Oleh: Agus Gumiwang Kartasasmita

Menteri Perindustrian

Pemerintah serius dalam upaya pengembangan sektor industri manufaktur untuk meningkatkan perekonomian nasional. Bahkan Presiden Joko Widodo juga telah membuktikan tekad, komitmen, dan keseriusannya dalam upaya membangun sektor industri manufaktur agar bisa lebih berdaya saing global. Beberapa arahannya yang ditujukan kepada Kementerian Perindustrian, sudah kami jalankan dengan baik. Ini juga berkat kerja sama, sinergi, dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders.

Kebijakan strategis tersebut, misalnya adalah langkah yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya terlebih dahulu di dalam negeri. Hilirisasi merupakan kunci untuk memacu ekonomi karena memberikan efek yang luas, diantaranya penambahan jumlah tenaga kerja dan peningkatan devisa dari investasi dan ekspor.

Lebih lanjut seperti dikettahui, bahwa pemerintah telah menghentikan ekspor material nikel, bauksit, dan tembaga. Selain itu juga akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

Kebijakan hilirisasi dijalankan Kemenperin untuk mendorong tumbuhnya industri smelter yang mengolah atau memurnikan bahan mentah hasil tambang tersebut. Sampai saat ini, sudah terbangun industri smelter nikel, bauksit dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara hingga Rp158 triliun selama delapan tahun ini.

Presiden Joko Widodo juga menekankan bawa ingin kekayaan yang ada di negeri ini, yang merupakan anugerah Allah SWT untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat.

Oleh sebab itu, wujud nyata juga keseriusan pemerintah, yakni telah mengambil kembali aset Indonesia yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, antara lan Freeport, Blok Rokan dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kembali ke pangkuan negeri ini.

Selain itu, terkait dengan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan. Di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum, karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau.

Indonesia mempunyai lebih dari 3.600 GW baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut dan bio energi, sehingga dalam hal ini pemerintah terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia.

Mengenai potensi ini, Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur yang menerapkan prinsip berkelanjutan. Salah satu upayanya adalah melalui kebijakan industri hijau yang secara garis besar sudah mencakup tiga pilar dalam aspek sustainability, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Industri hijau juga dapat digunakan sebagai tools dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) guna mencapai target yang telah ditetapkan,” lanjut Agus. Oleh karena itu, Kemenperin mengakselerasi sektor industri untuk bertransformasi dari industri yang konvensional menjadi industri hijau melalui penerapan Standar Industri Hijau (SIH).

Dengan penerapan industri hijau diharapkan dapat menjawab berbagai isu dan tantangan ke depan seperti perubahan iklim dan dekarbonisasi. Namun demikian, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap karena transisi energi yang ingin diwujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat.