NERACA

Jakarta - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) sepakat membangun kerja sama dalam memberdayakan masyarakat melalui wirausaha dalam upaya pengentasan kemiskinan. 

“Kementerian UMKM merespons ide atau konsep besar sinkronisasi dan sinergi antar kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, di mana kami akan mulai membagi klasifikasi dan graduasi,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat melakukan audiensi dengan Menteri Sosial, di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta. 

Ke depan, lanjut Maman, Kementerian UMKM dan Kementerian Sosial telah bersepakat membangun graduasi.

"Jadi desil 1 itu masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem ditangani oleh Kementerian Sosial sampai ke desil 4. Nanti desil selanjutnya akan ditangani oleh Kementerian lain, seperti Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, hingga Kementerian BP2MI, yang dalam hal ini masuk dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Baru setelah itu naik lagi ke atas desil 7,” kata Maman. 

Maman mencontohkan, setelah masyarakat miskin dan miskin ekstrem naik kelas, Kementerian UMKM akan memberdayakan mereka melalui program kewirausahaan.

Upaya ini menjadi langkah konkret yang sedang diupayakan pemerintah, yakni melalui semangat kolaborasi dengan mengesampingkan ego sektoral. 

Secara konkret, kata Menteri Maman, pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM adalah dengan memberikan pendampingan dalam menjalankan wirausaha baik dari sisi pembiayaan dan akses pasar.

"Dari sisi pembiayaan, ada pembiayaan ultra mikro yang dijalankan PNM, dan ketika masyarakat graduasi dalam hal ini menjadi mikro, kecil, dan menengah maka sudah ada fasilitas KUR yang siap diakses," jelas Maman.

Senada disampaikan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) yang menekankan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk pengejawantahan perintah Presiden Prabowo Subianto melalui satu kerja terarah, terpadu, dan berkelanjutan, utamanya dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong usaha produktif. 

“Nantinya tiap tahun ditargetkan ada keluarga dari desil 1 hingga desil 4 yang naik kelas. Dengan begitu penurunan kemiskinan akan lebih signifikan dan terukur. Desil 1 dan desil 2 berada di tingkat paling bawah yang memang perlu perlindungan sosial, maka pemerintah akan memberikan program bansos dan memprofiling mereka, mana saja kelompok yang siap mandiri lewat usaha yang sudah digeluti atau punya keinginan bekerja di tempat lain. Kalau punya keinginan berusaha bisa diberi bantuan modal dalam program pemberdayaan,” ujar Gus Ipul. 

Gus Ipul mencontohkan, dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos, terdapat 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan 60 persen di antaranya merupakan usia produktif yang dapat diberdayakan untuk naik kelas.

Gus Ipul berharap upaya kolaborasi tersebut benar-benar mampu mengentaskan dan memberantas kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) aktif menumbuhkan wirausaha industri baru untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui peran pelaku usaha, termasuk sektor industri kecil dan menengah (IKM), akan tercipta peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri hingga penciptaan lapangan kerja. 

“Wirausaha industri memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan nilai tambah. Mereka tidak hanya menciptakan peluang bisnis, tetapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan usaha yang dinamis dan produktif,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Apalagi, sektor IKM sedang dalam tren yang positif dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahunnya. Saat ini, jumlah IKM tercatat sebanyak 4,4 juta unit usaha atau sebagai mayoritas yang mencapai 99,7 persen dari total unit usaha industri di Indonesia. 

“Sektor ini telah mampu menyerap tenaga kerja hingga 12,39 juta orang atau 66,25 persen dari total tenaga kerja di sektor industri,” ungkap Agus. Jumlah tersebut membuktikan bahwa penumbuhan dan pemberdayaan IKM memiliki dampak luas yang positif, termasuk dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Masrokhan, bahwa pengembangan wirausaha industri terbukti mampu meningkatkan daya saing SDM Indonesia. “Sebab, wirausaha industri membawa semangat inovasi, kreativitas, dan adaptasi terhadap perubahan pasar yang cepat seperti saat ini di era digitalisasi atau industri 4.0,” tutur Masrokhan pada Pembukaan Inkubator Bisnis Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta Tahun 2024.

Satuan kerja di bawah binaan BPSDMI Kemenperin, yakni BDI Jakarta memegang peran sentral dalam membentuk wirausaha industri yang berdaya saing. Melalui program inkubator bisnis, BDI Jakarta aktif memberikan pendidikan, pelatihan, dan dukungan teknis yang diperlukan bagi wirausaha industri untuk mengembangkan ide-ide mereka menjadi produk yang layak pasar sehingga program ini memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin memajukan usaha.