NERACA

Kapuas – Menteri Pertanian  Andi Amran Sulaiman mengapresiasi langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah yang telah membentuk Posko Pendampingan, Pengawalan, dan Pencegahan Bidang Hukum (P3H) Swasembada Pangan dalam rangka mendukung percepatan kemandirian pangan nasional. Hal ini disampaikan Mentan saat mengunjungi Posko Swasembada Pangan Kejati Kalimantan Tengah di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

“Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Jaksa Agung dan Kepala Kejati Kalimantan Tengah yang telah mengawal program cetak sawah menuju swasembada pangan yang telah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Amran.

Dalam kunjungan tersebut, Amran didampingi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Kepala Kejati Kalimantan Tengah, Danrem, Bupati Kapuas, serta sejumlah pejabat daerah dan aparat terkait. Menurutnya, pengerjaan cetak sawah di Kalimantan Tengah telah dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, termasuk pimpinan daerah, kepala dinas, TNI-Polri, serta kejaksaan yang turut serta dalam pendampingan hukum.

“Kami mendapat laporan bahwa pendampingan dari seluruh jajaran sangat luar biasa untuk sama-sama memperhatikan dan mengerjakan apa yang menjadi gagasan Bapak Presiden,” tambah Amran.

 Amran juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mewujudkan swasembada pangan pada tahun ini, karena sektor pertanian terus dikerjakan secara bersama-sama dengan sinergi lintas sektor. Ia juga mengungkapkan rasa syukur bahwa Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global dan tetap menjaga ketahanan pangan nasional dalam kondisi yang baik.

Amran menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan pada tahun ini. Saat ini, program cetak sawah di wilayah Dadahup, Kabupaten Kapuas, sudah dalam tahap pengerjaan. Dari total target 75.000 hektare lahan yang direncanakan pada tahun 2025, sebanyak 63.000 hektare telah dikontrak.

“Jika program ini berhasil dengan target 75.000 hektare dan dilakukan tiga kali masa panen, maka hasilnya bisa mencapai 2 juta ton. Ini berarti Kalimantan Tengah dapat berkontribusi besar dalam produksi nasional dan mendukung swasembada pangan. Alhamdulillah, progresnya sudah bagus dan kami optimistis bisa selesai tepat waktu,” ungkap Amran.

Posko P3H Swasembada Pangan yang didirikan oleh Kejati Kalimantan Tengah merupakan bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di sektor pangan, khususnya poin kedua yang menekankan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Posko ini pertama kali didirikan di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, pada 27 Februari 2025. Selain di Kapuas, posko serupa juga dibentuk di Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Barat, Barito Utara, Barito Selatan, Seruyan, dan Kotawaringin Timur.

Selain posko, Kejati Kalimantan Tengah juga membentuk Satgas P3H yang bertugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan program pendampingan hukum, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program swasembada pangan di wilayah Kalimantan Tengah.

Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras, demi ketahanan nasional.

“Masalah pangan adalah masalah kedaulatan dan survival bangsa. Jika ingin menjadi negara maju, pangan harus aman dulu,” tegas Presiden Prabowo.

Salah satu kebijakan utama yang ditekankan adalah penetapan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500/kilogram (kg) untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas ekonomi.

“Petani harus sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500, dan saya siap mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP),” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa mekanisme pasar tetap berlaku, tetapi tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan.

“Kalau negara lain bisa, Indonesia juga harus bisa. Kalau tidak mau, tutup saja. Negara akan mengambil alih penggilingan padi. Ini masalah hidup dan mati,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo optimistis bahwa dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia semakin dekat dengan target swasembada pangan. 

Adapun untuk memastikan keberhasilan program ini, Presiden menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat.