NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Luar Negeri (KEMLU) berhasil memperjuangkan kepentingan sektor kelautan dan perikanan melalui diplomasi bilateral dengan Arab Saudi. Persetujuan otoritas kompeten Arab Saudi terhadap ekspor produk perikanan budidaya Indonesia tinggal menunggu hitungan hari. 

Indikasi twraebut muncul dalam negosiasi antar otoritas kompeten dua negara dalam virtual bilateral meeting (VBM).

"Kami baru saja menyelesaikan VBM dengan Saudi Food and Drugs Authority (SFDA) dan alhamdulillah negosiasi berjalan lancar dan pihak SFDA telah teryakinkan dan puas terhadap data - data yang disajikan oleh Delri (Delegasi Republik Indonesia-red) terkait dengan implementasi quality assurance hulu-hilir perikanan," ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini di Jakarta.

Menurut Ishartini, keberhasilan ini hasil kerja keras diplomasi dan sinergi bersama KKP, BPOM dan tentu Kementerian Luar Negeri dalam melakukan pendekatan-pendekatan teknis maupun melalui diplomatic channel. DiKKP sendiri Badan Mutu KKP dan Ditjen Perikanan Budidaya kompak menyiapkan bahan - bahan yang diperlukan sebagai bagian dari technical compliance. 

Diberitakan sebelumnya bahwa Indonesia dan Arab Saudi telah memiliki perjanjian bilateral dalam bidang penjaminan mutu pangan dengan authorized competent authority untuk Indonesia adalah BPOM dan executing party untuk sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) adalah KKP. Sampai saat ini jumlah perusahaan perikanan Indonesia yang terregistrasi SFDA sebanyak 58 unit, namun demikian produk asal perikanan budidaya masih terkendala persetujuan otoritas kompeten untuk bisa masuk ke pasar Arab Saudi. 

Data ekspor produk perikanan Indonesia ke Arab Saudi tahun 2022 – 2024 didominasi oleh produk cakalang, tuna, lemuru yang diolah dalam bentuk ikan kaleng, sedangkan produk lainnya termasuk kerupuk udang, kerapu, tenggiri, kakatua, terasi serta berbagai produk lainnya. Pada tahun 2024, volume ekspor produk perikanan ke Arab Saudi sebesar 22.000 ton dengan nilai 91 juta USD. 

Siap Masuk Pasar Arab Saudi 

 "Kita mendapatkan angin segar dari Arab Saudi diantaranya mereka menyatakan menerima corrective action yang kita sampaikan, serta paralel dengan proses compliance standar SFDA akan rilis approval untuk produk asal perikanan budidaya," terang Ishartini. 

 Sejauh ini produk perikanan budidaya yang telah berstandar internasional dan siap memasuki pasar Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Arab, haji dan umroh adalah udang, nila, lele dan patin. 

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pihaknya terus menggenjot produksi perikanan budidaya melalui beberapa komoditas unggulan atau champion yang dapat menguasai pasar global. Selain titik berat produksi, Menteri Trenggono juga fokus kepada penjaminan mutu serta diversifikasi negara tujuan ekspor untuk memperluas dan ekspansi pasar perikanan Indonesia. 

Trenggono juga pernah mengatakan, peningkatan produktivitas budidaya menjadi salah satu fokusnya dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan hingga tahun 2029. Provinsi Sumsel menjadi salah satu daerah yang potensial untuk ditingkatkan produktivitasnya. 

Hal itu dibuktikan dengan produksi perikanan budidaya Sumsel yang cukup tinggi pada tahun 2023. Sumsel juga memiliki potensi lahan budidaya laut, darat, dan payau mencapai 433 ribu hektar (ha). Komoditas budidaya yang dapat ditingkatkan produktivitasnya yaitu ikan patin, lele, nila, udang, gurami, dan bandeng. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu atau yang biasa disapa Tebe pun mengatakan pengembangan budidaya lima komoditas perikanan tersebut karena besarnya potensi, serta tingginya kebutuhan protein di masa depan. 

Food and Agriculture Organization (FAO) telah memprediksi populasi dunia akan tumbuh lebih dari 30 persen pada tahun 2050. Pertumbuhan tersebut tentunya akan diikuti peningkatan kebutuhan protein global hingga 70 persen. Sementara FAO sudah mempublikasi bahwa kebutuhan protein akan semakin sulit dipenuhi dari subsektor perikanan tangkap. Sehingga subsektor perikanan budidaya menjadi faktor penting yang didorong untuk menghadapi pertumbuhan populasi penduduk dan kebutuhan protein.