NERACA

Jakarta – Berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi. Adapaun untuk swasembada pangan dilakuman dengan beberapa langkah mulai dari intensifikasi hingga ektesifikasi atau perluasan lahan. Hal ini penting untuk menciptakan ketahanan pangan.

Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras, demi ketahanan nasional.

“Masalah pangan adalah masalah kedaulatan dan survival bangsa. Jika ingin menjadi negara maju, pangan harus aman dulu,” tegas Presiden Prabowo.

Salah satu kebijakan utama yang ditekankan adalah penetapan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500/kilogram (kg) untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas ekonomi.

“Petani harus sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500, dan saya siap mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP),” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa mekanisme pasar tetap berlaku, tetapi tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan.

“Kalau negara lain bisa, Indonesia juga harus bisa. Kalau tidak mau, tutup saja. Negara akan mengambil alih penggilingan padi. Ini masalah hidup dan mati,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo optimistis bahwa dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia semakin dekat dengan target swasembada pangan. 

Adapun untuk memastikan keberhasilan program ini, Presiden menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

Hal senada Senada, Ketua Perpadi, Sutarto Alimoeso, melaporkan bahwa beberapa daerah mulai memasok beras ke Bulog sesuai kebijakan pemerintah. Presiden pun meminta pengawasan ketat untuk menjaga harga gabah tetap stabil dan menghindari spekulasi pasar.

“Di setiap kabupaten ada Dandim dan kepolisian. Saya minta mereka mengawasi penggilingan padi agar tidak merugikan petani,” ujar Sutarto.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan dan pemerataan kesejahteraan.

“Untuk pertama kalinya ada nomenklatur ini, membuktikan keseriusan Presiden Prabowo meningkatkan pembangunan infrastruktur,” ungkap AHY.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap meresmikan enam bendungan di lima provinsi awal 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dan air.

“Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk swasembada pangan,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo.

Enam bendungan tersebut meliputi Bendungan Rukoh dan Keureuto di Aceh, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, Bendungan Sidan di Bali, Bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur, serta Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat.

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mencapai swasembada pangan dan air demi kesejahteraan rakyat. Presiden juga menekankan bahwa keberlanjutan program ini harus dipastikan dalam jangka panjang, agar generasi mendatang tetap menikmati manfaatnya.

Lebih lanjut, Indonesia memang memiliki aneka ragam komoditas yang tersebar di berbagai provinsi. Artinya setiap provinsi memiliki komoditas yang bisa didorong untuk mewujudkan swasembada pangan. Contohnya Provinsi Riau yang memiliki sawit yang cukup luas, maka komoditas sawitlah didorong untuk mewujudkan swasembada pangan. Lalu Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memiliki lahan sawah yang cukup luas maka komoditas padilah patut didorong  

“Setiap daerah memiliki komoditas yang berbeda-beda dan berpotensi untuk didorong guna mewujudkan swasembada pangan,” ungkap Sekjen Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jenal.

Tidak hanya itu, Jenal mengatakan, dalam Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 tahun 2025, Ketahanan Pangan dialokasikan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dan melibatkan BUM Desa, BUM Desa Bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.

Tujuannya adalah menjadikan BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di 1 Desa lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan serta memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20 persen sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya.

“Untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa,” kata Jenal.

Sementara itu, Menurut Menteri KKP 2001-2004 dan Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki, karena sangat menentukan kesehatan dan kecerdasannya.  Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif.