NERACA

Tangerang Selatan - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki meminta Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk ke Swiss untuk mengakses pasar Swiss dan Eropa secara umum.

"Hasil pertemuan kami dengan SECO (Swiss Secretariate for Economic Affair), yaitu lembaga pemerintahan terpenting di Swiss telah menyepakati bahwa Indonesia menjadi mitra dagang terpenting Swiss," kata Teten.

Bahkan, Teten pun mengungkapkan, FTA Indonesia-Swiss sudah diratifikasi. "Dan yang paling penting adalah implementasi oleh dunia usaha," kata Teten. 

Lebih lanjut, Teten menyebutkan, fokus kerja sama untuk pasar Eropa sebagaimana disampaikan Presiden EU Commission, Ursula von der Leyen, yakni penyediaan dan pemasaran produk ramah lingkungan termasuk salah satunya bambu. 

Hal ini seiring dengan program Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) yang saat ini sedang membangun Rumah Produksi Bersama pengolahan bambu di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Saya optimistis kita dapat meningkatkan peran yang jauh lebih besar di pasar global mengingat bahwa kita memiliki keunggulan kualitas pekerjaan, bahan baku, dan desain," ucap Teten.

Meski begitu, Teten mengingatkan bahwa dunia usaha nasional juga perlu meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri yang cukup besar. Antara lain, memanfaatkan kebijakan afirmatif penggunaan produk dalam negeri.

"Pemerintah akan terus meningkatkan porsi belanja produk koperasi dan UMKM. Dan para pelaku asing akan didorong untuk bermitra dengan pengusaha lokal," kata Teten.

Lebih dari itu, Kementerian Koperai dan UKM (KemenKopUKM) juga akan terus memperkuat ekosistem UKM, mulai dari sisi produksi, kemitraan, SDM, pendanaan, hingga pemasaran. Antara lain, melalui penguatan rantai pasok dan jaminan pasokan bahan baku.

"Kami memfasilitasi MoU antara Asmindo dengan PT Perhutani untuk pasokan bahan baku kayu," ucap Teten. 

Selanjutnya, juga akan diperkuat untuk pasokan kebutuhan rotan dan pengembangan kerja sama Asean, khususnya untuk Laos dalam pemenuhan pasokan kayu. 

Pada tahun 2023 ini juga akan dibangun Rumah Produksi Bersama Rotan di Desa Trangsan, Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Rumah Produksi Bersama pengolahan bambu di NTT.

Fasilitasi lainnya adalah Standardisasi dan Sertifikasi Produk, seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), HACCP dan ISO, Alkes dan PKRT, FSSC/BRC, dan Merek Internasional. 

Begitu juga, dengan program SME’Xcellence, yaitu kemitraan antara aggregator dengan UKM ekspor melalui workshop coaching clinic, business matching, dan pameran. 

"Pengembangan trading house furnitur dan home decor akan dimulai di Singapura. Kita juga sedang membahas pengembangan showroom untuk produk-produk UMKM di kawasan industri," kata Teten.

Dalam kesempatan itu, Menteri Teten mengapresiasi kemitraan yang dilakukan pada model bisnis PT Wisanka yang melakukan RDD (Research Design Development) dan QC. "Sementara yang memproduksi adalah UKM (usaha kecil dan menengah)," ucap Teten.

Teten berharap Asmindo berperan sangat strategis dalam pengembangan, peningkatan daya saing, serta memperluas pasar UMKM di dalam dan luar negeri. 

Lebih lanjut, terkait dengan industri agro, pada 2020 ekspor industri furnitur tercatat sebesar USD1,9 miliar dan tahun 2021 meningkat 33 persen atau mencapai nilai USD2,5 miliar. Dalam periode Januari-September 2022, angka ekspor mampu mencapai USD1,9 miliar atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2021 dengan nilai USD1,8 miliar.

“Para pelaku industri yang terhimpun dalam  HIMKI menargetkan ekspor mencapai USD5 miliar. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah terus memberikan dukungan serius pada industri furnitur,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika.

Pada triwulan III tahun 2022, kontribusi sektor industri agro terhadap industri pengolahan non migas mencapai 50,5 persen termasuk di dalamnya industri furnitur dengan kontribusi sebesar 1,3 persen, serta industri kayu, barang dari kayu, dan rotan sebesar 2,4 persen.

Meski demikian, industri furnitur tak luput dari beragam isu dan tantangan, di antaranya pandemi Covid-19 yang berimbas pada pengiriman ekspor furnitur. Selain itu, meningkatnya inflasi di negara tujuan ekspor yang mengakibatkan pembatalan dan penundaan order, terutama dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Padahal, Amerika Serikat merupakan negara utama tujuan ekspor produk funitur dengan kontribusi ekspor lebih dari 50 persen. Sedangkan ekspor tujuan negara-negara Eropa secara total berkontribusi sekurang-kurangnya 19 persen dari total ekspor produk furnitur.

“Pemerintah berupaya tidak tinggal diam menghadapi tantangan-tantangan bagi industri furnitur tersebut. Terobosan yang dilakukan Kemenperin adalah melalui upaya peningkatan market intellegence dan promosi produk ke pasar-pasar non-tradisional, misalnya India dan Timur Tengah,” ujar Putu.