NERACA

Jakarta – Universitas Moestopo Beragama menggelar wisuda dan Dies Natalis ke 63 di Jakarta Convention Centre (JCC) pada Selasa (23/4). Setidaknya ada 1.077 mahasiswa yang meraih gelar sarjana dan master dari Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Program Pascasarjana. Fakultas-fakultas tersebut sebagian besar sudah mendapatkan akreditasi A Unggul.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Moestopo Prof. Dr. Budiharjo, M.Si memberikan pesannya agar memegang teguh nilai nilai Integritas, Profesionalisme, dan Entrepreneurship. "Ketiga nilai tersebut sangat diperlukan dalam memasuki dunia profesi yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang dalam meraih kesuksesan. Maka, mari kita pegang teguh nilai-nilai Integritas, Profesionalisme dan Entrepreneurship (IPE) dalam menjalankan profesi dan penugasan sesuai dengan pilihan hidup kita masing-masing," lugasnya.

“Hari ini, pintu gerbang kehidupan baru bagi para wisudawan baru saja terbuka, awal baru dari sebuah perjalanan kehidupan di tengah-tengah perkembangan pesat dalam teknologi dan kemajuan zaman yang membutuhkan komitmen untuk belajar sepanjang hayat,” tukas Rektor Universitas Moestopo, Prof. Budiharjo.

Turut memberikan sambutan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Heddy Lugito menyampaikan bahwa kampus memiliki peran penting sebagai agen perubahan (agent of change) dalam masyarakat. Kampus bisa menjadi pusat inspirasi yang mendorong perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan serta membantu menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik.

Terlebih era penuh disrupsi saat ini. Dan salah satu yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana merawat demokrasi yang sehat lewat jalan pemilihan umum yang adil dan terbuka. "Dalam berbagai perkara yang ditangani, DKPP masih memandang rendahnya tingkat kesadaran tentang pentingnya menjaga dan melaksanakan kode etik penyelenggara pemilu. Rendahnya tingkat kesadaran tidak hanya terjadi pada tingkat masyarakat, tetapi juga pada penyelenggara pemilu itu sendiri," jelas Heddy Lugito.

Untuk itu, pada kesempatan ini Heddy Lugito pun memaparkan potret penyelenggaraan Pemilu 2024, postur dan kiprah penyelenggara pemilu, dinamika yang terjadi, serta berbagai pelanggaran yang masih mewarnai pemilu di negeri ini sebagai bahan renungan dan pembelajaran untuk semua.

"Hal ini dapat menjadi pendidikan yang berharga bagi masyarakat, khususnya dunia kampus sebagai agent of change bagi tegaknya demokrasi, terkhusus demokrasi pemilu yang bertujuan untuk memiiih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," lugas Heddy Lugito.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi pelanggaran pemilu dan mengembangkan demokrasi adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat dengan membangun universitas yang inklusif yakni sebuah tempat belajar yang memberikan kesempatan pada setiap orang untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi, terlepas dari latar belakangnya. Hal ini sangat berguna agar setiap mahasiswa merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.

Apalagi, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, Marsekal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., pendidikan yang inklusif merupakan bagian dari hak dan kewajiban setiap warga negara. Setidaknya terdapat 3 Pasal di dalam UUD 1945 yang menegaskan kedudukan pendidikan bagi setiap warga negara.

Dalam sambutan tertulis Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan jika para pendiri bangsa sudah dengan sangat bijak telah menentukan salah satu tujuan nasional kita yakni 'mencerdaskan kehidupan bangsa'. Kata 'mencerdaskan' memiliki makna kemampuan untuk mengembangkan potensi dengan cepat belajar dapat menyelesaikan persoalan dan tantangan yang dihadapi. "Kecerdasan tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang tertentu, tetapi menjadi kemampuan bersama sebagai satu bangsa," tegasnya.

Karena itu, lanjutnya, agar pendidikan inklusif betul-betul dapat berjalan secara optimal, kolaborasi tentunya menjadi kata kunci. Kolaborasi ini harus dilakukan semua pihak, terutama antara pemerintah dengan masyarakat yang berkontribusi menyelenggarakan pendidikan tinggi. "Hal inilah yang tercermin dari pendirian dan kiprah Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)," ujarnya.

"Pemerintah tentu sudah sepatutnya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) atas peran yang telah dijalankan dalam memberikan akses pendidikan bagi semua kelompok dan golongan masyarakat Indonesia. Terima kasih pula telah melahirkan lulusan-lulusan yang saya yakin telah siap mengabdi dan berbakti untuk negeri tercinta ini," tegas Menkopolhukam dalam sambutan tersebut.

Menanggapi pesan dari Menkopolhukam, Rektor Universitas Moestopo, Prof. Dr. Budiharjo, M.Si, mengatakan bila pesan tersebut selaras dengan semangat Universitas Moestopo yang sejak didirikan memang terus mengutamakan toleransi dan inklusivitas.

Hal ini juga sesuai dengan tema acara wisuda dan Dies Natalis ke-63 kali ini yakni 'Kolaborasi untuk Pendidikan Inklusif.' Terlebih semangat toleransi dan inklusivitas ini pun sudah diakui oleh dunia internasional saat Universitas Moestopo meraih penghargaan Inklusivitas Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC) 2021 dari badan akreditasi pendidikan internasional yang berpusat di Inggris.

Lebih lanjut Prof. Budiharjo mengatakan bila sambutan dari Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ini bisa dipandang sebagai penegasan komitmen untuk menjalin hubungan yang erat antara dunia pendidikan dan pemerintah. Sambutan Menkopolhukam pun diharapkan akan memberikan inspirasi dan semangat baru bagi para wisudawan, serta mengingatkan akan peran penting pendidikan dalam pembangunan bangsa.

Apalagi saat ini tengah dilakukan salah satu pembangunan terbesar sejak Indonesia merdeka yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.Si., M.M. menjelaskan bila pembangunan IKN bukanlah sekedar pembangunan sebuah ibukota, tapi juga peradaban bangsa.

Karena itu, menurut Prof. Paiman, pembangunan IKN tidak hanya akan berfokus pada pembangunan bangunan-bangunan di ibukota baru tersebut, tapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, kesejahteraan masyarakat desa, serta penanggulangan kemiskinan di wilayah sekitar IKN. "Pembangunan akan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan," tegas Prof. Paiman.