakukan supaya betul-betul bisa serius memerangi inflasi," jelas dia.
"Memerangi inflasi itu adalah antara daerah penghasil. Misalnya cabai, bawang, dan yang lain," imbuh Airlangga. Menurut dia, inflasi perlu dijaga dalam kisaran 2,5 plus minus 1 persen agar kondisi perekonomian tetap aman. bani/mohar/fba
Jakarta-Ketua DPR-RI Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah terkait dampak buruk bagi masyarakat buntut kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen…
NERACA Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar membagikan…
Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia (BI), termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. Aksi geledah…
Jakarta-Ketua DPR-RI Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah terkait dampak buruk bagi masyarakat buntut kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen…
NERACA Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar membagikan…
Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia (BI), termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. Aksi geledah…