NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2024 berhasil meningkatkan surplus neraca perdagangan komoditas perikanan hingga naik 9,1 persen dibanding tahun sebelumnya.  Kondisi tersebut tak lepas dari peningkatan nilai ekspor selama 2024 yang mencapai USD5,95 miliar atau naik 5,7 persen dibanding tahun sebelumnya, serta penurunan nilai impor sebesar 19,8 persen dibanding tahun 2023. 

"Tentu ini kabar gembira di bulan penuh berkah, setelah kita cek angka final 2024 surplus neraca perdagangan perikanan naik 9,1 persen," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS), Tornanda Syaifullah di Jakarta.

Tornanda menjabarkan komoditas utama ekspor Indonesia meliputi udang dengan nilai USD 1,68 miliar atau 28,2 persen terhadap total ekspor perikanan Indonesia. Kemudian tuna-cakalang senilai USD 1,03 miliar (17,4 persen), cumi-sotong-gurita senilai USD874,12 juta (14,7 persen), rajungan-kepiting dengan nilai USD 513,35 juta (8,6 persen). Selanjutnya rumput laut senilai USD342,16 juta (5,7 persen), layur-gulama USD100,96 juta (1,7 persen), tilapia USD93,51 juta (1,6 persen), lobster USD91,79 juta (1,5 persen), dan mutiara USD91,35 juta (1,5 persen).

Di antara komoditas ekspor tersebut, beberapa mengalami peningkatan nilai ekspor cukup siginifikan dibanding tahun 2023, seperti tuna-cakalang meningkat 11,6 persen ,cumi-sotong-gurita meningkat 14,6 persen, rajungan-kepiting naik 14,7 persen, layur-gulama naik 91,1 persen, dan tilapia naik 14,4 persen.

 "Peningkatan nilai ekspor tersebut menunjukkan bahwa produk perikanan kita begitu diminati di pasar ekspor," terang Tornanda.

Adapun negara tujuan ekspor perikanan selama tahun 2024 yakni Amerika Serikat (AS) dengan nilai USD 1,90 miliar atau setara dengan 32,0 persen dari total nilai ekspor perikanan Indonesia. Lalu diikuti Tiongkok USD 1,24 miliar (20,9 persen), ASEAN USD 856,87 juta (14,4 persen), Jepang USD 598,75 juta (10,1 persen), dan Uni Eropa USD 414,36 juta (7,0 persen). 

Tornanda memaparkan dari sekian negara tujuan ekspor, pengiriman produk perikanan dari Indonesia ke negara-negara ASEAN meningkat 28,3 persen selama 2024. Begitu juga dengan pasar Tiongkok dan Uni Eropa mengalami peningkatan masing-masing  sebesar 9,2 persen dan 23,6 persen dibanding tahun 2023.

Dikatakannya, kinerja tersebut salah satunya tak lepas dari promosi yang dilakukan KKP, seperti berpartisipasi pada Seafood Expo North America (SENA), Maret 2024 di Boston, kemudian Seafood Expo Global (SEG), April 2024 di Barcelona, Nusatic pada Juni 2024 di Tangerang, Indo Fisheries 2024 Expo & Forum pada Juli 2024 di Jakarta, hingga Trade Expo Indonesia (TEI) pada Oktober 2024 di Tangerang.  

"Melihat bagaimana peningkatan ekspor tersebut, kami optimis produk perikanan Indonesia akan terus diminati oleh pasar internasional," ujar Tornanda.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan produk perikanan Indonesia telah diperhitungkan dalam memenuhi kebutuhan protein berbasis hasil perikanan baik di dalam maupun luar negeri. Ia pun meyakini jumlah negara yang menyerap produk perikanan RI akan semakin bertambah.

Lebih lanjut KKP menghadirkan kemudahan ekspor produk kelautan dan perikanan. Melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) kini bisa dilakukan secara terintegrasi. 

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Ishartini mengatakan, SKP merupakan penerapan Good Manufacturing Practices/Sanitation Standard Operating Procedure (GMP/SSOP) dan menjadi salah satu prasyarat (prerequisite) bagi pelaku usaha perikanan untuk bisa mendapatkan HACCP sebagai pemenuhan persyaratan di Negara tujuan ekspor. 

"Pengajuan SKP dan HACCP saat ini bisa secara online di sistem OSS, lalu perwakilan Badan Mutu KKP di tiap provinsi akan melakukan verifikasi dokumen dan/atau lapang. Ini sudah efektif di lapangan dan ada Inspektur Mutu yang siap melayani kebutuhan pelaku usaha," kata Ishartini.

Ishartini menyontohkan operasionalisasi satu rantai pelayanan terpadu SKP dan HACCP di Provinsi Kalimantan Barat. Belum lama ini Badan Mutu KKP Kalimantan Barat melakukan kegiatan on-site verification sebagai bagian proses pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilakukan setelah adanya permohonan pelaku usaha terhadap perpanjangan SKP bagi unit pengolah ikan (UPI). 

"Jadi setelah ada pengajuan langsung ditindaklanjuti dengan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan," jelas Ishartini.