Jakarta-Ekonom Indef   Andry Satrio Nugroho mengingatkan keras, langkah kebijakan impor  justru berisiko besar mempercepat kerusakan ekonomi nasional jika tidak dikawal dengan regulasi yang super ketat.  Sementara itu, Menko  Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan  pemerintah tengah mengkaji  deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi  Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk-produk teknologi AS.

NERACA

Andry menilai, pernyataan Presiden Prabowo   jika diterjemahkan menjadi kebijakan terbuka tanpa kontrol, sama saja dengan mengundang banjir produk asing di tengah pasar domestik yang rapuh. "Kita harus jujur, beberapa tahun terakhir saja, kita sudah dihantam habis-habisan oleh krisis overcapacity dan perlambatan ekonomi China. Produk-produk murah, bahkan yang ilegal, masuk ke pasar kita dengan sangat mudah," ujarnya, Rabu (9/4). 

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam sarasehan ekonomi nasional di Jakarta pekan ini, mempersilakan segala kelompok dari luar negeri untuk melakukan impor ke Indonesia. Sebagai upaya merespon tekanan global dan kebijakan tarif tinggi dari Presiden AS Donald Trump.

"Kalau sekarang kita malah lepas rem, gelombang barang murah ini bisa jadi tsunami bagi industri lokal," tegas Andry.

Dia menyoroti industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik ringan saat ini sedang menghadapi gelombang PHK besar-besaran. Bila keran impor dibuka bebas, industri-industri ini akan semakin tertekan dan potensi PHK massal bisa makin tidak terhindarkan. "PHK yang sudah besar akan makin meluas. Ujungnya, daya beli masyarakat juga ikut runtuh karena masyarakat kehilangan pendapatan," tutur  dia.

Menurut Andry, efek domino ini sangat berbahaya. Tanpa daya beli, konsumsi rumah tangga sebagai tulang punggung perekonomian nasional ikut melemah. "Ekonomi kita masuk ke lingkaran setan. Industri jatuh, konsumsi lesu, investor kabur, ekspor lemah, impor merajalela. Ini jelas krisis struktural," ujarnya.  

Dia  juga menilai bahwa pernyataan Prabowo mencerminkan minimnya sense of urgency dan absennya panduan ekonomi yang jelas. "Arahnya ke mana sebenarnya? Di satu sisi kita gembar-gemborkan swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, tapi di sisi lain kita justru membuka keran impor sebebas-bebasnya. Ini kontradiksi terang-terangan," tegasnya.

Andry  memperingatkan dampak buruk bagi iklim investasi. "Kalau pasar domestik dibanjiri impor murah, logika investor sederhana: buat apa bangun pabrik di sini? Lebih murah ekspor dari negara mereka sendiri atau dari kawasan lain yang lebih kompetitif," ujarnya. 

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan memperjelas kekhawatiran ini. Dalam tiga tahun terakhir, meski masih surplus, namun angkanya terus menyusut. Dari US$ 54,5 miliar di 2022 menjadi US$ 37 miliar di 2023. Kemudian turun lagi ke US$ 31 miliar pada 2024.

Dengan tren ini, dan jika impor dibuka tanpa batas, bukan tidak mungkin Indonesia masuk ke defisit perdagangan kembali. "Ekspor kita ditekan tarif Trump, impor kita buka liar, cadangan devisa makin terkuras, rupiah tertekan. Ini resep menuju krisis, bukan jalan keluar dari tekanan tarif Trump," ujar   Andry.

"Harus ada regulasi yang tegas, selektif, dan berpihak pada kepentingan nasional. Kalau tidak, kita bukan hanya bicara soal industri lumpuh atau devisa habis. Ini soal kejatuhan daya beli rakyat, gelombang PHK yang makin membesar, dan hilangnya kepercayaan pada arah kebijakan ekonomi kita," ujarnya. 

Di sisi lain, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan  pemerintah tengah mengkaji Deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk-produk teknologi AS.

Hal ini disampaikan Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4). Agenda ini turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari strategi Indonesia dalam negosiasi dagang dengan AS, terutama dalam merespons pengenaan tarif impor dari Presiden Donald Trump yang mencapai 32% terhadap produk Indonesia. Rencananya, sektor yang akan mendapat pelonggaran TKDN adalah sektor Information and Communication Technology (ICT) seperti produk dari General Electric (GE), Apple, Oracle dan Microsoft.

Selain pelonggaran TKDN, pemerintah juga akan melakukan penyeimbangan terhadap neraca perdagangan dengan AS melalui pembelian produk dari AS seperti kedelai, pembelian peralatan mesin, LPG, LNG, dan migas.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai insentif, baik fiskal maupun non-fiskal, guna mendorong impor dari AS sekaligus menjaga daya saing ekspor nasional ke pasar AS.

