NERACA

Jakarta - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 7 April 2025 memutuskan untuk melakukan intervensi di pasar off-shore (non deliverable forward/NDF) guna stabilisasi nilai tukar rupiah dari tingginya tekanan global. "Tekanan terhadap nilai tukar rupiah telah terjadi di pasar off-shore (NDF) di tengah libur panjang pasar domestik dalam rangka Idul Fitri 1446 Hijriah," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Senin (7/4).

Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada 2 April 2025 dan respons kebijakan retaliasi tarif oleh Pemerintah China pada 4 April 2025 telah menimbulkan gejolak pasar keuangan global, termasuk arus modal keluar dan tingginya tekanan pelemahan nilai tukar di banyak negara khususnya negara emerging market.

Intervensi di pasar off-shore dilakukan Bank Indonesia secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York. Ramdan menuturkan Bank Indonesia juga akan melakukan intervensi secara agresif di pasar domestik sejak awal pembukaan pada 8 April 2025 dengan intervensi di pasar valas (spot dan DNDF) serta pembelian SBN di pasar sekunder.

Selain itu, BI juga akan melakukan optimalisasi instrumen likuiditas rupiah untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan domestik. "Serangkaian langkah-langkah Bank Indonesia ini ditujukan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah serta menjaga kepercayaan pelaku pasar dan investor terhadap Indonesia," ujar Ramdan.

Diberitakan sebelumnya pada Rabu (2/4), Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut. Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen. Trump mengatakan bahwa tarif timbal balik itu bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

Ia dan para pejabat pemerintahannya berpendapat bahwa AS telah "dirugikan" oleh banyak negara akibat praktik perdagangan yang dianggap tidak adil. Tarif-tarif yang telah lama diancamkan Trump itu diumumkan dalam acara "Make America Wealthy Again" di Rose Garden, Gedung Putih.

Pengamat pasar uang, yang juga Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, Ariston Tjendra menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi respons negatif negara-negara atas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). "Sentimen negatif dari pengumuman kebijakan tarif Trump (Presiden AS Donald Trump) yang direspons negatif oleh negara-negara yang dinaikkan tarifnya menjadi pemicu utama pelemahan rupiah," ucapnya. 

Menurut dia, pasar khawatir bahwa ekonomi global takkan baik-baik saja karena mengalami penurunan akibat perang dagang yang didorong kebijakan tarif resiprokal AS. Hal ini memicu pelaku pasar keluar dari aset berisiko dan masuk ke aset aman. Pelemahan kurs rupiah juga dipengaruhi data tenaga kerja nonfarm payrolls AS yang lebih bagus dari proyeksi.

Sentimen negatif untuk pergerakan aset berisiko datang pula dari perang yang masih berlangsung di sejumlah wilayah dengan tensi yang meningkat. "Perang di Timur Tengah dimana Israel meningkatkan serangan di jalur Gaza dan AS menyerang Yaman, serta perang di Ukraina dimana Rusia dan Ukraina saling meningkatkan serangan belakangan ini," kata dia.