NERACA

Jakarta – Penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan analisis Center of Economic and Law Studies (CELIOS), total potensi kerugian output ekonomi akibat kebijakan ini mencapai Rp11,9 triliun. Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan, dampak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mencapai Rp10,43 triliun, sementara pendapatan masyarakat juga berpotensi turun hingga Rp10,4 triliun.

“Selain itu, pengusaha sangat dirugikan karena uang gaji dan tunjangan yang harusnya bisa dibelanjakan CPNS membeli berbagai produk kebutuhan pokok, perumahan hingga elektronik menjadi potential loss,” kata Bhima dalam keterangannya, Senin (10/3).

Bhima menjelaskan, kebijakan ini juga menimbulkan kerugian tidak langsung bagi pengusaha, yang diperkirakan mencapai Rp3,68 triliun. Selain itu, sekitar 110 ribu tenaga kerja turut terdampak akibat penurunan output di beberapa sektor.

“Penundaan pengangkatan CPNS berdampak luas pada sektor jasa pemerintah yang mengalami penurunan output sebesar Rp3,5 triliun, sektor perdagangan Rp441,7 miliar, serta sektor penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp286,8 miliar,” jelasnya. Menurut Bhima, sektor-sektor tersebut bisa melakukan efisiensi atau bahkan menunda perekrutan karyawan baru sebagai imbas dari kebijakan ini.

Potensi Kerugian

Di samping dampak bagi dunia usaha, CPNS juga menjadi pihak yang dirugikan secara langsung. Bhima menghitung bahwa dengan asumsi gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk masa kerja 0-3 tahun sebesar Rp3,2 juta, jika diambil 80 persen dari gaji pokok, dikurangi pajak, dan ditambah tunjangan, maka rata-rata pendapatan CPNS mencapai Rp3 juta per bulan.

Selanjutnya, jika penundaan berlangsung selama sembilan bulan, maka potensi pendapatan per CPNS yang hilang mencapai Rp27 juta. Dengan total kebutuhan formasi CPNS sebanyak 250.407 orang di tingkat pusat dan daerah, maka total pendapatan yang hilang akibat penundaan ini diperkirakan mencapai Rp6,76 triliun.

Bhima menyatakan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan efek berantai dari setiap keputusan yang tidak hanya melibatkan ratusan ribu CPNS yang nasibnya tidak pasti, tapi juga pengusaha dan karyawan swasta yang terdampak kebijakan fatal pemerintah saat ekonomi sedang memburuk. “Pemerintah harus lebih bijak dalam mengambil keputusan agar tidak memperburuk keadaan ekonomi yang sudah penuh tantangan,” pungkas Bhima.