NERACA

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan komitmen kuat pemerintah untuk segera mentransformasi pengelolaan sampah di Indonesia menjadi energi bersih dan berkelanjutan. "Pengelolaan sampah secara cerdas dan modern sangat memungkinkan. Keberhasilan Surabaya mengubah sampah menjadi energi listrik merupakan bukti nyata bahwa limbah memiliki potensi ekonomi tinggi," ujar Dody, di Jakarta, Senin (10/3).

Menurutnya, tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah volume sampah yang terus meningkat setiap hari. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian PU aktif mendorong percepatan pembangunan fasilitas WTE di berbagai daerah serta optimalisasi penerapan prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyederhanakan regulasi serta menyesuaikan tarif listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk menarik lebih banyak investasi swasta. Selain itu, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), proyek pengelolaan sampah diharapkan berjalan efektif tanpa terlalu membebani anggaran negara.

Dody berharap keberhasilan model pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya, dapat menjadi inspirasi dan diikuti oleh kota-kota lain di Indonesia. "Pengelolaan sampah modern adalah kunci utama dalam menciptakan kota-kota cerdas, sehat, dan nyaman di Indonesia. Ini bukan sekadar mimpi, tetapi realita yang bisa kita wujudkan bersama," katanya pula.

Disamping itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pengelolaan sampah dapat mencapai 100 persen pada 2029 mengingat isu sampah saat ini menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Pak Presiden menargetkan kepada kita ini penanganan angka sampahnya 100 persen di 2029," katanya.

Target tersebut ingin dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah yang baru. Salah satu upaya untuk mencapai target baru tersebut, dengan penutupan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang masih melakukan pembuangan secara terbuka atau open dumping.

Rencananya penutupan sistem open dumping akan dilakukan pada 343 TPA di sejumlah lokasi, dengan tahapan pertama dilakukan penutupan sistem open dumping di 37 TPA dan ditargetkan selesai dalam enam bulan ke depan.

Target itu diberikan setelah pemerintah sebelumnya pernah menetapkan target pengelolaan sampah dicapai 100 persen pada 2025, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Hanif mengakui bahwa target tersebut belum dapat dicapai pada tahun ini karena capaian pengelolaan sampah baru mencapai 39,01 persen berdasarkan data terbaru yang tidak memasukkan data sampah yang masuk ke TPA open dumping. "Tahun ini kita diberi target 50 persen, padahal capaian pengelolaan sampah yang sampah kita baru 39 persen," katanya.