Oleh: Achmad Nur Hidayat  

Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute

Indonesia sebagai bangsa dengan kekayaan sumber daya semestinya mampu menjadi negara yang besar dengan kekuatan ekonomi yang tangguh. Kekayaan alam yang berlimpah dan sumber daya manusia yang juga patut diperhitungkan kompetensinya di berbagai bidang yang semestinya dapat diserap dan berdayaguna menjadikan bangsa ini bangsa yang hebat.

Tapi sendatan-sendatan untuk menjadi bangsa yang besar ini tidak lain dan tidak bukan dari para pengelola negara dan oknum-oknum yang menghisap sumber daya negeri ini sehingga tidak mempunyai energi yang besar untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang besar dan hebat.

Mereka adalah oknum-oknum yang menjadi mafia dan oligarki yang hanya mementingkan diri dan kelompok saja tapi menyengsarakan rakyat.

Banyak persoalan bangsa ini yang disebabkan oleh para mafia. Sebut saja kasus minyak goreng yang sempat melambung tinggi yang disebabkan oleh para mafia minyak goreng, BBM naik salah satu sebabnya adalah dari para mafia migas dan oligarki, kekayaan alam seperti nikel yang hanya dinikmati asing dan segelintir mafia dan oligarki sehingga bangsa ini tidak mendapatkan hasil yang berarti untuk memakmurkan rakyat, Kereta Api cepat membengkak dan menyebabkan negara harus turun tangan karena mafia infrastruktur, Kasuus FS jadi Psikopat karena mafia judi, dan oknum-oknum lain di dalam tubuh penegak hukum yang menjadikan keadilan di negara ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas, keadilan tidak dirasakan di negeri ini.

Dan para mafia serta oligarki ini ada dalam tubuh pengelola negara dan diluar pemerintah yang membuat bangsa ini tidak bisa menjadi negara yang kuat seperti seharusnya.

Saat ini bisa kita rasakan, bagaimana para penegak hukum tidak bisa secara lugas mengambil peranannya secara optimal dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua karena tersandera oleh adanya mafia di dalam tubuh kepolisian. Juga bagaimana kasus KM50 yang menyebabkan kematian 6 orang anak bangsa yang tidak pernah merugikan bangsa ini seperti yang dilakukan para koruptor. Dan rakyat sangat merasakan ketidakadilan itu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dunia internasional pun menilai itu sebagai pelanggaran HAM.

Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua, Presiden memberikan instruksi yang cukup untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan adil tapi tampak masih setengah-setengah karena tidak dibarengi dengan action yang cukup. Ditengah penegak hukum yang tercengkram pengaruh besar para mafia ini tentu saja perlu tim khusus yang independen yang bisa menuntaskan kasus ini secara objektif dan tegas.

Masyarakat saat ini bukan masyarakat yang bodoh, hal yang disembunyikan serapat apapun akan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga perlu kesadaran dari semua pihak untuk membuat negara ini bersih dari cengkraman para mafia dan oligarki, sebab dengan demikian bangsa ini bisa melaju lebih cepat dalam upayanya menjadi negara yang besar dan kuat.