Airlangga menjelaskan bahwa beberapa produk ekspor unggulan Indonesia seperti pakaian dan alas kaki yang memiliki berpeluang besar melakukan penetrasi pasar. Hal ini didukung oleh tarif ekspor Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara pesaing seperti Vietnam (46%), Bangladesh (37%), dan Kamboja (49%).

Airlangga menilai Indonesia memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyeimbangkan Neraca Perdagangan dengan AS melalui peningkatan impor barang dari AS. "Dengan surplus yang kecil dan ketergantungan yang rendah, Indonesia berada dalam posisi yang lebih aman dan strategis untuk memperkuat kerja sama dagang dengan AS," ujarnya. 

Untuk diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan tarif impor produk Indonesia ke AS sebesar 32%. Namun, Airlangga mencatat tarif tersebut tidak berlaku bagi komoditas TPT seperti pakaian jadi dan alas kaki lantaran dinilai bukan komoditas strategis.

Airlangga juga melihat ada peluang bagi Indonesia untuk mengambil alih pangsa pasar dari negara pesaing seperti China, Vietnam, Kamboja, dan Bangladesh. Sebab, tarif yang dikenakan AS ke negara-negara tersebut lebih tinggi dibanding Indonesia.

Selain itu,  Airlangga menilai pengenaan tarif produk TPT di Amerika Serikat tidak akan berdampak besar. Sebab, harga jual yang diterima eksportir alas kaki di Amerika Serikat hanya US$ 20 per unit, sedangkan harga yang dinikmati konsumen di Negeri Paman Sam mencapai US$ 80 per unit.

Airlangga menilai peluang tersebut harus dimanfaatkan secara cepat. Untuk itu, Airlangga mendorong pelaku industri TPT untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi. Selain produk TPT,  komoditas lain yang akan dikecualikan dari peningkatan tarif tersebut adalah furnitur. Hal ini disebabkan perang dagang komoditas kayu antara Amerika Serikat dengan Kanada yang dimulai belum lama ini.

Untuk komoditas emas dan tembaga, lanjutnya, AS tidak akan menetapkan tarif yang tinggi. Alasannya, AS memiliki investasi yang besar dalam kedua sektor tersebut, seperti PT Freeport Indonesia.

Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai beberapa sektor manufaktur juga dapat memanfaatkan peluang peningkatan tarif di Amerika Serikat. Hal tersebut secara tidak langsung meningkatkan daya saing produk lokal di Amerika Serikat.

"Jadi kita harus melihat komoditas apa yang berpotensi membuat Indonesia jadi pemasok utama di Amerika Serikat dengan melihat komoditas tertentu yang tarifnya lebih rendah dari negara lain," ujar   Sri Mulyani.

Sebelumnya Presiden Prabowo meminta jajaran kabinetnya untuk menyusun aturan terkait TKDN secara lebih fleksibel dan realistis. Ia menilai kebijakan TKDN yang terlalu kaku justru bisa melemahkan daya saing industri nasional.

“TKDN sudah lah, niatnya baik, nasionalisme. Saya ini, kalau jantung saya dibuka, mungkin yang keluar Merah Putih. Tapi kita harus realistis. Kalau TKDN dipaksakan, akhirnya kita kalah kompetitif,” ujar Prabowo.

Deregulasi Pajak dan Kepabeanan

Menkeu   Sri Mulyani Indrawati merespon kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dengan langkah-langkah deregulasi pajak dan kepabeanan untuk meringankan beban pelaku usaha Indonesia. Sri Mulyani menyiapkan empat kebijakan baru yang bakal memangkas beban tarif pelaku usaha hingga 14 persen.

 “Jadi kami akan terus melakukan reform, terutama di bidang pajak bea cukai, dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban (pengusaha),” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4).

Sebagaimana diketahui, langkah ini diambil menyusul keputusan pemerintahan Trump yang menetapkan tarif impor terhadap produk Indonesia menjadi 32 persen. Upaya yang pertama, Pemerintah Indonesia melakukan reformasi administrasi perpajakan dan bea cukai yang bisa memangkas tarif hingga 2 persen. Hal itu salah satunya dilakukan dengan penyederhanaan administrasi sehingga beban tarif dapat ditekan menjadi 30 persen.

Kemudian langkah kedua adalah pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor dari yang sebelumnya 2,5 persen menjadi hanya 0,5 persen. Hal ini diklaim dapat memangkas beban tarif tambahan sebesar 2 persen sehingga membuat total beban tarif turun menjadi sekitar 28 persen.

Langkah ketiga dilakukan melalui penyesuaian tarif bea masuk produk impor yang berasal dari AS dan masuk kategori most favored nation (MFN). Tarif yang semula dikenakan sebesar 5 persen hingga 10 persen, akan diturunkan menjadi 0 persen sampai 5 persen. “Ini berarti mengurangi lagi 5 persen beban tarif, ini untuk produk-produk yang berasal dari AS, yang masuk MFN,” ujarnya. bari/mohar/fba