NERACA

Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jakarta Pusat RH Victor  Aritonang mengharapkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono serius memperhatikan  eksistensi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  di DKI Jakarta.

Pj Gubernur diminta menginstruksikan kepada Wali Kota Jakarta Pusat, SKPD dan BUMD untuk membantu, memfasilitasi dan memberikan pembinaan maksimal kepada para pelaku UMKM di Jakarta Pusat dan DKI Jakarta  pada umumnya guna menghadapi lesunya perekonomian global yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat pada 2023 ini.

Hal itu dikatakan Victor Aritonang merespon  tinjauan Presiden Joko Widodo dan  Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (2/1/2023).

"Kunjungan Presiden Jokowi dan Pj Gubernur DKI itu harus kita maknai dengan mendorong optimisme para pelaku UMKM. Tetapi ada yang tersembunyi. Para pedagang mengeluh berkurangnya pengunjung dan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini harus direspon oleh PJ Gubernur, Wali Kota Jakarta Pusat, jajaran SKPD da BUMD dengan sungguh-sungguh," ujar Victor Aritonang.

Ia menyatakan, perlu segera ada kebijakan  dari Pj Gubernur yang nyata-nyata pro pada masyarakat pelaku UMKM.

"Ya harus ada kebijakan yang mendukung  eksistensi UMKM. Para pelaku usaha kecil menengah diberi kesempatan ikut mengerjakan proyek- proyek skala kecil menengah di SKPD dan BUMD," ucapnya.

Victor menambahkan, para pelaku UMKM diberi peluang mengikuti lelang E-Katalog.

"Yang terjadi selama ini  Wali Kota, SKPD, BUMD baru lip servise saja. Pernyataannya mereka siap membantu UMKM dan pelaku usaha kecil menengah, namun diimplementasikan belum ada. Buktinya ada di SKPD yang hanya memberi kesempatan kepada "Kelompok Tiga Besar" ( pengusaha yang itu itu saja)," katanya.

Victor menambahkan, BUMD seperti Jakpro, Bank DKI,  MRT, LRT Jakarta, Sarana Jaya, Pasar Jaya dan lain-lain membentuk PT yang mengambil proyek-proyek kecil yang seharusnya diberikan kesempatan kepada UMKM di Jakarta.

Ke depan menghadapi pelambatan ekonomi global, harus ada keperpihakan  secara nyata dari Pj Gubernur, Wali Kota, SKPD dan BUMD.

"Ya kami akan mengajukan surat permohonan kepada Pj Gubernur, Wali Kota, Kepala Dinas dan Suku Dinas memanfaatkan  ruang-ruang strategis misalnya di Balai Kota,  halaman kantor Wali Kota untuk menyelenggarakan bazar dan pameran UMKM pada Rabu, Kamis dan Jumat. Mengapa harus  di sana? Sasarannya pada ASN, karena mereka stabil gajian, menerima TKD tiap bulan, sehingga memiliki daya beli produk-produk UMKM," tuturnya.

Victor juga akan mengajukan surat pemanfaatan  ruang untuk bazar dan pameran di kantor-kantor  Kementetian di wilayah Jakarta Pusat.  (Mohar)