NERACA

Jakarta – Harus diakui bahwa peran sektor swasta dalam penyusunan kebijakan perdagangan sangatlah penting.  Untuk itu, budaya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta perlu ditumbuhkan. Kolaborasi yang terbangun dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang inklusif. Hal ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menngakui, peran sektor swasta sangatlah penting dalam  penyusunan kebijakan perdagangan. Pemerintah dan sektor swasta perlu menumbuhkan budaya  kolaborasi untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang inklusif.

“Saya mengimbau, kita mulai mempertimbangkan peran kita masing-masing dalam membentuk kebijakan perdagangan Indonesia. Investor diharapkan berinteraksi dengan para pembuat kebijakan, mengadvokasi praktik yang transparan, dan mendukung bisnis lokal,” ungkap Jerry.

Lebih lanju, Jerry menyebutkan sejumlah hal  yang mengindikasikan perekonomian Indonesia berada di kondisi yang baik. Indikator pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan  Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwiulan I-2024 tumbuh sebesar 5,11 persen (YoY).

Angka tersebut lebih tinggi dari negara-negara maju, seperti Korea Selatan 3,3 persen, Amerika Serikat (AS) 2,9 persen, Jepang 2,7 persen, dan Uni Eropa 0,4 persen.

Kedua,inflasi Indonesia relatif terkendali dan lebih rendah dari beberapa negara lainnya. Inflasi tahunan Indonesia pada Juni 2024 senilai 2,51 persen (YoY) dan berada di bawah target pemerintah sebesar 3 persen.

“Indikator ketiga adalah neraca perdagangan Indonesia yang kembali mencatatkan surplus pada Juni 2024 sebesar USD 2,39 miliar. Surplus ini terdiri atas surplus nonmigas sebesar USD4,43 miliar dan defisit migas sebesar USD2,04 miliar. Surplus tersebut sekaligus melanjutkan tren surplus selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” terang Jerry.

Jerry pun menjelaskan, secara kumulatif pada semester I-2024, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar USD15,45 miliar. Surplus semester I-2024 ini terdiri dari surplus nonmigas sebesar USD 25,55 miliar dan defisit migas sebesar USD10,11 miliar. Surplus neraca perdagangan berarti nilai ekspor Indonesia lebih besar dibandingkan nilai impornya.

“Tiga indikator tersebut yang mengatakan kita harus yakin akan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun indikator keempat adalah indeks daya saing Indonesia di mata global. Pada 2024, Indonesia menduduki peringkat ke-27 dalam indeks yang mengambil parameter dari performa ekonomi, pemerintahan, bisnis, dan infrastruktur. Peringkat tersebut lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya menduduki peringkat ke-34,” papar Jerry.

Jerry juga menyampaikan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan 1.000 pasar telah terdigitalisasi dalam satu tahun dengan pembayaran yang menggunakan quick response code Indonesian standard (QRIS).

Selain  alasan  kepraktisan,  digitalisasi  tersebut  diharapkan  dapat  menciptakan  inklusi keuangan bagi pedagang di pasar.

“Pihak perbankan diharapkan akan lebih mudah untuk memberikan pinjaman kepada pedagang dengan digitalisasi pasar tersebut. Hal ini karena pencatatan  keuangan telah termonitor secara digital menggunakan QRIS,” ujar Jerry.

Terkait kebijakanterkini, Kemendag meregulasi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Beberapa aturan utama dalam Permendag 31/2023 di antaranya pendefinisian berbagai model bisnis penyelenggara PMSE, mulai dari lokapasar (market place) hingga social commerce.

Melalui pendefinisian tersebut, pembinaan dan pengawasan terhadap PMSE dapat dilakukan dengan optimal, termasuk terkait perizinan, perpajakan, dan ketentuan perdagangan lainnya. Nilai transaksi  niaga-el pada 2023 diperkirakan mencapai Rp453,75 triliun dan diprediksi tumbuh sebesar 2,8 persen menjadi Rp487 triliun pada 2024.

Nilai itu diperkirakan tumbuh 3,3 persen menjadi Rp503 triliun pada 2025. Transaksi niaga-el yang terus tumbuh tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan juga oleh para pelaku pelaku usaha, kecil, mikro, dan menengah (UMKM).

Menurut Jerry, UMKM menjadi agen pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM yang berjumlah 64,2 juta berkontribusi sebesar 60,51 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, UMKM juga  menyerap 96,92 persen tenaga kerja. Kemudian, potensi bisnis UMKM diperkirakan akan mencapai USD135 miliar pada 2025.

Terkait UMKM, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia karena menyumbang 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 90 persen tenaga kerja. Oleh karena itu, UMKM harus kita dukung agar naik kelas. “Kalau UMKM bisa naik dan menyerbu pasar  dunia, Indonesia siap menjadi negara maju," ungkap Zulkifli.